Alasan Mendagri: Wajar 3 Bupati Aceh Serah Tangani Banjir, Gimana Mau Sanggup?

Pemimpin Daerah di Aceh Mengakui Ketidakmampuan Menangani Bencana

Tiga bupati di Aceh mengungkapkan ketidakmampuan mereka dalam menangani bencana banjir dan longsor yang melanda wilayah masing-masing. Hal ini disampaikan setelah kondisi darurat terjadi, dengan akses jalan tertutup dan infrastruktur rusak parah.

Penjelasan Menteri Dalam Negeri

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian memberikan penjelasan terkait sikap para bupati tersebut. Ia menyatakan bahwa kepala daerah memang tidak akan sanggup menangani bencana secara mandiri karena kondisi yang sangat sulit.

• Akses jalan yang tertutup menjadi salah satu kendala utama.
• Mobilisasi alat berat untuk perbaikan jembatan dan jalan sangat sulit dilakukan.
• Ketersediaan logistik seperti pangan juga terbatas, karena tidak ada pesawat yang bisa digunakan untuk pengiriman.

Menurut Tito, beberapa wilayah terdampak banjir dan longsor benar-benar lumpuh akibat jembatan putus dan suplai logistik terhenti. Oleh karena itu, ia menilai wajar jika kepala daerah menyampaikan ketidaksanggupan menangani bencana sendiri.

Contoh Wilayah Terdampak

Beberapa daerah yang terkena dampak besar antara lain:

• Aceh Tengah: Wilayah Takengon mengalami kesulitan berat dalam mengakses logistik.
• Aceh Utara, Lhokseumawe, Bener Meriah, dan Aceh Tengah: Jembatan utama putus, membuat pengiriman logistik tidak mungkin dilakukan tanpa bantuan pusat.

Jembatan nasional dari Bireuen menuju Pidie Jaya yang menghubungkan Medan dan Banda Aceh juga putus. Hal ini menyebabkan daerah tersebut terkunci dan sulit dijangkau.

Peran Pemerintah Pusat

Pemerintah pusat sudah mengambil alih operasi penanganan di wilayah terisolir sejak hari pertama bencana terjadi. Pengiriman logistik dilakukan melalui udara dari Jakarta dan Medan, serta jalur darat dan laut di titik yang masih memungkinkan.

Tito menegaskan bahwa baik bupati menyatakan mampu atau tidak, pemerintah tetap akan membantu sejak awal. "Itu sudah sejak hari pertama," tegasnya.

Situasi Korban Jiwa dan Pengungsi

Banjir dan longsor besar melanda Aceh pada akhir November 2025, menelan lebih dari 100 korban jiwa dan berdampak pada ratusan ribu warga. Hingga Senin (1/12/2025), jumlah korban meninggal dunia mencapai 156 orang, sementara 181 lainnya masih dinyatakan hilang.

Bencana ini memengaruhi 18 kabupaten/kota di Aceh, mencakup 224 kecamatan dan 1.652 gampong. Tim gabungan masih melakukan evakuasi, distribusi bantuan, dan pencarian korban hilang di lapangan.

Selain korban meninggal dan hilang, terdapat 1.435 orang mengalami luka ringan dan 403 lainnya luka berat. Saat ini, tercatat 828 titik pengungsian dengan total 110.962 kepala keluarga atau 478.847 jiwa yang harus meninggalkan rumah mereka.

Kesimpulan

Dari situasi yang terjadi, penting bagi masyarakat untuk memahami konteks di lapangan dan tidak hanya menilai dari surat permohonan ketidaksanggupan yang dikirim oleh kepala daerah. Kondisi yang ada memang sangat sulit, sehingga dukungan dari pemerintah pusat sangat dibutuhkan.