Protes Warga terhadap Perluasan Bandara Arung Palakka Bone
Warga sekitar Kecamatan Awangpone, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan, menyampaikan protes terhadap rencana perluasan runway Bandara Arung Palakka. Pembebasan lahan yang dianggap tidak melibatkan pemerintah setempat dan pemilik lahan menjadi salah satu penyebab ketidakpuasan masyarakat.
Perwakilan warga, Arham Jaelani, menilai proses penunjukan lokasi pengembangan runway tidak transparan dan kurang memperhatikan aspek sosial serta lingkungan. Ia mengatakan, kebijakan tersebut dinilai tidak melibatkan tokoh masyarakat atau pemilik lahan secara langsung.
“Penunjukan lahan jangan asal-asalan. Harus mempertimbangkan aspek sosial, ekonomi, budaya, dan kondisi permukiman,” tegas Arham. Menurutnya, banyak rumah, jembatan desa, jalan usaha tani, hingga saluran irigasi termasuk dalam area pembebasan lahan.
Arham juga menyampaikan kekhawatiran terhadap dampak ekologis dari perluasan runway sebelumnya. Genangan air akibat pembangunan sebelumnya menyebabkan sawah warga tidak dapat digarap. Hal ini berdampak pada nasib petani yang semakin terancam.
“Wajar kalau warga di sisi timur menolak, karena kami melihat langsung dampaknya. Banyak sawah yang tidak bisa dimanfaatkan sejak perluasan sebelumnya,” ujarnya. Ia turut menyayangkan adanya rekrutmen pegawai ground handling yang disebut tidak melibatkan warga lokal, sehingga memicu kekecewaan hingga sorakan warga yang meminta pencopotan Kepala Bandara.
Penjelasan dari Kepala Bandara Arung Palakka Bone
Kepala Bandara Arung Palakka Bone, Andi Indar Gunawan, memberikan penjelasan terkait sejumlah keluhan masyarakat. Ia menegaskan bahwa pihak bandara tetap berkomitmen menjaga keterbukaan informasi.
“Bandara ini harus memberi manfaat bagi masyarakat sekitar. Kami tidak menutup diri terhadap kritik dan masukan,” ujarnya. Ia memaparkan beberapa langkah yang telah ditempuh bandara, mulai dari sosialisasi keselamatan penerbangan, pembinaan BUMDes, hingga prioritas rekrutmen tenaga kerja dari warga sekitar melalui program PPPK.
“Kami sudah menginisiasi pengembangan BUMDes dan merekrut warga sekitar sebagai PPPK. Ini bagian dari komitmen kami memberi manfaat nyata,” tambahnya. Namun, Indar menegaskan bahwa pihak bandara memiliki keterbatasan kewenangan karena seluruh keputusan strategis berada di bawah Kementerian Perhubungan.
“Semua keputusan besar ada di pusat. Kami berharap masyarakat memahami posisi kami,” jelasnya. Ia berharap penjelasan tersebut dapat memberi kejelasan bagi warga, sehingga proses pengembangan runway dapat berjalan lebih baik dan memberikan dampak positif bagi masyarakat serta perekonomian Bone.
Persiapan Lahan Pengganti untuk Irigasi Terdampak
Pemkab Bone mulai menyiapkan lahan pengganti bagi irigasi yang terdampak pembangunan dan pelebaran Bandara Arung Palakka di Kecamatan Awangpone. Peninjauan dilakukan oleh tim gabungan Pemkab Bone, yang terdiri dari Dinas Perkimtan Bone, Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan (TPHP), Dinas BMKCTR, PDAM Bone, Pemerintah Kecamatan Awangpone, serta pemerintah desa setempat.
Mereka turun langsung ke sejumlah titik yang menjadi kandidat pencetakan sawah sebagai lahan pengganti, di antaranya Desa Unra, Desa Mappalo Ulaweng, dan beberapa desa sekitar lainnya. Total lahan yang disiapkan mencapai 69 hektare.
Peninjauan ini merupakan tindak lanjut dari rapat yang dipimpin Wakil Bupati Bone, Andi Akmal Pasluddin, pada malam sebelumnya. “Hasil pertemuan semalam langsung kami tindak lanjuti. Tim turun untuk memastikan kesiapan sawah pengganti dari areal pembebasan lahan Bandara Arung Palakka,” kata Kepala Dinas TPHP Bone, Nurdin.
Sementara itu, Kadis Kominfo dan Persandian Bone, Anwar, mengatakan penyiapan lahan ini penting agar luasan irigasi di Bone tidak berkurang akibat proyek pelebaran bandara. “Calon lahan pengganti sudah kami temukan, luasnya 69 hektare. Jadi irigasi yang terdampak tidak hilang,” ujarnya.
Pemkab Bone berharap pembangunan bandara yang lebih representatif ke depan dapat meningkatkan konektivitas, membuka peluang ekonomi baru, serta mempercepat perkembangan wilayah. Sejumlah warga yang menyaksikan peninjauan mengapresiasi langkah pemerintah namun berharap prosesnya berjalan transparan.
“Kalau bandara mau diperluas, kami tentu dukung. Tapi sawah pengganti harus jelas dan bisa diolah, jangan sekadar ditunjuk,” ujar warga Mappalo Ulaweng, Irwan. Dirinya berharap lahan baru benar-benar dapat mengairi sawah petani.
“Kami di sini hidup dari pertanian. Jadi harapan kami, irigasinya tetap ada dan tidak merugikan petani,” kata dia.
Diskusi Pembaca
Belum ada komentar
Jadilah yang pertama memberikan tanggapan!
Tambah Komentar