Ancaman Siber yang Mengancam Kestabilan Nasional
Indonesia kembali diingatkan akan ancaman siber yang semakin nyata seiring dengan percepatan transformasi digital di berbagai sektor. Situasi ini bukan hanya sekadar masalah teknis, melainkan juga menjadi tantangan serius bagi keamanan nasional. Gangguan kecil pada sistem energi atau layanan publik bisa langsung memengaruhi aktivitas masyarakat dalam hitungan menit. Hal ini menjadi perhatian utama saat Cyberwolves Con 2025 digelar di Jakarta beberapa waktu lalu.
Konferensi tahunan yang diselenggarakan oleh Spentera ini bertujuan untuk memperkuat ketahanan siber Indonesia yang dinilai semakin tertekan oleh ancaman digital. Acara ini mempertemukan praktisi keamanan siber, akademisi, regulator, dan komunitas teknologi. Tujuannya adalah untuk menciptakan kolaborasi lintas sektor guna menghadapi ancaman siber yang terus berkembang.
Direktur Spentera, Royke L Tobing, menjelaskan bahwa ketahanan siber hanya bisa dicapai jika seluruh sektor saling terhubung dan mendukung satu sama lain. Ia menambahkan bahwa fokus tahun ini mencakup perlindungan infrastruktur vital seperti energi, Sistem Kontrol dan Pengumpulan Data (SCADA), risiko dari penggunaan Artificial Intelligence (AI), serta tantangan digital masa depan. Semua materi tersebut dirancang untuk mendorong langkah cepat dalam menghadapi ancaman yang terus berkembang.
Kerentanan Pada Infrastruktur Energi
Dalam salah satu panel diskusi, narasumber menyebutkan bahwa jaringan listrik Jawa Bali masih memiliki kerentanan serius. Sistem yang menyuplai lebih dari 60 persen energi nasional itu masih menggunakan perangkat lama yang belum diperbarui. Protokol komunikasi SCADA minim enkripsi, sehingga rentan terhadap serangan siber. Selain itu, antarmuka sistem yang terhubung ke internet menggunakan kredensial bawaan yang tidak aman.
Integrasi Internet of Things (IoT) dan akses jarak jauh yang belum sepenuhnya aman membuat risiko semakin melebar. Seorang peneliti keamanan industri mengatakan bahwa gangguan kecil saja bisa berdampak panjang. Contoh nyata adalah pemadaman tahun 2019 dan gangguan listrik di Bali pada 2025. Menurutnya, penguatan keamanan di sektor kelistrikan juga menyangkut kepercayaan publik.
Risiko AI Terhadap Ekonomi dan Pertahanan
Para narasumber juga menyoroti penggunaan teknologi Artificial Intelligence (AI) di sektor finansial, e-commerce, telekomunikasi, layanan publik, hingga pertahanan. Meski menjanjikan efisiensi, teknologi ini membawa risiko baru. Model yang tidak diverifikasi dan data yang tidak diuji bisa membuka celah serangan. Apalagi Indonesia masih banyak mengandalkan teknologi impor tanpa pengujian ketat.
Kemandirian dalam pengembangan AI menjadi isu penting agar tidak menimbulkan risiko terhadap kepentingan strategis nasional. Tantangan lain muncul dari kesiapan institusi dalam merespons insiden siber. Koordinasi antarunit dinilai kerap berjalan sendiri-sendiri. Proses forensik digital belum konsisten, sehingga pemulihan dari serangan memakan waktu lebih lama.
Peristiwa ransomware yang menimpa Pusat Data Nasional pada 2024 kembali diangkat sebagai contoh. Salah satu praktisi siber menegaskan bahwa jika respons lambat, gangguan bisa menjalar ke layanan publik lain. Ia menekankan pentingnya simulasi rutin dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia.
Kolaborasi Jadi Kunci Utama
Royke L Tobing kembali mengingatkan bahwa isu siber bukan hanya soal teknologi. Dampaknya multidimensi dan bisa memengaruhi ekonomi, kepercayaan publik, bahkan stabilitas nasional. Ia mengajak sektor energi, keuangan, pemerintahan, dan industri digital untuk memperkuat tata kelola serta melakukan audit keamanan berkala.
Menurutnya, komitmen bersama adalah fondasi agar Indonesia tetap tangguh di tengah ancaman siber yang makin kompleks. Dengan kolaborasi yang erat dan peningkatan kualitas sumber daya manusia, peluang transformasi digital dapat dimanfaatkan tanpa meninggalkan risiko besar bagi negara.
Diskusi Pembaca
Belum ada komentar
Jadilah yang pertama memberikan tanggapan!
Tambah Komentar