Akhirnya Bupati Aceh Selatan Minta Maaf Gara-Gara Umroh Saat Banjir, Akan Dipecat?

Bupati Aceh Selatan Minta Maaf atas Perilaku Saat Banjir

Bupati Aceh Selatan, Mirwan MS, akhirnya muncul ke publik setelah terjadi polemik mengenai perjalanan umrah yang ia lakukan saat wilayahnya dilanda banjir. Dalam pernyataannya, ia menyampaikan permohonan maaf kepada Presiden Prabowo Subianto, Menteri Dalam Negeri, dan seluruh masyarakat Indonesia.

“Dengan segala kerendahan hati, saya menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya atas ketidaknyamanan, keresahan, dan kekecewaan banyak pihak,” ujarnya dalam unggahan di akun media sosialnya, Selasa (9/12/2025).

Ia juga menunjukkan rasa tanggung jawab atas tindakan yang telah ia lakukan. Mirwan berjanji akan bekerja keras untuk memulihkan kepercayaan publik serta memastikan bahwa kejadian serupa tidak terulang kembali di masa depan.

Penyelidikan oleh Kemendagri

Meskipun sudah meminta maaf, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) tetap melakukan penyelidikan terhadap kasus ini. Pemeriksaan difokuskan pada sumber pembiayaan perjalanan umrah Mirwan MS dan pihak-pihak lain yang terlibat.

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Bima Arya, menjelaskan bahwa aspek pembiayaan menjadi fokus utama penyidikan. “Ini apakah betul itu ibadah umroh, dengan siapa, dan dari mana pembiayaannya,” ujar Bima dalam wawancara di kompleks parlemen, Jakarta, Senin (8/12/2025).

Pemeriksaan ini tidak hanya melibatkan Bupati Mirwan MS, tetapi juga seluruh pihak terkait dalam keberangkatannya. Seperti pendekatan sebelumnya terhadap Bupati Indramayu, Inspektorat Jenderal Kemendagri akan memeriksa semua pihak yang terlibat.

Potensi Sanksi yang Mengancam

Penyelidikan ini diperkirakan berlangsung beberapa hari sebelum keputusan akhir ditetapkan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sanksi yang dapat diberikan mencakup teguran, peringatan, pemberhentian sementara, hingga pemberhentian tetap.

Jika sanksi terakhir dipilih, Kemendagri akan mengajukannya ke Mahkamah Agung (MA). Namun, Bima meminta publik untuk menunggu hasil pemeriksaan resmi sebelum membuat kesimpulan.

Respons dari Presiden Prabowo

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan peringatan terkait tindakan Mirwan MS dalam rapat koordinasi penanganan bencana di Aceh. Ia menegaskan agar kepala daerah tidak "melarikan diri" saat rakyat membutuhkan.

“Kalau yang mau lari, lari aja, enggak apa-apa. Copot langsung. Mendagri bisa ya diproses ini? Bisa ya?” kata Prabowo sambil tersenyum kecil namun dengan nada tegas.

Presiden juga meminta Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian untuk mengambil langkah yang diperlukan terhadap Mirwan MS.

Desakan untuk Pemberhentian Sementara

Terpisah, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mendesak pemberhentian sementara Bupati Aceh Selatan Mirwan MS. Dasco mengatakan, pihaknya telah berkomunikasi dengan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian terkait langkah pemberhentian sementara Mirwan MS.

“Tidak hanya diperiksa, tapi kami kemudian mengusulkan agar yang bersangkutan diberhentikan sementara,” katanya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (8/12/2025).

Dasco juga meminta Mendagri segera menunjuk pelaksana tugas (Plt) agar penanganan bencana di Aceh Selatan berjalan maksimal.

Komentar Publik dan Tantangan Kepercayaan

Peristiwa ini menimbulkan reaksi dari berbagai kalangan masyarakat. Banyak yang mengecam tindakan Bupati Mirwan MS karena dianggap tidak sesuai dengan tanggung jawab sebagai pemimpin daerah. Sebaliknya, ada juga yang mempertanyakan prosedur dan alasan pemeriksaan yang dilakukan oleh Kemendagri.

Di tengah situasi ini, Bupati Mirwan MS harus berusaha membangun kembali kepercayaan masyarakat dan membuktikan komitmennya untuk bertanggung jawab terhadap warga Aceh Selatan.