Kecemasan terhadap Deforestasi di Kalimantan Tengah
Pengamat Kebijakan Publik dan Politik, M Gumarang, menyoroti maraknya dugaan deforestasi yang terjadi di wilayah Kalimantan Tengah. Ia menyebutkan bahwa kejadian ini juga terjadi di Antang Kalang, Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), yang baru-baru ini viral. Menurutnya, pembukaan lahan secara ilegal telah memperburuk kerentanan daerah terhadap bencana seperti banjir dan longsor, terutama dalam kondisi perubahan iklim yang semakin ekstrem.
Gumarang menjelaskan bahwa cuaca ekstrem yang terjadi di sejumlah wilayah, termasuk Kalimantan Tengah, harus menjadi alarm bagi pemerintah daerah untuk mengambil langkah dini. Ia menegaskan bahwa prinsip hukum tertinggi adalah keselamatan manusia. Prinsip ini harus dijunjung tinggi oleh pemerintah sebagai pihak yang taat terhadap negara dan hukum.
Langkah Tegas untuk Mengusut Deforestasi
Ia menekankan bahwa pemerintah daerah wajib menertibkan dan menindak tegas setiap aktivitas pembukaan lahan atau land clearing oleh perusahaan perkebunan kelapa sawit. Pasalnya, sejak terbitnya Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2018, seluruh izin baru untuk perkebunan sawit berada dalam status moratorium. Jika ada perusahaan membuka lahan baru saat moratorium masih berlaku, itu berarti ilegal dan harus dimintai pertanggungjawaban secara hukum.
“Apalagi sekarang ada Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH). Bagaimana mungkin masih ada pihak yang berani membuka lahan dalam situasi seperti ini?” tegasnya. Pembukaan lahan di hulu sangat berbahaya karena dapat memicu kerusakan ekosistem, hilangnya daerah resapan air, serta memperbesar risiko bencana.
Penguatan Pengawasan dan Strategi Mitigasi Bencana
Gumarang mendesak agar pengawasan diperketat dari tingkat pemerintah kabupaten hingga desa, termasuk melibatkan tokoh masyarakat. Ia juga menilai pemerintah daerah harus menyiapkan strategi mitigasi bencana yang lebih matang. Banjir merupakan bencana yang hampir setiap tahun terjadi di sejumlah wilayah di Kalimantan Tengah.
“Daerah rawan banjir seharusnya mendapatkan perhatian khusus, termasuk pemberian baju pelampung secara gratis untuk warga,” katanya. Selain itu, ia menyarankan pemerintah mengalokasikan anggaran untuk membangun rumah panggung, dapur umum multifungsi, serta menyiapkan perahu karet dan perlengkapan evakuasi di seluruh wilayah rawan bencana.
“Semua perlengkapan ini harus dikelola oleh kepala desa atau lurah agar bisa dimanfaatkan dengan cepat saat darurat,” ujarnya. Gumarang menambahkan bahwa pemerintah daerah juga perlu menyediakan cadangan dana yang memadai dalam APBD untuk kebutuhan tanggap bencana sehingga penanganan dapat dilakukan tanpa hambatan.
Edukasi dan Pelatihan untuk Warga
Ia menilai penting bagi masyarakat di daerah rawan banjir mendapatkan edukasi dan pelatihan rutin terkait penyelamatan dan evakuasi agar mereka siap menghadapi situasi darurat. “Pemerintah daerah harus aktif melakukan kajian lingkungan dan mencari solusi permanen. Warga tidak boleh terus-menerus hidup dalam kecemasan setiap musim hujan,” tegasnya.
Menurut Gumarang, persoalan deforestasi dan pembukaan lahan ilegal tidak hanya merusak lingkungan, tetapi juga berdampak langsung pada keselamatan dan masa depan masyarakat Kotim. Karena itu, ia meminta pemerintah bertindak cepat dan tegas sebelum bencana yang lebih besar terjadi.
Dampak Banjir di Wilayah Kotim
Sebelumnya, banjir besar yang melanda sejumlah wilayah di utara Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) dalam beberapa hari terakhir memicu kekhawatiran luas. Warga menilai genangan yang merendam desa-desa bukan hanya akibat cuaca ekstrem, tetapi terutama dipicu oleh masifnya deforestasi di kawasan hulu sungai. Sejumlah desa di Kecamatan Antang Kalang dan Tualan Hulu terendam cukup parah. Di beberapa titik, tinggi air mencapai dada orang dewasa dan memutus akses utama warga. Penyebabnya sendiri diduga oleh musiknya deforestasi yang terjadi di wilayah tersebut.
Diskusi Pembaca
Belum ada komentar
Jadilah yang pertama memberikan tanggapan!
Tambah Komentar