Parlemen Aljazair Tetapkan Kolonisasi Prancis sebagai Tindak Kriminalitas
Parlemen Aljazair telah mengambil langkah penting dengan menetapkan kolonisasi Prancis sebagai tindakan kriminal. Keputusan ini diambil berdasarkan tanggung jawab Prancis atas tindakan buruk terhadap penduduk negara Afrika Utara tersebut di masa lalu. RUU yang disahkan ini menyatakan bahwa Prancis memiliki tanggung jawab atas kolonisasi di masa lalu Aljazair dan sejumlah tragedi yang dilakukannya.
1. Desak Prancis Minta Maaf Secara Resmi kepada Aljazair
Brahim Boughali, Juru Bicara Parlemen Aljazair, menjelaskan bahwa RUU ini adalah tindakan untuk mendukung kedaulatan Aljazair. Melalui RUU ini, pesan diberikan bahwa ingatan akan luka dari masa kolonisasi Prancis di Aljazair tidak dapat dilupakan begitu saja. Kolonisasi Prancis di Aljazair berlangsung dari tahun 1830 hingga 1962. Masalah ini menjadi sumber ketegangan antara kedua negara selama bertahun-tahun, terutama setelah Perang Kemerdekaan Aljazair pada periode 1954-1962.
Aljazair menyebut bahwa perang kemerdekaan itu telah membunuh 1,5 juta orang di negaranya. Sementara itu, sejarawan Prancis memperkirakan jumlah korban tewas lebih rendah, sekitar 500 ribu orang, dengan 400 ribu di antaranya adalah warga Aljazair.
2. Prancis Sebut Hukum Kolonisasi sebagai Tindakan Tidak Bersahabat dari Aljazair
Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Prancis, Pascal Confavreux, menyatakan bahwa langkah Aljazair dianggap tidak bersahabat. Namun, kedua negara ingin melanjutkan dialog untuk mengatasi masalah sejarah penjajahan masa lalu. “Prancis tidak ingin mengomentari politik dalam negeri Aljazair. Namun, kami menyesalkan langkah ini. Sebab Presiden Prancis, Emmanuel Macron sudah bekerja untuk menyelesaikan masalah kolonisasi dan membentuk komisi gabungan sejarawan Prancis dan Aljazair,” ujarnya.
Pada tahun 2021, Macron sudah mengakui penjajahan Prancis di Aljazair sebagai kejahatan kemanusiaan. Sayangnya, Macron tidak menawarkan permintaan maaf secara formal kepada Aljazair.
3. Aljazair Akhirnya Bebaskan Sansal
Pada November, Presiden Aljazair, Abdelmadjid Tebboune, memberikan ampunan kepada penulis berkebangsaan Prancis-Aljazair, Boualem Sansal. Keputusan ini diambil setelah adanya pendekatan langsung dari Presiden Jerman, Frank-Walter Steinmeier. Penulis tersebut sudah tiba di Jerman dan langsung dibawa ke rumah sakit untuk menjalani pemeriksaan. Sansal diketahui sudah ditahan di Aljazair selama sekitar satu tahun dan divonis penjara lima tahun atas kesalahan merusak persatuan nasional.
Sansal selama ini kerap mengkritik pemerintah Aljazair yang menganut otoritarianisme dan Islamisme. Hukuman penjara kepada Sansal memanaskan hubungan diplomatik antara Prancis dan Aljazair usai pengakuan Paris terhadap Sahara Barat sebagai milik Maroko.
Isu Hubungan Diplomatik Antara Prancis dan Aljazair
Beberapa waktu terakhir, hubungan antara Prancis dan Aljazair semakin memanas. Perseteruan terakhir kedua negara disebabkan oleh penahanan seorang penulis novel, Boualem Sansal saat tiba di Bandara Aljir. Langkah Aljazair dalam menetapkan kolonisasi Prancis sebagai tindakan kriminal memicu reaksi dari Prancis, yang menilai tindakan ini tidak bersahabat.
Meskipun demikian, kedua negara tetap berkomitmen untuk melanjutkan dialog guna mengatasi masalah sejarah penjajahan masa lalu. Dalam upaya tersebut, Prancis telah mengakui penjajahan Prancis di Aljazair sebagai kejahatan kemanusiaan, meski belum memberikan permintaan maaf secara formal.
Diskusi Pembaca
Belum ada komentar
Jadilah yang pertama memberikan tanggapan!
Tambah Komentar