10 Bulan Kepemimpinan Dian-Tuti: Kuningan Bertransformasi Jadi Juara Nasional

Perubahan Signifikan dalam Pemimpinan Kabupaten Kuningan

Sudah sepuluh bulan, pasangan Bupati Kuningan, H. Dian Rachmat Yanuar dan Wakil Bupati Tuti Andriani memimpin kabupaten tersebut setelah dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto pada 20 Februari 2025 lalu. Mereka menang dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak yang digelar tanggal 27 November 2024.

Awalnya, pasangan ini memiliki perasaan pesimis terhadap kemampuan mereka dalam membangun Kabupaten Kuningan. Pasalnya, banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan dari kepemimpinan sebelumnya. Salah satunya adalah masalah gagal bayar atau tunda bayar yang sudah berlangsung sejak tahun 2022 hingga 2024.

Dalam kondisi fiskal yang sangat terbatas, Bupati Dian yang pernah menjabat sebagai Sekda selama sekitar tujuh tahun, mulai melakukan berbagai inovasi untuk pembenahan. Belum setahun menjabat, perubahan-perubahan di berbagai sektor sudah terlihat, sehingga rasa pesimisme beralih ke optimisme.

Hal ini disampaikan oleh Sekda Kuningan, Uu Kusmana, didampingi Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), H. Deden Kurniawan Sopandi, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappeda), Purwadi Hasan Darsono serta Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Bappenda), Laksono Dwi Putranto di ruang rapat BPKAD, Rabu, 31 Desember 2025.

"Alhamdulillah. Dalam kurun waktu 10 bulan Pak Bupati dan Ibu Wakil Bupati memimpin, rasa pesimisme berubah menjadi optimisme. Berbekal kecerdasan dan pengalaman sebagai birokrat selama 30 tahunan, Pak Bupati mampu melakukan gebrakan-gebrakan yang dampaknya cukup luar biasa," ujar Uu Kusmana.

Upaya Menyelesaikan Masalah Gagal Bayar

Sementara itu, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Kuningan terus melakukan perhitungan secara matang agar tidak terjadi lagi gagal bayar. Bupati Dian yang pantang menyerah terus mendorong dan selalu memotivasi di tengah kondisi fiskal yang sangat terbatas, sehingga optimisme tetap muncul.

Hal itu dibuktikan dengan penyelesaian gagal bayar yang telah terjadi selama tiga tahun berturut-turut di Bulan September 2025 atau bertepatan dengan Hari Jadi Kuningan. Kegiatan pelaksanaan pembangunan dapat terus dilaksanakan tanpa mengganggu kondisi anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) melalui sistem kolaborasi.

Contoh nyata, pembangunan puluhan rumah tidak layak huni (Rutilahu) dapat ditangani tanpa APBD. Ditambah lagi bantuan program Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) yang mendukung 150 unit pembangunan rutilahu yang tersebar di sejumlah daerah. Lalu, pembangunan masjid di kawasan pendopo yang tidak dibiayai APBD. Termasuk pula kegiatan rutin Tour de Linggajati (TdL), turnamen sepak bola dan kegiatan lainnya tidak mengganggu APBD.

Dukungan dari Pemerintah Pusat

Perhatian dan bantuan dari pemerintah pusat pun cukup luar biasa terutama Kementerian Desa dan Kementerian Pertanian. Seperti bantuan ratusan unit alat dan mesin pertanian (alsintan) dengan total anggaran yang mencapai Rp10 miliar serta bantuan-bantuan lainnya.

"Kecerdasan dan kemampuan Pak Bupati membuahkan rasa optimisme dalam pelaksanaan pembangunan. Salah satu bukti kongkritnya adalah sudah tidak ada lagi tunda bayar. Ditambah lagi, TAPD pun merancang pendapatan dari berbagai sektor yang benar-benar realistis sehingga tidak ada pembengkakan APBD," kata mantan kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud).

Visi Kuningan Melesat

Sementara itu, di tahun 2027 mendatang, pihaknya optimis, Kabupaten Kuningan akan mulai melesat sesuai jargon Visi Kuningan Melesat atau di atas rata-rata dalam hal kemajuan pembangunan. Tanda-tanda atau prestasi ke arah tersebut sudah mulai terlihat dengan diraih prestasi nasional dari BRIN, pertumbuhan ekonomi terbaik se-Pulau Jawa dan sebagainya. "Kami optimis, 10 program unggulan pun dapat direalisasikan sebagaimana mestinya," ucapnya.

Tantangan dan Pemecahan Masalah

Kepala BPKAD Kuningan, H. Deden Kurniawan Sopandi menceritakan bahwa dirinya pernah diberi tantangan oleh Bupati Dian untuk menyelesaikan permasalahan tunda bayar yang menjadi salah satu sumber pemasalahan keuangan selama ini. Dan ia menyanggupi dalam kurang setahun bisa selesai. Faktanya, persoalan tersebut dapat diselesaikan pada tanggal 1 September 2025 atau hanya dalam kurun beberapa bulan saja.