Alasan Effendi Gazali Prediksi Kasus Ijazah Jokowi Selesai 2035, Mahfud MD Setuju

Prediksi Selesainya Kasus Ijazah Palsu Jokowi

Pakar komunikasi politik, Effendi Gazali, memprediksi bahwa kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi), yang saat ini sedang bergulir akan selesai pada 2035 atau 2036. Prediksi ini disampaikan oleh Effendi Gazali dalam sebuah acara khusus di YouTube TVOne, Selasa (30/12/2025). Dalam diskusi tersebut, ia menyebut bahwa pernah berdiskusi dengan mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD.

Effendi mengungkapkan bahwa dirinya pernah bertanya kepada Prof. Mahfud tentang kapan kasus ijazah Jokowi akan selesai. Meskipun tidak menyebut secara eksplisit istilah "ijazah palsu", Effendi menegaskan bahwa pertanyaannya terkait ijazah milik Presiden. Prof. Mahfud kemudian menjawab dengan bertanya balik, “Menurut Pak Effendi kapan?”

Effendi Gazali menjawab bahwa ia memperkirakan kasus ini akan selesai pada 2035. Menurutnya, hal ini dipengaruhi oleh kondisi politik di Indonesia. Ia memberikan contoh kasus serupa yang saat ini menimpa wakil Gubernur Bangka Belitung, yang juga tergantung dari situasi politik di wilayah tersebut.

Effendi lalu menambahkan bahwa Prof. Mahfud sepakat dengan prediksi tersebut, bahkan menyatakan bahwa kasus ini mungkin akan selesai pada awal 2036. Namun, Effendi menilai bahwa harapan untuk penyelesaian kasus ini pada 2026 saat proses persidangan di Jakarta dan Solo tidak akan tercapai. Ia justru memperkirakan bahwa proses persidangan akan terus berlangsung hingga akhir tahun 2035 atau awal 2036.

Menurut Effendi, kasus ini lebih pada aspek kehendak baik atau goodwill, meskipun secara teori ini adalah masalah akademis. Ia menilai bahwa isu ini tidak hanya berkaitan dengan keaslian ijazah, tetapi juga dengan faktor-faktor politik yang mendorongnya.

Jokowi Tahu Dalang di Balik Isu Ijazah Palsu

Sementara itu, Jokowi mengaku telah mengetahui nama tokoh besar di balik isu ijazah palsu yang telah berlangsung selama empat tahun. Ia memastikan bahwa isu ini dimainkan karena adanya kepentingan politik untuk menurunkan reputasinya. Meski begitu, Jokowi tidak menyebutkan nama orang tersebut ke publik.

"[Saya pastikan] iya (ada agendan besar dan orang besar di balik kasus ijazah)," kata Jokowi, dikutip dari tayangan KompasTV, Selasa (9/12/2025). Ia menegaskan bahwa sosok tersebut mudah ditebak oleh masyarakat, tetapi ia enggan menyebutkannya secara langsung.

Jokowi merasa heran mengapa keaslian ijazahnya masih dipermasalahkan. Menurutnya, pihak Universitas Gadjah Mada (UGM) sudah menyatakan bahwa ijazahnya asli. Ia mengklaim bahwa ada agenda besar politik di balik isu ini, yaitu operasi politik untuk menjatuhkan reputasinya.

"Kenapa sih kita harus mengolok-olok, menjelek-jelekan, merendahkan, menghina, menuduh, semua dilakukan untuk apa kalau hanya untuk main-main, kan mesti ada kepentingan politiknya di situ," ujarnya.

Jokowi meminta semua pihak untuk fokus pada hal-hal yang lebih penting, seperti menghadapi perubahan akibat artificial intelligence hingga humanoid robotic. Ia menilai energi besar yang digunakan untuk urusan ini seharusnya dialokasikan ke isu-isu yang lebih mendesak.

Bawa Kasus ke Ranah Hukum

Jokowi mengaku siap menunjukkan ijazah asli kelulusannya dari SD hingga sarjana kepada pengadilan. Menurut dia, pengadilan adalah forum yang paling tepat untuk membuktikan keaslian ijazahnya. Ia menyatakan bahwa ia akan membawa semua ijazah tersebut ke pengadilan.

"Ya, itu (pengadilan) forum yang paling baik untuk menunjukkan ijazah asli saya dari SD, SMP, SMA, universitas, semuanya dan saya bawa," kata Jokowi.

Ia membawa persoalan ini ke ranah hukum agar menjadi pembelajaran bagi masyarakat agar tidak mudah menuduh seseorang. "Untuk pembelajaran kita semuanya bahwa jangan sampai gampang menuduh orang, jangan sampai gampang menghina orang, memfitnah orang, mencemarkan nama baik seseorang," pesannya.

Jokowi menilai bahwa jika kasus ini tidak dibawa ke ranah hukum, maka bisa saja terjadi ke orang lain. "Bisa terjadi tidak hanya kepada saya, bisa ke yang lain, ke menteri, ke presiden yang lain, ke gubernur, bupati, wali kota, semuanya dengan tuduhan asal-asalan," katanya.