
aiotrade, JAKARTA - Prof Delik Hudalah, Kepala Riset Center Untuk Infrastruktur dan Pembangunan Regional Institut Teknologi Bandung (ITB), menilai perubahan status Jakarta menjadi Daerah Khusus Jakarta (DKJ) adalah momentum penting untuk menerapkan konsep wilayah aglomerasi Jakarta Bogor Depok Tangerang Bekasi dan Cianjur (Jabodetabekjur).
"Sebenarnya kondisi ini menjadi momentum bagi Jakarta dan kota di sekitarnya untuk berpikir bahwa Jakarta saat ini sudah bukan ibukota lagi," ujar Delik Hudalah dalam wawancara di Jakarta, Senin (1/12).
Menurutnya, setelah Jakarta tidak lagi menjadi ibu kota negara, kota-kota di sekitarnya tidak bisa terus-menerus mengikuti perkembangan Jakarta. Mereka harus memiliki visi bersama agar bisa berkembang lebih baik.
Delik menyebutkan bahwa ada dimensi positif dengan perubahan status Jakarta. Dengan adanya konsep aglomerasi, akan dibentuk badan yang menjadi tempat semua pihak terlibat dalam pengembangan kawasan aglomerasi.
“Daerah aglomerasi ini mencakup Jabodetabekjur, tapi tidak menutup kemungkinan berkembang dinamis mencakup wilayah lain,” ujarnya.
Salah satu tantangan utama di wilayah metropolitan selama ini adalah pengelolaan sistem transportasi massal. Namun, dengan konsep aglomerasi, pemerintah akan membangun badan layanan umum untuk pengelolaan transportasi massa.
Badan ini akan menjadi entitas legal yang memiliki kompetensi dalam pengelolaan pelayanan transportasi dan infrastruktur di kawasan aglomerasi.
“Sebelumnya sulit menggabungkan layanan transportasi di Jakarta dengan daerah sekitarnya karena tidak ada platform bersama yang secara legal dan administratif dinyatakan sah,” kata Delik.
Dengan adanya badan layanan umum bersama di kawasan aglomerasi, pemerintah daerah di kawasan itu dapat bergabung membentuk satu unit layanan transportasi. Setiap daerah bisa berkontribusi karena badan tersebut dikelola bersama.
“Jadi tidak ada lagi layanan pelayanan publik transportasi yang terpisah. Sebab badan ini jadi entitas bersama,” ujar Delik.
Delik menjelaskan bahwa aglomerasi merupakan platform koordinasi lintas daerah untuk beberapa tujuan, antara lain:
- Mencegah tumpang tindih kebijakan
- Mengurangi urban sprawl
- Mempercepat pembangunan proyek strategis nasional
- Memastikan pemerataan layanan antarwilayah Jabodetabekjur
Konsep ini diharapkan dapat memberikan solusi terhadap berbagai masalah yang sering muncul di kawasan metropolitan. Dengan pendekatan koordinasi yang lebih baik, pemerintah dan masyarakat di wilayah aglomerasi dapat bekerja sama lebih efektif dalam mengelola sumber daya dan membangun infrastruktur yang lebih baik.
Selain itu, konsep aglomerasi juga diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat dengan akses yang lebih baik terhadap layanan publik, seperti transportasi, pendidikan, dan kesehatan.
Dengan perubahan status Jakarta sebagai DKJ, peluang untuk mengembangkan kawasan aglomerasi menjadi semakin terbuka. Ini bisa menjadi langkah awal menuju pengelolaan wilayah yang lebih terkoordinasi dan berkelanjutan.
Diskusi Pembaca
Belum ada komentar
Jadilah yang pertama memberikan tanggapan!
Tambah Komentar