Ancaman Teror Mengincar Aktivis Kritis, Legislator PDIP Sebut Tanda Kemunduran Demokrasi

Kekhawatiran terhadap Kebebasan Sipil dan Demokrasi di Indonesia

Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI, Andreas Hugo Pareira, menyampaikan kekhawatiran terhadap maraknya aksi teror yang menimpa aktivis dan masyarakat sipil yang kritis terhadap pemerintah. Menurutnya, fenomena ini menjadi indikasi serius kemunduran demokrasi di Indonesia.

Andreas menegaskan bahwa tindakan teror tersebut telah merampas kebebasan warga negara untuk berekspresi dan menyampaikan pendapat. Ia menilai, kebebasan berpendapat merupakan salah satu pilar utama demokrasi yang seharusnya dilindungi oleh negara.

“Ini menunjukkan bahwa peradaban demokrasi kita sedang mengalami kemunduran,” ujarnya kepada wartawan.

Ia menekankan bahwa praktik intimidasi dan teror terhadap warga negara bertentangan dengan narasi demokrasi yang selama ini diperjuangkan oleh negara. Menurutnya, negara memiliki kewajiban konstitusional untuk melindungi hak-hak warganya, bukan membiarkan mereka hidup dalam ketakutan.

“Bukan membiarkan teror terhadap warga negara,” imbuhnya.

Selain itu, Andreas juga menyampaikan kekhawatiran terhadap wacana perubahan mekanisme pemilihan kepala daerah. Ia menilai, gagasan Pilkada tidak langsung melalui DPRD dapat semakin mempersempit ruang partisipasi rakyat.

“Di lain pihak, hak rakyat untuk menentukan kepala daerah juga mau diambil,” ujarnya.

Lebih lanjut, Andreas mempertanyakan langkah konkret pemerintah dan aparat penegak hukum dalam mengusut kasus-kasus teror tersebut. Ia menilai lambannya penanganan justru menciptakan kesan adanya pembiaran.

Ia bahkan menduga, pembiaran ini dapat menciptakan efek jera dan ketakutan di tengah masyarakat agar tidak lagi menyampaikan kritik kepada pemerintah.

“Supaya tidak ada kritik dari masyarakat terhadap pemerintah,” tambahnya.

Contoh Kasus Teror yang Menghebohkan

Sejumlah aktivis dan influencer dilaporkan mendapat ancaman teror di penghujung tahun 2025. Salah satunya adalah DJ Donny dari Aceh, yang mengaku menerima kiriman bangkai ayam disertai surat ancaman. Selain itu, rumahnya juga sempat dilempar bom molotov oleh orang tak dikenal.

Aktivis perempuan Sherly Annavita juga melaporkan adanya kiriman telur busuk serta aksi vandalisme terhadap mobil pribadinya.

Teror serupa dialami Manajer Kampanye Iklim dan Energi Greenpeace Indonesia, Iqbal Damanik, yang rumahnya dikirimi bangkai ayam beserta pesan bernada ancaman. Teror terhadap Iqbal diduga berkaitan dengan aktivitas advokasinya di Greenpeace, khususnya kritik terhadap kebijakan pemerintah dalam menangani bencana ekologis di Sumatera.

Tantangan terhadap Kebebasan Sipil

Rentetan peristiwa ini kembali memunculkan kekhawatiran publik terhadap jaminan kebebasan sipil dan kualitas demokrasi di Indonesia. Masyarakat mulai khawatir akan kondisi kebebasan berbicara dan menyampaikan pendapat yang selama ini dianggap sebagai hak dasar.

Beberapa kalangan menilai bahwa tindakan-tindakan yang dilakukan terhadap aktivis dan tokoh masyarakat bisa menjadi bentuk pembatasan terhadap kebebasan sipil. Hal ini tentu saja dapat berdampak pada dinamika politik dan sosial di tanah air.

Dalam konteks ini, penting bagi pemerintah dan lembaga terkait untuk segera mengambil langkah-langkah nyata guna menjamin keamanan dan perlindungan bagi seluruh warga negara, terutama mereka yang aktif dalam menyampaikan pandangan kritis.

Pemenuhan hak asasi manusia dan kebebasan berpendapat harus menjadi prioritas utama, agar demokrasi di Indonesia tetap dapat berjalan dengan baik dan menjaga nilai-nilai keadilan serta kebebasan.