Ancaman Kekeringan, Ombudsman Peringatkan Kerusakan Dua Irigasi Akibat Banjir Bandang Padang

Kerusakan Irigasi di Padang Ancam Kesejahteraan Petani

Dua sistem irigasi utama di Kota Padang, Sumatera Barat yaitu Gunung Nago dan Koto Tuo, mengalami kerusakan parah akibat banjir bandang yang menerjang bendungan dan saluran primer. Akibatnya, suplai air untuk lahan pertanian terganggu, sehingga ribuan hektare sawah berisiko gagal tanam.

Secara keseluruhan, 4.358 hektare lahan sawah bergantung pada kedua irigasi tersebut. Namun, sekitar 3.156 hektare kini terancam gagal tanam karena aliran air terputus. Anggota Ombudsman RI, Yeka Hendra Fatika, menegaskan bahwa kerugian yang dialami petani tidak hanya merusak infrastruktur, tetapi juga mengancam mata pencaharian ribuan petani.

Ombudsman Republik Indonesia menyoroti situasi ini karena dampaknya langsung terasa pada aktivitas pertanian warga. Menurut Yeka, ribuan hektare sawah kini berada dalam risiko akibat kerusakan irigasi. Air tidak mengalir dan petani tidak dapat memulai tanam. Penanganan harus bergerak cepat agar kerusakan tidak meluas, ujar Yeka dalam pernyataannya.

Data sementara menunjukkan bahwa 3.156 hektare lahan sawah berada dalam ancaman gagal tanam. Selain itu, 176 hektare sawah di Kuranji dan Batu Busuk tertimbun material akibat peningkatan debit air sungai. Kondisi ini memperbesar dampak kerusakan irigasi pada wilayah yang sebelumnya masih dapat menerima aliran air.

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat telah mengajukan permohonan bantuan 4.265 unit Geobag kepada PT Hutama Karya Infrastruktur. Dokumen teknis dan sketsa perlindungan bendung ikut dilampirkan untuk mempercepat tindak lanjut. Yeka menyatakan bahwa percepatan sangat diperlukan agar alur perlindungan bendung dan penanganan aliran sungai berjalan sesuai kebutuhan. Pengajuan sudah masuk. Langkah berikutnya membutuhkan tindak lanjut segera agar perlindungan bendung bisa dilakukan, ucap Yeka.

Dampak sosial-ekonomi mulai dirasakan warga Lambung Bukit yang bergantung pada aktivitas tanam. Terhentinya suplai air mengganggu sumber pendapatan, sementara lahan yang tertimbun membuat warga tidak dapat beraktivitas. Yeka menilai dukungan pemulihan perlu menyentuh langsung kebutuhan masyarakat. Program padat karya dapat membantu warga. Pada saat yang sama, pemulihan lahan harus berjalan agar petani kembali bekerja, katanya.

Dinas Pertanian sudah menyiapkan rencana pencetakan ulang lahan untuk mempercepat aktivitas tanam. Ombudsman RI akan memantau proses ini agar berjalan sesuai ketentuan dan kebutuhan di lapangan. Yeka menegaskan pentingnya koordinasi lintas sektor untuk memastikan proses penanganan tidak terhambat. Pemulihan membutuhkan kerja bersama. Koordinasi harus dilakukan agar setiap langkah berjalan, kata Yeka.

Upaya stabilisasi sungai juga menjadi perhatian agar kerusakan tidak menjalar ke jaringan irigasi lain. Kondisi aliran sungai yang berubah memicu risiko tambahan jika perlindungan bendung tidak segera dilakukan. Ombudsman meminta agar penanganan segera dimulai setelah pengadaan Geobag terpenuhi. Langkah-langkah tersebut menjadi harapan petani yang menunggu kembalinya suplai air.

Jika aliran air tidak segera pulih, ancaman gagal tanam berpotensi meningkat dan memperluas dampak pada wilayah pertanian lain. Perlindungan infrastruktur dan percepatan pemulihan menjadi tahap penting dalam menghentikan dampak kerusakan irigasi di kawasan itu.