Penurunan APBD Kaltim 2026 yang Signifikan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kalimantan Timur (Kaltim) tahun anggaran 2026 mengalami penurunan drastis. Anggaran yang awalnya diproyeksikan sebesar Rp21,35 triliun kini hanya mencapai Rp15,15 triliun setelah terkoreksi akibat pemangkasan dari pemerintah pusat. Penurunan ini mencapai sebesar Rp6,19 triliun.
Penyebab utama penurunan ini adalah anjloknya pendapatan transfer daerah dari pusat. Awalnya diperkirakan mencapai Rp9,33 triliun, kini harus disesuaikan menjadi Rp3,13 triliun, sebuah penurunan signifikan sebesar 66,39 persen atau Rp6,19 triliun. Selain itu, Dana Bagi Hasil (DBH) juga mengalami penurunan tajam, dari Rp6,06 triliun pada 2025 menjadi hanya Rp1,62 triliun di 2026, yaitu penurunan sebesar 73,15 persen atau Rp4,43 triliun.
Pemangkasan anggaran ini memaksa Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim untuk melakukan perampingan belanja-belanja yang dianggap tidak penting. Salah satu pos yang mendapat perhatian khusus dalam perampingan adalah kegiatan operasional pemerintahan, termasuk belanja makan minum dan perjalanan dinas OPD yang dikurangi.
Dua Pos Anggaran yang Dikurangi Drastis
- Belanja makan dan minum
- Perjalanan Dinas Organisasi Perangkat Daerah (OPD)
Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas'ud menjelaskan bahwa perjalanan dinas OPD-OPD semuanya dirampingkan dengan pengurangan hingga lebih dari 66 persen. Ia mengakui bahwa kebijakan ini mungkin akan berdampak pada beberapa program yang tidak dapat terakomodir. Untuk itu, ia meminta maaf kepada pihak-pihak yang terdampak.
Meski demikian, Rudy Mas'ud menegaskan bahwa standar pelayanan minimum untuk masyarakat Kalimantan Timur akan tetap terjaga dan berjalan dengan baik dan normal. Bahkan untuk sektor-sektor prioritas, pelayanan akan ditingkatkan.
Tiga Sektor Prioritas yang Tetap Dimaksimalkan
Pemprov Kaltim memprioritaskan tiga sektor utama yang tidak akan terdampak pemangkasan anggaran:
- Pendidikan
- Kesehatan
- Infrastruktur pelayanan dasar
Ketiga sektor prioritas tersebut akan tetap dimaksimalkan di tahun 2026. "Bahkan sebagian kita akan tingkatkan, terutama untuk di bidang pendidikan dan kesehatan," tegas Rudy Mas'ud.
Untuk sektor-sektor lain di luar tiga prioritas tersebut, pemangkasan akan dilakukan lebih dalam lagi guna memastikan anggaran tetap dapat dialokasikan secara efektif dan efisien.
Postur RAPBD 2026
RAPBD 2026 Kaltim sebesar Rp15,15 triliun sudah diketok. Penandatanganan dilakukan oleh Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltim, Rudy Mas'ud–Seno Aji dan Sekda Kaltim, Sri Wahyuni bersama Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas'ud, Wakil Ketua I Ekti Imanuel, Wakil Ketua II Ananda Emira Moeis dan Wakil Ketua III Yenni Eviliana.
Prioritas APBD 2026 meliputi bantuan keuangan kabupaten/kota, optimalisasi APBD, program unggulan Gratispol dan Jospol, ketahanan pangan, serta transformasi digital untuk efisiensi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik.
Struktur Pendapatan Daerah
- Pendapatan Asli Daerah (PAD): Rp10,75 triliun
- Pendapatan Transfer: Rp3,13 triliun
- Lain-lain Pendapatan Sah: Rp362,03 miliar
Ditambah Penerimaan Pembiayaan lain sebesar Rp900 miliar, sehingga genap Rp15,15 triliun.
Struktur Belanja Daerah
- Belanja Operasi: Rp8,16 triliun (untuk gaji, barang/jasa, dll.)
- Belanja Transfer: Rp5,89 triliun (dana ke Kabupaten/Kota)
- Belanja Modal: Rp1,06 triliun (untuk investasi aset dan infrastruktur)
- Belanja Tidak Terduga: Rp33,93 miliar
Pengamat Ekonomi: Alarm bagi Kaltim
Menurut Pengamat Ekonomi dan Kebijakan Publik dari Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris (UINSI) Samarinda, Ahmad Syarif, penurunan ini cermin dari kelemahan struktur perekonomian daerah. Menurutnya ketergantungan yang akut pada komoditas global, terutama batu bara turut menjadi pengingat.
Syarif menjelaskan, penurunan APBD, yang dipicu oleh anjloknya Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Bagi Hasil (DBH), merupakan alarm bahwa Kaltim harus segera keluar dari bayang-bayang komoditas pasar yang fluktuatif.
"Kaltim itu tidak boleh mengacu dan terikat kepada komoditi pasar, contohnya batu bara. Apalagi di tengah tekanan global ini, ekspor demand di pasar sedang kesulitan," ujar Syarif, Minggu (30/11/2025).
Jika ketergantungan ini tidak diantisipasi dengan baik, struktur keuangan daerah, tentu berisiko terutama jika penerimaan dari pemerintah pusat juga ikut terganggu.
Nasib Kelanjutan Jalan Tol Samarinda-Bontang
Kelanjutan rencana pembangunan Jalan Tol Samarinda-Bontang (SamBo) menjadi sorotan utama yang disampaikan Fraksi PAN-NasDem DPRD Kaltim. Anggota Fraksi PAN-NasDem, Abdul Giaz, mengungkapkan total penerimaan daerah harus disesuaikan kembali dari kesepakatan awal Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS).
"Total penerimaan daerah harus disesuaikan kembali dari kesepakatan KUA-PPAS yang semula sebesar Rp 21,35 Triliun, menjadi sebesar Rp 15,15 Triliun," kata Giaz, Senin (1/12/2025).
Fraksi PAN-NasDem juga menyoroti kondisi infrastruktur jalan antar kota/kabupaten yang masih jauh dari kata baik. Giaz menyebut kondisi jalan dari Samarinda ke Kutai Barat masih rusak dan belum ada perbaikan, begitu pula ruas jalan menuju Bontang, Kutai Timur, hingga ke Berau.
Fraksi tersebut kembali mempertanyakan kelanjutan pembangunan Jalan Tol Samarinda-Bontang (SamBo) yang dinilai kian mendesak untuk mempermudah akses bepergian masyarakat. Pembangunan tol ini sebelumnya sempat direncanakan Gubernur saat melakukan kunjungan kerja ke wilayah pesisir Kukar dan Bontang.
Diskusi Pembaca
Belum ada komentar
Jadilah yang pertama memberikan tanggapan!
Tambah Komentar