Ahli Hukum: Pejabat Tidak Boleh Hanya Sekadar Pamer Saat Bantu Korban Bencana

Peran Pejabat dalam Penanganan Bencana

Pakar Hukum Tata Negara dari Sekolah Tinggi Hukum Indonesia (STHI) Jentera, Bivitri Susanti, menekankan pentingnya pejabat benar-benar hadir untuk masyarakat saat membantu korban bencana. Ia menilai bahwa kehadiran para pejabat di lokasi bencana tidak boleh sekadar menjadi upaya performatif atau mencari perhatian belaka.

Bivitri menyampaikan hal tersebut merespons kehadiran para pejabat di lokasi bencana banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Menurutnya, beberapa gestur yang ditunjukkan oleh para pejabat terkesan tidak perlu, bahkan sampai ikut-ikutan menggalang donasi. Ia menilai bahwa tindakan tersebut justru tidak sesuai dengan tanggung jawab yang seharusnya diemban oleh para pejabat.

"Pejabat yang menggalang donasi itu hanya upaya mencari perhatian yang enggak perlu karena kan ada dua hal ya, pertama, tugasnya para pengurus negara itu karena mereka dipilih rakyat, jadi mereka punya wewenang. Nah, seharusnya wewenang yang mereka lakukan bukan disumbang, melainkan bikin kebijakan, misalnya mengevaluasi tanah-tanah yang ternyata sudah dirusak dan segala macam, begitu ya," katanya dalam diskusi di Jakarta, Jumat.

Kebijakan yang Konkret untuk Penanganan Bencana

Menurut Bivitri, pemerintah perlu membuat kebijakan yang konkret terkait penanganan bencana. Ia menilai bahwa apabila memang ingin menyumbang dengan dana pribadi, tidak perlu membanggakan hal tersebut di depan publik. Menurutnya, uang yang digunakan untuk sumbangan tersebut pada akhirnya berasal dari rakyat.

"Misalnya itu mereka bilang, 'Ini dari gaji saya pribadi kok, iya tapi gaji yang buat Anda itu dari mana? Dari kita (rakyat) gitu lho, jadi maksudnya itu uang publik pada akhirnya, sehingga menurut saya memang itu langkah yang enggak perlu dibesar-besarkan juga," ujar dia.

Bivitri menekankan bahwa pejabat perlu benar-benar hadir untuk memberikan solusi yang konkret dan menyelesaikan permasalahan di tempat bencana, bukan sekadar mencari atensi politik. Ia menilai bahwa kehadiran para pejabat harus berdampak nyata bagi masyarakat yang terkena bencana.

Koordinasi yang Cepat dan Tanggap

Selain itu, Bivitri juga menekankan pentingnya pemerintah membuktikan koordinasi yang cepat dan tanggap saat menangani bencana. Hal ini akan memastikan bahwa masyarakat dapat segera mendapatkan bantuan yang dibutuhkan.

"Itulah yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah pusat ketika ke sana, jadi bukan menunjukkan kalau 'Kita sudah menyumbang, lho!' Kita butuh mereka menjalankan wewenang, jadi kita mengembalikannya ke situ. Kalau menyumbang saja, kita juga bisa menyumbang kok, dan banyak banget," tuturnya.

Kesimpulan

Dalam keseluruhan pandangannya, Bivitri menekankan bahwa pejabat tidak boleh hanya fokus pada tindakan yang bersifat simbolis. Mereka harus benar-benar melakukan tugasnya sebagai pengambil kebijakan yang bertanggung jawab atas kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, masyarakat akan merasa didengar dan dijaga oleh pemerintah, terlebih dalam situasi darurat seperti bencana alam.