Bencana Banjir dan Longsor di Aceh: Daerah Kewalahan, Pemerintah Pusat Turun Tangan
Bencana banjir dan longsor yang melanda sejumlah wilayah di Aceh telah mengakibatkan banyak daerah kesulitan dalam menangani dampaknya. Beberapa bupati bahkan menyatakan kewalahan dan meminta bantuan dari pihak lain.
Tiga Bupati Mengajukan Bendera Putih
Bupati Aceh Timur, Iskandar Usman Al Farlaky, menyebut tiga rekannya sesama kepala daerah telah mengibarkan bendera putih karena tidak mampu menangani bencana sendiri. Mereka adalah Haili Yoga dari Aceh Tengah, Mirwan MS dari Aceh Selatan, dan Sibral Malasyi dari Pidie Jaya. Iskandar menjelaskan bahwa hingga saat ini, ia masih bertahan memberikan bantuan kepada warga meskipun banjir belum surut.
Dia juga menyampaikan bahwa pemerintah daerah menghadapi berbagai kendala, seperti kurangnya alat berat dan anggaran. "Walaupun daerah punya alat berat tapi kondisinya rusak berat, tidak bisa kita fungsikan," ujarnya. Iskandar juga menyebut bahwa anggaran BTT (Bantuan Keuangan Tambahan) yang dimiliki hanya sebesar 2 miliar, namun saat ini tersisa hanya Rp800 juta.
Kekurangan Logistik dan Bantuan
Iskandar menyatakan bahwa dengan kondisi demikian, pemerintah daerah tidak mungkin bisa menangani bencana sendiri tanpa bantuan dari pemerintah pusat. Ia juga mengungkapkan bahwa masih ada desa yang belum bisa ditembus untuk diberi bantuan. "Kita harus putar ke daerah kecamatan yang berjam-jam, sementara mereka tidak makan. Kalau stok beras saya punya hari ini, tapi Indomie tidak ada, minyak goreng tidak ada, sarden tidak ada."
Selain itu, ia juga menyebut bahwa pengungsi tidak memiliki gas untuk memasak dan harus mengandalkan kayu basah. Hal ini menunjukkan betapa sulitnya situasi yang dihadapi oleh masyarakat terdampak bencana.
Tanggapan dari BNPB
Menanggapi keluhan tersebut, Kepala Pusat Data Informasi Komunikasi Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Abdul Mahari, mengatakan bahwa pihaknya telah berusaha semaksimal mungkin membantu pemerintah daerah dalam tanggap darurat bencana. "Kita sebaiknya tidak dalam konteks membenturkan salah satu institusi dengan institusi yang lain ya, karena di kami juga sangat sangat berupaya maksimal untuk mendukung pemerintah daerah dalam melakukan tanggap darurat ini," katanya.
Abdul juga menyebut bahwa Presiden Prabowo Subianto turun langsung ke lokasi bencana di Aceh untuk melihat kondisi secara langsung. Dalam kunjungan tersebut, Presiden menyampaikan bahwa pemerintah pusat akan menghemat anggaran untuk memberikan bantuan kepada warga desa dan kecamatan yang terdampak bencana.
Korban dan Kerusakan yang Menyedihkan
Hingga kini, korban bencana banjir dan longsor di Provinsi Aceh masih terus bertambah. Berdasarkan data sementara terakhir, korban meninggal dunia mencapai 156 orang dan terluka sebanyak 1.838 jiwa. Bencana ini melanda 18 kabupaten/kota di Aceh beberapa waktu lalu dan menyebabkan 955.322 jiwa atau 214.940 kepala keluarga (KK) terdampak.
Selain korban jiwa, musibah ini juga menyebabkan kerusakan fasilitas umum, antara lain 138 unit perkantoran, 50 unit tempat ibadah, 161 unit sekolah, dan 4 unit pondok pesantren. Kerusakan infrastruktur juga mencakup 295 titik jalan dan 146 unit jembatan. Sementara kerugian harta benda masyarakat mencakup 71.385 unit rumah, 182 ekor ternak, hingga lahan pertanian seperti 139.444 hektare sawah, dan 12.012 hektare kebun.
Bantuan Logistik dari Kapal SAR Purworejo
Sebagai bentuk dukungan, kapal Negara (KN) SAR Purworejo yang berasal dari pangkalan Batam di bawah Kantor Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) Tanjungpinang resmi di-BKO-kan atau dikirim ke Aceh. Kapal ini membawa logistik sebanyak estimasi 15 ton, termasuk beras, mie instan, 3 ambulans beserta medis, satu mobil tangki air, dan perlengkapan lainnya.
Logistik tersebut akan dibawa menuju Pelabuhan Krueng Geukueh, Lhokseumawe, sebelum didistribusikan ke daerah-daerah terdampak banjir. Eko Suprianto, Kasi Sumber Daya Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Banda Aceh, menjelaskan bahwa bantuan ini merupakan hasil koordinasi lintas instansi dan dukungan dari masyarakat.
Namun, pihak Basarnas menegaskan bahwa kapal tidak menerima penumpang dari masyarakat umum. "Kami mohon maaf tidak bisa mengakomodir warga yang ingin ikut, karena prioritas utama adalah logistik. Bantuan ini sangat dibutuhkan masyarakat di lokasi bencana," kata Eko. Keputusan ini diambil agar distribusi bantuan dapat berjalan maksimal dan tidak terkendala kapasitas kapal.
Dengan demikian, seluruh logistik yang sudah dipersiapkan dapat segera sampai ke tangan warga yang membutuhkan.
Diskusi Pembaca
Belum ada komentar
Jadilah yang pertama memberikan tanggapan!
Tambah Komentar