Anggota DPR Soroti Pemborosan Dana dan Waktu Pasca-Bencana

Kebocoran Dana dan Waktu dalam Penanganan Bencana

Anggota Komisi II DPR Fraksi Gerindra, Azis Subekti, menyoroti kebocoran dana dan waktu yang sering terjadi dalam penanganan pasca bencana. Menurutnya, jika hal tersebut dibiarkan, maka penanganan bencana hanya akan ramai di meja rapat, sedangkan pelaksanaannya di lapangan minim.

Azis menyampaikan bahwa bencana tidak menunggu rapat selesai. "Air datang tanpa undangan, tanah bergerak tanpa permisi. Yang diuji bukan hanya ketahanan alam, tapi ketahanan kelembagaan kita," ujarnya kepada wartawan, Selasa (16/12/2025).

Menurut Azis, berdasarkan arahan Presiden Prabowo Subianto dalam Sidang Kabinet kemarin, bencana Sumatera telah masuk ke fase rehabilitasi serta rekonstruksi. Prabowo disebut akan membentuk satgas atau badan untuk rekonstruksi dan rehabilitasi pascabencana Sumatera.

"Sebagai orang mesin, saya bilang begini, tanggap darurat itu rehabilitasi, dan rekonstruksi itu gigi persnelingnya. Kalau remnya sudah diinjak untuk siap-siap menekan kopling, tetapi giginya tidak segera dimasukkan, kendaraan pemulihan akan ngeden, dengung gas tak terkonversi menjadi tenaga penggerak yang mestinya terjadi akselerasi," ujar Azis.

Pentingnya Koordinasi dalam Pemulihan

Azis menegaskan bahwa satgas rehabilitasi dan rekonstruksi harus dipahami sebagai mesin pemulihan, bukan tambahan stempel yang bikin kerja berbelit. Ia menyarankan agar satgas tersebut menjadi satu komando, satu data, satu target, satu ritme dari pusat sampai daerah.

"Yang paling sering bocor dalam penanganan pascabencana itu bukan hanya dana. Yang bocor itu waktu. Data berputar-putar, kewenangan tarik-menarik, pengadaan bertele-tele, laporan tebal tapi tidak berdampak pada penanganan korban dan infrastruktur," kata Azis.

Ia mengingatkan bahwa kebocoran waktu ini bisa membuat rehabilitasi jadi sekadar rapat-rapat koordinasi yang ramai di meja kerja, sedikit kerja, seolah-olah masalah beres.

Langkah-Langkah yang Diperlukan

Azis mendukung penuh arahan Presiden untuk mengoptimalkan kerja dan eksekusi penanganan yang jelas dan cepat. Pertama, ia menyarankan satu pintu koordinasi lintas kementerian/lembaga dan pemda. Jangan 'semua kerja', tapi tidak ada yang memimpin, serta berkolaborasi dengan tokoh dan ulama untuk membangkitkan semangat warga lebih cepat.

Selanjutnya, Azis menyarankan adanya satu basis data kerusakan dan kebutuhan yang terbuka dan bisa dicek. Harus ada target waktu dan standar kerja mengenai kapan hunian sementara (huntara), hunian tetap (huntap), sekolah, dan layanan kesehatan bisa pulih.

Membangun Sistem yang Lebih Tangguh

Azis mendorong pemerintah untuk membangun sesuatu yang lebih tangguh, sehingga tidak mengulang desain yang sama, lalu menunggu bencana datang di kemudian hari. "Presiden sudah memberi arah, harus cepat, terkendali, dan masuk ke pemulihan dengan kelembagaan yang lebih baik dalam menghadirkan kepemimpinan lapangan yang solid dan kompak."

Namun, Azis menyadari bahwa tugas ini tidak mudah. Satgas akan bertanggung jawab untuk banyak hal, termasuk menjawab kondisi riil di lapangan, yang mana banyak daerah belum terjangkau bantuan.

Kebutuhan Darurat yang Harus Dipecahkan

Beberapa hal sangat dibutuhkan segera antara lain pendistribusian air bersih, bantuan logistik sembako dan kebutuhan sehari-hari, pengaktifan sanitasi, pemulihan tata kota, mengangkat lumpur agar transportasi logistik bisa berjalan lancar, bantuan tenaga kesehatan dan obat-obatan di setiap desa, pengaktifan arus listrik secara merata tiap kecamatan, pemulihan telekomunikasi, membuat tempat tinggal sementara minimal 2 titik per desa lengkap dengan dapur umum.

Bahan bakar juga sangat dibutuhkan berkaitan untuk distribusi logistik dari pusat titik bantuan ke titik bantuan di pelosok, karena saat ini bahan bakar langka. Bahkan, kalaupun ada yang jual eceran di jalur provinsi, harganya sudah mencapai 5 kali lipat dari harga normal.

Tantangan dalam Eksekusi

Azis menegaskan semua pihak harus mendukung Prabowo dalam melakukan eksekusi yang rapi dan cepat. Sebelumnya, Presiden RI Prabowo Subianto akan membentuk satuan tugas (satgas) terkait rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana di tiga provinsi di Sumatera.

Prabowo memastikan terus memantau situasi penanganan pasca banjir dan longsor di sana. "Saya monitor terus, ya. Dan kita sudah merencanakan segera akan kita bentuk, apakah kita namakan badan atau satgas, rehabilitasi dan rekonstruksi," kata Prabowo, dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin (15/12/2025).