Ahli UGM usulkan lembaga khusus tangani banjir Sumatra

Kebutuhan Lembaga Khusus untuk Penanganan Bencana di Wilayah Sumatra

Pascabencana banjir bandang dan longsor yang terjadi di tiga provinsi di Sumatera, yaitu Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh, mendorong seorang ahli lingkungan dan kebencanaan dari Universitas Gadjah Mada (UGM), Prof Dwikorita Karnawati, untuk mengajukan rekomendasi penting. Ia menilai bahwa mekanisme penanggulangan bencana yang biasa digunakan tidak lagi cukup efektif dalam menghadapi skala kerusakan yang sangat besar dan kompleks.

Dwikorita menyatakan bahwa dampak dari bencana tersebut mencerminkan perubahan iklim dan kerusakan lingkungan yang semakin parah. Hal ini memicu berbagai jenis bencana yang saling berkaitan, seperti banjir bandang, longsor, serta kerusakan infrastruktur. Menurutnya, diperlukan pendekatan yang lebih terpadu dan cepat untuk memastikan pemulihan yang optimal.

Model BRR NAD-Nias sebagai Contoh Efektif

Untuk itu, Dwikorita menyarankan pemerintah membentuk lembaga khusus yang dapat bekerja secara lintas sektor. Ia merujuk pada model Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR) NAD-Nias pasca-tsunami 2004 sebagai contoh sukses dalam pengelolaan bencana. Lembaga tersebut berhasil memberikan respons yang cepat dan terkoordinasi, sehingga menjadi acuan bagi upaya pemulihan yang lebih baik.

Menurut Dwikorita, pembentukan lembaga khusus bukan hanya sekadar keputusan administratif, tetapi langkah strategis agar pemerintah hadir sepenuhnya dalam proses pemulihan wilayah-wilayah yang terkena bencana. Ini juga bertujuan untuk membangun kembali daerah-daerah tersebut dengan prinsip build back better, yang berarti memperkuat ketahanan terhadap risiko bencana di masa depan.

Tantangan Akibat Perubahan Iklim

Perubahan iklim dan kerusakan lingkungan telah meningkatkan frekuensi dan intensitas bencana. Data menunjukkan tren peningkatan curah hujan di kawasan barat Indonesia, serta lonjakan kejadian cuaca ekstrem dari 2.483 pada 2020 menjadi 6.128 pada 2024. Peningkatan ini memperkuat risiko banjir bandang, aliran debris, dan gerakan tanah.

Dwikorita menjelaskan bahwa hujan ekstrem yang dahulu jarang terjadi kini mulai muncul secara berulang. Hal ini menyebabkan banjir bandang di Sumatra dengan daya rusak yang jauh lebih besar dibandingkan sebelumnya. Oleh karena itu, ia merekomendasikan pemerintah untuk menyusun kajian komprehensif bersama berbagai pihak, termasuk kementerian teknis, BNPB, pemerintah daerah, akademisi, dan komunitas kebencanaan.

Kajian ini harus memasukkan faktor-faktor seperti perubahan iklim, kerusakan lingkungan, dan proyeksi bahaya hidrometeorologi agar pemulihan dapat disiapkan untuk menghadapi kejadian ekstrem yang berpotensi berulang.

Dampak Bencana yang Luar Biasa

Banjir dan longsor di Sumatra bagian utara dan tengah sejak akhir November 2025 telah menewaskan hampir 1.000 jiwa hingga 13 Desember. Berdasarkan data terbaru, ada 995 korban meninggal dan 226 orang hilang di Aceh, Sumatera Utara, serta Sumatera Barat. Selain itu, bencana ini memengaruhi 1,7 juta orang, dengan 884.800 pengungsi, 5.400 terluka, serta kerusakan infrastruktur seperti 3.500 rumah rusak berat dan 271 jembatan hancur.

Wilayah terparah termasuk Aceh Tamiang, Agam, Sibolga, Tapanuli Utara-Tengah-Selatan, serta Padang di Sumatera Barat. Di Aceh terdapat 391 korban meninggal, 31 hilang, dan 4.300 terluka. Sumatera Utara mencatat 340-343 meninggal, 98-138 hilang, serta 650 terluka. Sumatera Barat memiliki 238-241 meninggal, 93 hilang, dan 113 terluka, dengan total keseluruhan 995 jiwa.

Cuaca ekstrem dengan curah hujan 300 mm, dipicu oleh Siklon Tropis Senyar, ditambah kerusakan ekosistem hutan menyebabkan banjir bandang. Status tanggap darurat diperpanjang hingga 25 Desember, dengan evakuasi dan verifikasi korban terus berlangsung.