Akademisi FISIP USK: Pilkada ke DPRD, Kekhususan Aceh Harus Dihormati

Kekhususan Aceh dalam Pemilihan Kepala Daerah

Dr. Effendi Hasan, MA, akademisi dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Syiah Kuala (FISIP USK), menegaskan bahwa wacana pengembalian mekanisme pemilihan kepala daerah (Pilkada) ke DPRD tidak bisa diberlakukan secara seragam di seluruh Indonesia. Ia menekankan bahwa Aceh memiliki kekhususan yang dijamin oleh konstitusi dan harus tetap menyelenggarakan Pilkada langsung.

Menurut Effendi, meskipun pemerintah pusat memiliki kehendak politik untuk mengubah sistem Pilkada secara nasional, Aceh tetap wajib melaksanakan Pilkada langsung sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA). “Aceh adalah satu-satunya wilayah di Indonesia yang secara eksplisit memiliki kewenangan khusus untuk melaksanakan pemilihan kepala daerah secara langsung. Ini bukan sekadar kebijakan teknis, tetapi mandat hukum yang lahir dari sejarah konflik, perdamaian, dan perjanjian politik yang sah,” ujarnya.

Peran Pilkada Langsung dalam Arsitektur Perdamaian

Effendi menjelaskan bahwa Pilkada langsung di Aceh merupakan bagian penting dari arsitektur perdamaian pasca-MoU Helsinki, sekaligus bentuk pengakuan negara terhadap kekhususan Aceh dalam bingkai NKRI. Ia menekankan bahwa praktik Pilkada di Aceh pernah menjadi rujukan dalam penguatan demokrasi lokal di Indonesia, terutama pada masa transisi dari konflik menuju demokrasi elektoral yang stabil.

“Ironis jika mekanisme yang lahir dari pengalaman Aceh, lalu diadopsi secara nasional, justru ingin ditarik kembali. Lebih ironis lagi jika Aceh dipaksa mengikuti kebijakan yang mengabaikan kekhususannya sendiri,” ujarnya.

Harus Dikecualikan Secara Politik dan Hukum

Effendi menegaskan bahwa jika pemerintah pusat memutuskan mengembalikan Pilkada ke DPRD, Aceh harus tetap dikecualikan secara politik dan hukum. “Jika Indonesia memilih jalur pemilihan oleh DPRD, itu keputusan politik nasional. Namun untuk Aceh, Pilkada harus tetap dilaksanakan langsung oleh rakyat. Kekhususan Aceh bukan hadiah, melainkan hasil perjanjian dan pengorbanan sejarah,” katanya.

Ia menutup pernyataannya dengan mengingatkan bahwa menjaga kewenangan Aceh dalam Pilkada langsung bukanlah bentuk pembangkangan, melainkan konsistensi terhadap hukum, konstitusi, dan semangat perdamaian. “Memaksakan perubahan tanpa menghormati UUPA sama saja dengan membuka kembali ruang ketidakpercayaan. Aceh tidak meminta keistimewaan baru, hanya menuntut apa yang telah dijamin negara,” pungkas Dr. Effendi Hasan, MA.

Keistimewaan Aceh sebagai Bentuk Perjanjian dan Pengorbanan Sejarah

Aceh memiliki status khusus yang diakui oleh konstitusi dan undang-undang, termasuk dalam hal pelaksanaan Pilkada langsung. Hal ini mencerminkan komitmen negara terhadap kekhususan Aceh yang lahir dari proses perdamaian dan perjanjian politik yang sah. Meskipun ada upaya untuk mengubah sistem Pilkada secara nasional, Aceh tetap berhak menjalani mekanisme yang telah diatur dalam UUPA.

Selain itu, keistimewaan Aceh juga merupakan bentuk penghargaan terhadap perjuangan dan pengorbanan masyarakat Aceh dalam rangka mencapai perdamaian dan stabilitas. Pilkada langsung tidak hanya menjadi sarana demokrasi, tetapi juga alat untuk memperkuat hubungan antara rakyat dan pemerintah daerah dalam konteks otonomi yang lebih luas.

Mempertahankan Konsistensi dalam Hukum dan Konstitusi

Effendi menekankan bahwa mempertahankan Pilkada langsung di Aceh adalah langkah yang konsisten dengan hukum dan konstitusi. Ia menilai bahwa setiap upaya untuk mengubah mekanisme tersebut tanpa mempertimbangkan aspek historis dan hukum akan berpotensi menciptakan ketidakpastian dan ketidakpercayaan di kalangan masyarakat Aceh.

“Mempertahankan Pilkada langsung di Aceh adalah bentuk kesadaran akan hak-hak yang telah dijamin oleh konstitusi. Ini juga menjadi tanda bahwa Aceh tidak hanya memenuhi kewajibannya sebagai bagian dari NKRI, tetapi juga menuntut pengakuan atas kekhususannya,” tambahnya.

Kesimpulan

Dalam konteks yang lebih luas, isu Pilkada langsung di Aceh tidak hanya berkaitan dengan mekanisme pemilihan, tetapi juga dengan prinsip-prinsip demokrasi, otonomi, dan pengakuan terhadap kekhususan suatu wilayah. Effendi Hasan menegaskan bahwa kekhususan Aceh harus dihargai dan dihormati sebagai bagian dari perjanjian dan perjuangan sejarah yang telah mengantarkan Aceh pada situasi damai dan stabil saat ini.