Anggota Gerindra: Reformasi Polri Harus Menyentuh Akar Masalah, Bukan Hanya Tindakan Individu

Reformasi Kepolisian: Langkah Awal Menuju Negara yang Lebih Adil dan Profesional

Reformasi kepolisian menjadi salah satu isu penting yang perlu segera dihadapi oleh pemerintah. Anggota DPR RI Fraksi Gerindra, Azis Subekti, menyatakan bahwa reformasi yang berhasil akan memberikan efek berantai terhadap berbagai aspek kehidupan masyarakat. Mulai dari meningkatnya kepastian hukum, membaiknya iklim usaha, hingga menguatnya kualitas demokrasi.

Sebaliknya, jika reformasi hanya berhenti pada perubahan administratif atau sekadar pergantian struktur tanpa pembenahan substansi, maka harapan publik akan kembali berujung pada kekecewaan. Oleh karena itu, reformasi harus dilakukan secara mendalam dan berkelanjutan agar dapat menciptakan sistem yang lebih transparan dan adil.

Pembentukan Tim Reformasi Polri

Presiden Prabowo Subianto resmi membentuk Tim Reformasi Kepolisian Republik Indonesia (Polri) yang berisi tokoh dari berbagai latar belakang, mulai dari Menteri, Wakil Menteri, mantan Kapolri, dan pakar hukum. Pembentukan tim ini dilakukan berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 122/P Tahun 2025 tentang Pengangkatan Keanggotaan Komisi Percepatan Reformasi Kepolisian Republik Indonesia.

Keputusan Presiden Prabowo tersebut patut dibaca sebagai pernyataan politik yang jelas. Negara tidak boleh ragu dalam membenahi institusi penegak hukumnya sendiri. Terlebih, di tengah ekspektasi publik yang kian tinggi terhadap keadilan dan kepastian hukum, langkah ini menjadi titik awal penting untuk memastikan bahwa kewenangan besar kepolisian dijalankan secara profesional, terukur, dan berpihak pada rasa keadilan masyarakat.

Reformasi Harus Menyentuh Akar Masalah

Azis Subekti menegaskan bahwa reformasi Polri tidak bisa dipahami sebagai isu internal institusi semata, melainkan sebagai agenda publik yang dampaknya langsung dirasakan oleh kehidupan sehari-hari rakyat. Ia menyebut bahwa selama ini, setiap kali muncul kasus yang mencoreng institusi kepolisian, respons yang dominan sering berhenti pada penindakan individu.

Dia menilai, reformasi sejati harus menyentuh akar persoalan, bagaimana kewenangan dikelola, bagaimana keputusan diambil, dan bagaimana mekanisme koreksi bekerja ketika terjadi penyimpangan. Kepolisian memang membutuhkan diskresi agar mampu bertindak cepat di lapangan. Namun diskresi tanpa batas yang jelas justru berpotensi melahirkan ketidakpastian hukum.

Transparansi dan Standar yang Konsisten

Publik kerap mempertanyakan mengapa kasus tertentu ditangani sangat cepat, sementara kasus lain berjalan lambat atau bahkan mengendap tanpa kejelasan. Situasi semacam ini bukan sekadar persoalan persepsi, melainkan indikasi bahwa standar dan prosedur belum sepenuhnya transparan dan konsisten.

Di sinilah peran Tim Reformasi Polri menjadi krusial. Reformasi harus diarahkan pada pembenahan sistem penanganan perkara yang lebih terbuka, mulai dari kejelasan alur proses hukum, batas waktu penanganan, hingga akses informasi bagi pelapor dan korban. Mekanisme pengaduan masyarakat juga harus diperkuat, bukan sekadar formalitas, tetapi benar-benar dipercaya karena mampu menindaklanjuti laporan secara objektif dan adil.

Penguatan Pengawasan dan Budaya Organisasi

Penguatan pengawasan tidak boleh dipahami sebagai upaya melemahkan institusi. Justru sebaliknya, pengawasan yang kuat dan kredibel akan melindungi mayoritas anggota Polri yang bekerja dengan integritas. Penanganan pelanggaran secara transparan dan konsisten akan mempertegas bahwa profesionalisme adalah norma, sementara penyimpangan adalah pengecualian yang ditindak tegas.

Selain itu, reformasi juga harus menyentuh aspek manajemen sumber daya manusia, termasuk sistem promosi, mutasi, dan penilaian kinerja. Inilah fondasi penting untuk membangun budaya organisasi yang sehat dan dipercaya publik.

Ujian Awal Komitmen Pemerintahan

Bagi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, pembentukan Tim Reformasi Polri merupakan ujian awal komitmen membangun negara yang kuat sekaligus berkeadilan. Negara yang kuat bukanlah negara yang kebal dari kritik, melainkan negara yang memiliki keberanian untuk menata ulang institusinya ketika kepercayaan publik tergerus.

Azis Subekti berkeyakinan bahwa reformasi kepolisian yang berhasil akan memberikan efek berantai, mulai dari meningkatnya kepastian hukum, membaiknya iklim usaha, serta menguatnya kualitas demokrasi. Kerja Tim Reformasi Polri harus dilakukan secara terbuka, melibatkan masukan publik, dan memiliki indikator keberhasilan yang jelas serta dapat dievaluasi.

Reformasi Polri bukan sekadar agenda internal institusi, melainkan bagian dari kontrak sosial antara negara dan warganya. Ketika hukum ditegakkan secara adil dan dapat dipercaya, di situlah negara benar-benar hadir untuk rakyatnya.