Kritik terhadap Tindakan AS terhadap Venezuela
Amerika Serikat (AS) dituduh melanggar Piagam PBB setelah melakukan serangan besar-besaran terhadap Venezuela dan menangkap Presiden Nicolás Maduro serta istrinya, Cilia Flores. Operasi ini memicu kontroversi dalam dunia hukum internasional, dengan sejumlah ahli menyatakan bahwa tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai kejahatan agresi.
Pada Sabtu (3/1/2025), pasangan itu dibawa ke New York dan didakwa atas tuduhan terorisme dan kejahatan narkoba. Namun, sah atau tidaknya operasi tersebut kini menjadi pertanyaan besar. Bahkan, beberapa sekutu Presiden Donald Trump menyatakan bahwa tindakan tersebut melanggar hukum internasional.
Berdasarkan Piagam PBB yang ditandatangani pada Oktober 1945, negara-negara diwajibkan untuk tidak menggunakan kekuatan militer terhadap negara lain serta menghormati kedaulatan masing-masing. Ketentuan utama dalam perjanjian ini adalah Pasal 2(4), yang melarang penggunaan kekuatan militer tanpa alasan yang sah.
Geoffrey Robertson KC, salah satu pendiri Doughty Street Chambers dan mantan presiden pengadilan kejahatan perang PBB di Sierra Leone, menyatakan bahwa serangan terhadap Venezuela bertentangan dengan Pasal 2(4) Piagam PBB. Ia menilai bahwa tindakan AS merupakan kejahatan agresi, yang oleh Pengadilan Nuremberg digambarkan sebagai kejahatan tertinggi.
Elvira Domínguez-Redondo, profesor hukum internasional di Universitas Kingston, juga menyebut operasi tersebut sebagai kejahatan agresi dan penggunaan kekuatan yang melanggar hukum terhadap negara lain. Sementara itu, Susan Breau, profesor hukum internasional sekaligus peneliti senior di Institute of Advanced Legal Studies, menyatakan bahwa serangan hanya dapat dianggap sah jika AS memiliki resolusi dari Dewan Keamanan PBB atau bertindak untuk membela diri.
Namun, Breau menegaskan bahwa tidak ada bukti sama sekali untuk kedua alasan tersebut. Ia menambahkan bahwa klaim bahwa Maduro adalah gembong narkoba tidak dapat membenarkan pelanggaran hukum internasional.
Argumen Pembelaan Diri AS
Amerika Serikat kemungkinan akan berupaya mencari pembenaran bahwa serangan ke Venezuela dilakukan sebagai bentuk pembelaan diri, untuk menghadapi ancaman yang diduga berasal dari “organisasi teroris narkoba” yang dituduhkan dipimpin oleh Maduro. Baik Piagam PBB maupun hukum domestik AS memang memberikan ketentuan terkait penggunaan kekuatan militer untuk membela diri.
Namun, Robertson menilai argumen tersebut tidak masuk akal. Ia menyatakan bahwa tidak ada cara yang masuk akal bagi AS untuk mengklaim bahwa tindakan ini merupakan pembelaan diri. Untuk menggunakan pembelaan diri, Anda harus memiliki keyakinan yang nyata dan jujur bahwa Anda akan diserang dengan kekuatan. Tidak ada satu pun indikasi bahwa tentara Venezuela akan menyerang AS.
Ia menambahkan bahwa anggapan Maduro sebagai gembong narkoba tidak dapat membenarkan pelanggaran hukum internasional. Menurutnya, gagasan bahwa Maduro adalah semacam gembong narkoba tidak dapat mengalahkan aturan bahwa invasi demi perubahan rezim adalah tindakan ilegal.
Sanksi yang Bisa Dikenakan terhadap AS
Dewan Keamanan PBB memiliki kewenangan untuk menjatuhkan sanksi terhadap negara-negara demi menjaga perdamaian internasional. Sanksi tersebut dapat berupa pembatasan perdagangan, embargo senjata, hingga larangan perjalanan. Namun, lima anggota tetap Dewan Keamanan PBB (Amerika Serikat, China, Rusia, Inggris, dan Prancis) memiliki hak veto, yang membuat hampir mustahil bagi Dewan Keamanan PBB untuk menjatuhkan sanksi terhadap AS.
Robertson menyatakan bahwa sanksi harus dijatuhkan oleh Dewan Keamanan, dan AS memiliki hak veto. Hal ini menunjukkan bahwa Dewan Keamanan menjadi badan yang tidak efektif. Negara yang melanggar hukum internasional dapat menghindari kecaman hanya dengan memvetonya, sehingga satu-satunya lembaga yang bisa bertindak menjadi lumpuh.
Domínguez-Redondo menambahkan bahwa situasi tersebut adalah kondisi yang nyaris mustahil diatasi. Jika Dewan Keamanan tidak dapat memutuskan sanksi, negara-negara lain hanya bisa memilih apakah akan mengikuti sanksi tersebut atau tidak. Namun, karena AS memiliki hak veto, sanksi tidak akan pernah diputuskan di sana.
Dampak Global: Negara Lain Bisa Mencontoh
Jika Amerika Serikat tidak menghadapi konsekuensi apa pun atas invasi ke Venezuela, para pakar menilai hal tersebut dapat mendorong negara lain untuk melakukan tindakan serupa yang berpotensi melanggar hukum internasional. Robertson menyatakan bahwa China akan mengambil kesempatan untuk menginvasi Taiwan, dengan melihat invasi Trump ke Venezuela serta sikap lunaknya terhadap Rusia dalam invasi ke Ukraina.
Ia juga menyatakan bahwa invasi Trump ke Venezuela merupakan kejahatan agresi, kejahatan yang sama seperti yang dilakukan Vladimir Putin dengan menginvasi Ukraina. Domínguez-Redondo menambahkan bahwa situasi ini dapat semakin melemahkan peran Dewan Keamanan PBB. Menurutnya, mekanisme ini telah sangat dilemahkan, terutama oleh AS, tetapi juga oleh Inggris ketika mereka berperang tanpa otorisasi di Irak.
Penjelasan Konflik Amerika-Venezuela: Tuduhan Kecurangan Pemilu dan Gembong Narkoba
Beberapa negara Barat, termasuk AS, menganggap pemerintahan Maduro tidak sah karena adanya kecurangan masif dalam pemilihan umum 2024. Pemerintahan Trump juga telah lama menuduh Maduro menjalankan organisasi kriminal perdagangan narkoba yang dikenal sebagai Cartel de los Soles.
AS mendeklarasikan Cartel de los Soles sebagai organisasi teroris asing pada November lalu. Pada hari Sabtu, Jaksa Agung AS Pam Bondi mengatakan Maduro, Flores, dan pejabat senior Venezuela menghadapi dakwaan terkait dugaan “perdagangan narkoba dan konspirasi terorisme narkoba”, menurut dokumen dakwaan yang telah dibuka dan diunggah Bondi di X.
Dakwaan tersebut menyebutkan bahwa sejak 1999, Maduro dan pihak lainnya bekerja sama dengan organisasi perdagangan narkoba internasional untuk mengangkut ribuan ton kokain ke AS. Maduro berulang kali membantah tuduhan tersebut dan berbalik menuding AS berupaya menggulingkannya dari kekuasaan demi mendapatkan akses ke cadangan minyak Venezuela yang sangat besar.
Di sisi lain, Trump mengklaim bahwa Venezuela telah mencuri minyak dan aset milik AS. Klaim ini dibantah oleh pemerintahan Maduro. Pada Desember 2025, Trump memerintahkan blokade terhadap minyak Venezuela serta menjatuhkan sanksi terhadap kapal-kapal tanker. AS meningkatkan tekanan terhadap pemerintahan Maduro dalam beberapa bulan terakhir, termasuk melancarkan serangan militer terhadap puluhan kapal kecil di Karibia dan Pasifik yang diklaim mengangkut narkoba menuju AS.
AS, khususnya CIA, juga melakukan serangan pesawat nirawak pekan lalu di area dermaga yang diyakini digunakan oleh kartel narkoba Venezuela. Aksi ini menandai operasi langsung pertama di wilayah Venezuela sejak serangan dimulai pada September.
Trump mengatakan, perusahaan-perusahaan minyak AS akan menuju Venezuela dan beroperasi di cadangan minyat negara tersebut. Ia tidak merinci perusahaan minyak mana yang dimaksud, dan belum jelas apakah ada perusahaan AS yang telah menyusun rencana konkret untuk langkah tersebut.
“Kita akan mengirimkan perusahaan-perusahaan minyak Amerika Serikat yang sangat besar, yang terbesar di dunia, untuk masuk, menghabiskan miliaran dolar, memperbaiki infrastruktur minyak yang rusak parah, dan mulai menghasilkan uang untuk negara tersebut,” ujar Trump.
“Penerima manfaat terbesar adalah rakyat Venezuela,” tambahnya.
Diskusi Pembaca
Belum ada komentar
Jadilah yang pertama memberikan tanggapan!
Tambah Komentar