Alex Indra DPR Usulkan Badan Khusus Tangani Dampak Bencana Sumatra

Perlu Badan Khusus untuk Penanganan Bencana di Sumatra

Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Alex Indra Lukman, menyarankan kepada pemerintah untuk membentuk badan khusus terkait penanganan dampak bencana hidrometeorologi di Sumatra. Menurutnya, kehadiran badan tersebut sangat diperlukan mengingat beragam jenis kerusakan akibat banjir bandang yang melanda 52 kabupaten/kota di tiga provinsi di Sumatra, yaitu Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

“Kita punya pengalaman dalam menangani dampak tsunami Aceh-Nias tahun 2024. Kita juga punya pengalaman menangani gempa, likuifaksi, banjir atau longsor. Namun, banjir dan longsor disertai masifnya kerusakan lingkungan, kita tak pernah mengalaminya. Karenanya, kehadiran badan khusus ini sangat diperlukan,” ujar Alex dalam pernyataan tertulisnya.

Alex menyampaikan harapan ini sebagai respons atas persetujuan Presiden Prabowo terkait pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Kuala atas usulan Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin pada rapat terbatas di lokasi hunian sementara yang dibangun Danantara di Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh, Kamis (1/1/2026).

Satgas tersebut akan difokuskan pada pengerukan sungai-sungai yang mengalami pendangkalan akibat timbunan lumpur di wilayah terdampak bencana sekaligus mengolah air berlumpur menjadi air bersih.

“Kami menilai Satgas ini layak ditingkatkan statusnya jadi badan khusus. Jadi, tugasnya tak sekadar mengeruk sungai, tetapi menangani dampak bencana secara lebih komprehensif serta menghilangkan kendala teknis terkait kewenangan,” tambah Alex.

Potensi Bencana yang Berlangsung Lebih Lama

Menurut Alex Indra, bencana ini juga berpotensi berlangsung dalam waktu lebih panjang seiring prakiraan BMKG yang merilis bahwa curah hujan tinggi akan masih terjadi hingga Maret 2025 ini.

Dengan adanya badan khusus, maka pendanaan di masa rehabilitas dan rekonstruksi tidak lagi berada banyak di kementerian dan lembaga. “Untuk anggaran badan khusus, tinggal mengoordinasikannya dengan kementerian atau lembaga. Artinya, kita tidak perlu mengubah UU APBN, karena dia akan meletakkan anggaran pada satu badan khusus,” jelas Alex.

Selain itu, menurut ketua PDI Perjuangan Sumatera Barat itu, badan khusus ini juga memberikan kepastian pada pemerintah daerah terutama penyintas bencana bahwa negara memang hadir secara langsung dan terencana dalam mengatasi dampak banjir ini.

Pembelajaran dari BRR Aceh-Nias

Alex menyebutkan bahwa model BRR Aceh-Nias diakui dunia karena kepemimpinan efektif, manajemen transparan tanpa korupsi (zero corruption). Ia berharap hal serupa berulang lagi dalam penanganan banjir Sumatera.

“Model BRR Aceh-Nias juga telah mencatatkan prestasi tersendiri yakni mampu melakukan percepatan pembangunan infrastruktur serta SDM, bahkan mengakhiri konflik Aceh dengan GAM, meninggalkan warisan sistem manajemen bencana yang bisa diadopsi negara lain seperti Cina dan Vietnam,” ujar Alex Indra.

Kerusakan Fasilitas Publik

Dampak banjir Sumatra meliputi berbagai fasilitas publik. Secara keseluruhan, tercatat 3.188 fasilitas pendidikan, 803 rumah ibadah, 215 fasilitas kesehatan, 81 ruas jalan serta 34 jembatan yang terdampak banjir dan tanah longsor di berbagai wilayah.

Bila diperinci berdasarkan provinsi, Aceh kembali menjadi wilayah dengan tingkat kerusakan fasilitas publik terbesar. Di provinsi ini, terdapat 1.312 fasilitas pendidikan, 631 rumah ibadah, 141 fasilitas kesehatan, 17 jembatan serta 38 ruas jalan yang terdampak banjir dan tanah longsor.

Di Sumatra Barat, kerusakan fasilitas meliputi 659 fasilitas pendidikan, 150 rumah ibadah, 7 fasilitas kesehatan, 13 jembatan, serta 31 ruas jalan. Sementara itu, di Sumatera Utara tercatat 659 fasilitas pendidikan, 22 rumah ibadah, 67 fasilitas kesehatan, 4 jembatan serta 12 ruas jalan yang dilaporkan terdampak banjir.

Korban dan Pengungsi

Hingga Jumat (2/1/2026), jumlah korban tewas akibat bencana sebanyak 1.157 jiwa. Dari jumlah itu, jumlah korban tewas di Aceh tercatat 530 jiwa, Sumatera Utara 365 jiwa, dan Sumatera Barat 262 jiwa.

Adapun jumlah korban yang masih hilang 165 orang. Korban hilang terbanyak berada di Sumbar, yakni 72 orang, Sumut 60 orang dan Aceh 31 orang. Sementara jumlah pengungsi sebanyak 380.287 jiwa dengan jumlah terbanyak di Aceh, yaitu 356.658 jiwa.