Antisipasi Inflasi, Pemda DIY Atur Menu Makanan Gratis yang Bergizi

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di DIY dan Dampaknya pada Harga Pangan

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang berjalan di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dinilai berkontribusi terhadap pergerakan harga komoditas pangan. Seiring dengan peningkatan permintaan, kenaikan harga beberapa bahan pokok mulai terasa, yang berpotensi memengaruhi tingkat inflasi.

Penyebab Kenaikan Harga Komoditas Pangan

Berdasarkan hasil pemantauan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) DIY, terdapat kenaikan harga sejumlah komoditas pangan seperti cabai, bawang merah, dan telur. Meskipun animo pembeli di pasar tradisional tidak meningkat secara signifikan, harga kulakan justru mengalami kenaikan. Hal ini menunjukkan adanya faktor permintaan lain selain konsumsi masyarakat biasa.

Untuk komoditas cabai dan bawang merah, faktor cuaca menjadi penyebab utama karena memengaruhi produksi. Namun, untuk telur, tambahan permintaan dari program MBG turut memberi tekanan terhadap keseimbangan pasokan dan permintaan.

Dampak pada Produsen

Dampak peningkatan permintaan tersebut mulai terasa di tingkat produsen. Salah satunya adalah PT Janu Putro, perusahaan peternakan telur ayam di Lendah, Kabupaten Kulon Progo. Dengan kapasitas produksi sekitar 1,2 ton telur per hari, produksi perusahaan tersebut kini dapat terserap sepenuhnya setelah program MBG berjalan.

Namun, Eling Priswanto, Kepala Biro Perekonomian dan Sumber Daya Alam (SDA) Setda DIY, menegaskan bahwa peningkatan permintaan ini harus diwaspadai agar tidak berujung pada kenaikan harga yang berlebihan dan memicu inflasi.

Langkah Mengatasi Risiko Inflasi

Untuk mengantisipasi risiko tersebut, Pemda DIY menilai pengaturan variasi menu harian di setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) menjadi langkah krusial. Variasi menu diharapkan dapat menyebar permintaan ke berbagai komoditas sehingga tidak menumpuk pada bahan pangan tertentu di hari yang sama.

Eling menjelaskan, jika dalam satu hari di beberapa kabupaten seperti Bantul, Sleman, dan Kulon Progo, menu MBG sama—misalnya lauknya telur semua atau daging semua—maka akan mendorong lonjakan permintaan pada komoditas yang sama secara bersamaan. Kondisi ini sangat berpotensi memicu inflasi.

Penguatan Tata Kelola MBG

Sebagai bagian dari penguatan tata kelola, Pemda DIY telah membentuk Satuan Tugas MBG dan Kelompok Kerja (Pokja) MBG. Kedua lembaga ini diharapkan mampu mengoordinasikan perencanaan menu, pengadaan bahan baku, hingga pelaksanaan teknis MBG agar lebih terukur.

“Dengan adanya satgas dan pokja, kami berharap tata kelola MBG ke depan bisa lebih rapi dan manfaatnya lebih optimal bagi masyarakat. Di saat yang sama, risiko terhadap inflasi bisa ditekan. Pola ini juga kami dorong untuk ditindaklanjuti di tingkat kabupaten dan kota,” ujar Eling.

Peran SPPG dalam Menjaga Keseimbangan Pasokan

Program MBG di DIY telah berjalan hampir satu tahun dengan dukungan sekitar 60 SPPG. Setiap unit SPPG memproduksi sedikitnya 2.000 paket MBG per hari. Skala produksi ini menjadikan MBG sebagai salah satu sumber tambahan permintaan pangan yang signifikan dan berlangsung secara rutin.

Dengan adanya MBG, permintaan pasti bertambah. Logikanya sederhana, ketika masyarakat dalam satu bulan biasa membeli telur, misalnya dua kilogram, dengan adanya MBG tidak mungkin masyarakat kemudian mengurangi belanjanya. Konsumsi rumah tangga tetap, lalu ditambah lagi permintaan dari MBG. Artinya, secara total ada permintaan yang meningkat.