Alasan Strategis Kementerian Haji Pilih Samarinda Daripada Balikpapan

Kementerian Haji Kalimantan Timur Mulai Cari Lokasi Kantor Operasional

Tahun 2026 akan menjadi momen penting bagi Kementerian Haji di Indonesia, karena pada tahun tersebut, kementerian ini akan beroperasi secara mandiri dan terpisah dari Kementerian Agama (Kemenag). Di Kalimantan Timur, instansi baru ini sedang mempercepat pencarian lokasi kantor operasional agar dapat memberikan pelayanan yang optimal kepada para calon jemaah haji.

Wakil Gubernur Kalimantan Timur, Seno Aji, menyatakan komitmen pemerintah provinsi untuk mendukung langkah ini. Ia membuka peluang bagi Kementerian Haji untuk menggunakan aset milik Pemprov Kaltim. "Kami akan tinjau kembali aset-aset yang tersedia. Jika ada yang memungkinkan untuk dipinjamkan atau dihibahkan, kami akan duduk bersama untuk membahas teknisnya," ujar Seno Aji.

Urgensi Kantor di Ibu Kota Provinsi

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Kanwil Kementerian Haji dan Umrah Kalimantan Timur, Mohlis, menjelaskan bahwa pihaknya telah menempuh jalur formal untuk pengadaan ruang kerja ini. Permohonan resmi telah dilayangkan baik melalui Biro Kesra maupun surat langsung kepada Gubernur.

Meskipun saat ini Kementerian Haji memiliki fasilitas di Embarkasi Haji Balikpapan, Mohlis menilai lokasi tersebut kurang strategis sebagai pusat administrasi wilayah. Ada dua alasan utama mengapa kantor tidak berada di Kota Balikpapan:

• Demografi Jemaah: Mayoritas calon jemaah haji Kaltim berasal dari Samarinda dan Kutai Kartanegara.
• Efisiensi Birokrasi: Keberadaan kantor di Samarinda akan mempercepat koordinasi dengan Pemerintah Provinsi. Jika kantor berada di Balikpapan, koordinasi dengan Gubernur akan memakan waktu karena jarak tempuh.

"Idealnya, pusat operasional tetap berada di Samarinda agar komunikasi lebih intensif," tutur Mohlis.

Proses Verifikasi Aset

Menanggapi permohonan tersebut, Sekretaris Daerah Provinsi Kaltim, Sri Wahyuni, memastikan bahwa pihak pemprov akan menindaklanjuti surat yang masuk melalui proses verifikasi yang ketat. "Akan saya cek suratnya. Memang banyak permintaan serupa yang masuk, namun tentu harus melalui tahap verifikasi terlebih dahulu sebelum diputuskan," pungkas Sri Wahyuni.

Peran Pemprov dalam Pendirian Kantor

Pemprov Kaltim juga berkomitmen untuk memberikan dukungan penuh dalam pendirian kantor operasional Kementerian Haji. Dengan mempertimbangkan kebutuhan masyarakat dan efisiensi birokrasi, pihak pemprov akan segera melakukan evaluasi terhadap aset-aset yang tersedia.

Seno Aji menegaskan bahwa pihaknya akan terbuka terhadap semua usulan yang diajukan oleh Kementerian Haji. Hal ini bertujuan agar bisa segera menyiapkan infrastruktur yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan memastikan pelayanan yang maksimal.

Langkah Berikutnya

Setelah proses verifikasi selesai, Pemprov Kaltim akan mengambil langkah-langkah lebih lanjut untuk menentukan lokasi kantor yang paling sesuai. Dalam hal ini, pertimbangan utama adalah kebutuhan masyarakat dan kemudahan koordinasi antara Kementerian Haji dan pemerintah daerah.

Dengan adanya kantor operasional yang strategis, diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan bagi para calon jemaah haji di Kalimantan Timur. Selain itu, ini juga menjadi langkah awal menuju pengelolaan haji yang lebih efisien dan transparan.