5 Hal Penting: KUHAP Berlaku dan Ancaman bagi Pengkritik

Beragam Peristiwa yang Terjadi dalam Sepekan Terakhir

Dalam sepekan terakhir, berbagai peristiwa menarik telah terjadi. Beberapa topik yang menjadi sorotan masyarakat antara lain berkaitan dengan penerapan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Selain itu, kondisi Aceh Tamiang yang kembali dilanda banjir serta teror terhadap para pengkritik penanganan bencana Sumatera juga menjadi isu hangat.

1. Eks Jaksa Agung Sebut KUHAP Baru Cermin Pemerintah Otoriter

Mantan Jaksa Agung Marzuki Darusman menyatakan bahwa perlindungan hukum bagi warga negara Indonesia terancam runtuh dengan diberlakukannya Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) baru pada Jumat, 2 Januari 2026. Menurutnya, ketentuan dalam KUHAP yang baru diundangkan pada 17 Desember tersebut sangat sentralistik dan mencerminkan wajah otoritarianisme kekuasaan yang semakin menguat. Ia menyebut sistem politik yang ada saat ini sebagai otoritarian dan mengkhawatirkan.

Marzuki menilai undang-undang ini memberikan keleluasaan yang sangat signifikan kepada aparat penegak hukum, terutama penyidik kepolisian. Keleluasaan tersebut dinilai terlalu sewenang-wenang sehingga menciptakan ruang besar untuk terjadinya kriminalisasi. Ia menegaskan bahwa pembentukan KUHAP dan KUHP baru merupakan operasi politik untuk memperkuat kekuasaan dengan cara mempersenjatai aparat dengan kewenangan tak terhingga.

Selain itu, Marzuki juga menyebut KUHAP baru belum memiliki aturan turunan yang mengatur pelaksanaan ketentuan-ketentuan umum dalam KUHAP. Hal ini akan menimbulkan banyak ketidakpastian dalam penanganan kasus hukum dan membawa Indonesia ke dalam darurat hukum, bahkan berpotensi menjadi malapetaka konstitusional.

2. Aceh Tamiang Kembali Diterjang Banjir

Warga Desa Raja, Kecamatan Bendahara, Aceh Tamiang, kembali kesulitan karena desa mereka kembali diterjang banjir akibat tanggul yang jebol. Debit air meluap dan kembali merendam permukiman penduduk setempat. Tokoh pemuda wilayah Bendahara Hilir, M. Daud, mengungkapkan bahwa peristiwa tanggul jebol di Kampung Raja terjadi pada Kamis sekitar pukul 18.00 WIB. Banjir semakin meluas pada pukul 21.00 WIB.

Titik tanggul yang jebol tersebut berada di jalan penghubung antar Kecamatan Bendahara dan Seruway. Air sungai meluap ke jalan dan kawasan permukiman yang sebelumnya sudah porak poranda diterjang banjir bandang. Dampak tanggul jebol membuat Kampung Raja yang kondisinya masih banyak orang mengungsi di tenda kembali terendam banjir.

Banjir susulan ini diperkirakan warga kiriman dari wilayah hulu sungai akibat hujan deras di pegunungan. Daud mengungkapkan bahwa akibat banjir bandang pada 26 November 2025 lalu banyak titik tanggul sungai di pesisir Kecamatan Bendahara rusak dan belum sempat diperbaiki.

3. Langkah SBY soal Ijazah Jokowi Dinilai untuk Redam Spekulasi

Gugatan hukum Susilo Bambang Yudhoyono terhadap penyebar konten yang menyinggung ijazah Joko Widodo disoroti oleh pengamat politik. Direktur Eksekutif Aljabar Strategic Indonesia, Arifki Chaniago, menilai langkah hukum SBY terhadap penyebar isu ijazah Joko Widodo sebagai upaya membatasi spekulasi konflik keduanya.

Menurut Arifki, dengan mempersoalkan sumber tudingan dan bukan masuk ke perdebatan substansi isu ijazah, SBY dinilai ingin memperjelas posisi politiknya agar tidak dikaitkan dengan upaya delegitimasi terhadap Jokowi. Ia menilai komunikasi politik SBY dengan Jokowi dinilai relatif lebih terbuka. Apalagi putra SBY, Agus Harimurti Yudhoyono, pertama kali menjadi menteri di era pemerintahan Jokowi.

Politikus Partai Demokrat Andi Arief mengatakan SBY akan mengambil tindakan hukum terhadap penyebar isu yang mengaitkannya dengan dalang di balik dugaan ijazah palsu Jokowi. Rencana itu disampaikan Andi Arief di akun X pribadinya pada Rabu, 31 Desember 2025. Ia menyebut fitnah tersebut disebarkan secara masif oleh akun-akun anonim, terutama di TikTok dan sejumlah platform lain.

4. Teror terhadap Pengkritik Penanganan Bencana

Sejumlah influencer dan pegiat yang vokal mengkritik buruknya pemerintah menangani bencana Sumatera diteror. Wakil Direktur Imparsial Hussein Ahmad mengatakan ancaman dan teror terhadap aktivis dan influencer untuk membungkam kritik terhadap pemerintah serupa dengan cara yang dilakukan oleh pemerintahan Orde Baru.

Hussein menduga pemerintah dan aparat takut menghadapi kritik sehingga mereka menganggap kritik dan gerakan rakyat merupakan kegiatan yang menganggu ketertiban dan stabilitas nasional. Sebelumnya, aktivis dan sejumlah influencer yang mengkritik penanganan bencana Sumatera mendapatkan teror. Misalnya, pemusik asal Aceh, Ramond Dony Adam alias D.J. Donny, mendapat kiriman bangkai ayam dan surat ancaman. Selanjutnya, influencer asal Aceh, Shery Annavita, mengaku dikirimi sekantung telur busuk dan mendapat tindakan vandalisme di mobilnya.

Tidak hanya itu, rumah Manajer Kampanye Iklim dan Energi Greenpeace Indonesia Iqbal Damanik juga dikirimi bangkai ayam beserta pesan bernada ancaman. Teror terhadap Iqbal diduga berkaitan kerja-kerjanya sebagai pengkampanye Greenpeace, terutama kritikannya terhadap kinerja pemerintah dalam menangani bencana Sumatera.

5. 60 Persen Daerah Bencana Sumatera Masuk Fase Pemulihan

Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB mengumumkan sejumlah kota dan kabupaten di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat telah memasuki fase pemulihan pascabencana. Daerah-daerah tersebut sebelumnya terkena banjir dan tanah longsor yang dipicu Siklon Tropis Senyar pada akhir November 2025.

Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari, mengatakan ada 31 kabupaten atau kota sudah memasuki fase awal pemulihan. "Sehingga sudah lebih dari 60 persen kabupaten/kota terdampak saat ini masuk pada fase awal recovery," kata Abdul Muhari dalam konferensi pers daring, Jumat, 2 Januari 2026.

Kabupaten dan kota yang masuk fase pemulihan paling banyak berada di Sumatera Utara dengan 13 daerah. Sementara di Aceh terdapat 8 daerah dan 10 daerah di Sumatera Barat. Muhari juga menyampaikan informasi terbaru jumlah korban bencana. Per 2 Januari 2026, total korban meninggal di tiga provinsi terdampak berjumlah 1.157 orang. Angka itu tidak berubah dari update sebelumnya pada 31 Januari 2025.

BNPB menyatakan tim search and rescue (SAR) gabungan akan melanjutkan operasi pencarian. Tim akan melanjutkan pencarian dengan fokus di titik-titik yang telah mereka identifikasi sebagai lokasi potensial jenazah korban.