Andi Iwan Dorong Penanggulangan Banjir dan Rehabilitasi Hutan Pasca Bencana Sumatera

Pentingnya Mitigasi Banjir dan Rehabilitasi Hutan untuk Mencegah Bencana di Aceh

Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Andi Iwan Darmawan Aras, menekankan pentingnya penguatan mitigasi banjir dan rehabilitasi hutan sebagai langkah strategis untuk mencegah bencana banjir dan longsor yang sering terjadi di Aceh dan wilayah Sumatera lainnya. Pernyataan ini disampaikan oleh Andi Iwan saat menghadiri rapat koordinasi (rakor) penanganan bencana banjir dan longsor di Aceh, yang dipimpin Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad bersama sejumlah menteri Kabinet Merah Putih dan kepala daerah di Banda Aceh.

Dalam rakor tersebut, Andi Iwan memberikan apresiasi terhadap kinerja Kementerian Pekerjaan Umum (PU) yang telah melakukan penanganan darurat banjir di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat selama dua pekan terakhir. Menurutnya, langkah-langkah yang dilakukan oleh Kementerian PU patut diapresiasi karena menjadi tugas utama dalam mengatasi dampak banjir.

Namun, ia juga menegaskan bahwa penanganan darurat harus diikuti dengan upaya mitigasi jangka panjang agar bencana tidak terus berulang. Salah satu langkah krusial yang perlu dilakukan adalah rehabilitasi hutan dan lahan di wilayah hulu. Menurut Andi Iwan, kerusakan hutan menjadi faktor utama meningkatnya risiko banjir.

Ia menjelaskan bahwa secara ideal, sekitar 90 persen curah hujan seharusnya dapat terserap ke dalam tanah dan hanya 10 persen yang mengalir ke sungai. Namun kondisi tersebut terganggu akibat rusaknya kawasan hutan di hulu. Oleh karena itu, perlu adanya upaya rehabilitasi yang lebih intensif.

Selain aspek lingkungan, Andi Iwan juga meminta Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) untuk terus memberikan peringatan dini kepada masyarakat terkait potensi cuaca ekstrem. Ia menilai bahwa peringatan dini ini sangat penting sebagai langkah antisipasi terhadap ancaman bencana.

Terkait penanganan warga terdampak, Andi Iwan mendorong relokasi lahan untuk pembangunan hunian tetap (huntap). Ia menyebut bahwa BUMN maupun PTPN dapat berperan menyediakan lahan, sementara Kementerian Perumahan dan Permukiman dapat membangun rumah bagi korban banjir.

Selain itu, ia juga menyoroti perlunya dukungan bantuan perbaikan rumah bagi warga terdampak, termasuk pemanfaatan diskresi kayu untuk pembangunan rumah baru agar tidak terbuang menjadi limbah. Menurutnya, pemanfaatan ini bisa membantu percepatan pembangunan rumah bagi masyarakat terdampak bencana.

Langkah-Langkah Strategis untuk Mengurangi Risiko Bencana

• Rehabilitasi Hutan dan Lahan: Upaya rehabilitasi di wilayah hulu sangat penting untuk mengembalikan fungsi hutan sebagai penyerap air.
• Peringatan Dini Cuaca Ekstrem: BMKG perlu terus memberikan informasi tentang potensi cuaca ekstrem agar masyarakat dapat siap menghadapi ancaman bencana.
• Relokasi Warga Terdampak: Mendorong relokasi lahan untuk pembangunan hunian tetap guna mengurangi risiko bencana di daerah rawan.
• Bantuan Perbaikan Rumah: Memberikan bantuan perbaikan rumah bagi warga terdampak, termasuk penggunaan bahan baku yang efisien seperti kayu.
• Kolaborasi antara Pemerintah dan Swasta: Melibatkan BUMN dan PTPN dalam penyediaan lahan serta pembangunan hunian tetap.