JAKARTA – Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Shinta Kamdani, memberikan tanggapan terkait optimisme Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang memprediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2026 mencapai 6 persen. Menurutnya, meskipun ada perbaikan dalam iklim usaha, masih banyak tantangan yang harus dihadapi.
Shinta menyampaikan bahwa realitas di lapangan menunjukkan bahwa beberapa isu seperti kepastian regulasi, ketenagakerjaan, dan kualitas investasi masih menjadi pekerjaan rumah. Ia mengatakan bahwa meski kondisi ekonomi menunjukkan peningkatan, belum sepenuhnya memberikan rasa aman bagi pelaku usaha.
“Kita harus jujur, masih banyak PR. Ada perbaikan, iya. Tapi, dari sisi kepastian regulasi, hukum, dan konsistensi kebijakan, masih banyak yang perlu dibenahi,” ujarnya dalam acara 'Economic Outlook 2026: Nyalakan Mesin Pertumbuhan Baru' di Kompas TV, Selasa (16/12/2025).
Dalam situasi ini, dunia usaha tetap menjaga optimisme, tetapi dengan sikap hati-hati. Shinta menyebut hal tersebut sebagai cautious optimism.
“Masih banyak ketidakpastian, sehingga kami tidak bisa mengatakan semuanya pasti akan baik-baik saja,” katanya.
Dari proyeksi pertumbuhan ekonomi, Apindo memperkirakan angka tersebut berada di atas 5 persen, yakni antara 5 hingga 5,4 persen. Angka ini dinilai lebih sesuai dengan kondisi riil saat ini.
Shinta menegaskan bahwa target pertumbuhan sebesar 6 persen bukanlah hal yang mustahil, tetapi membutuhkan upaya ekstra.
“Untuk menembus 6 persen, nothing is impossible, tapi itu seperti maraton yang sangat berat. Tidak mudah,” ujarnya.
Ia mengakui bahwa pada kuartal IV tahun ini terlihat adanya perbaikan, terutama didorong oleh momentum Natal dan Tahun Baru. Kuartal I tahun depan juga biasanya terbantu oleh konsumsi saat Lebaran.
Namun, Shinta menyebut dorongan musiman tersebut belum cukup untuk menjawab tantangan struktural.
Upaya pemerintah melalui stimulus, insentif, maupun pembentukan satuan tugas debottlenecking diapresiasi dunia usaha. Meski demikian, hasilnya masih menunggu pembuktian.
“Upaya pemerintah, baik stimulus, insentif, maupun satgas debottlenecking, hasilnya masih yet to be seen,” ucap Shinta.
Menurut dia, dunia usaha sudah bertahun-tahun menyampaikan berbagai keluhan. Tapi, belum benar-benar ditindaklanjuti sampai tuntas.
Selain kepastian regulasi, persoalan ketenagakerjaan juga masih menjadi tantangan besar. Regulasi ketenagakerjaan sebagai salah satu pekerjaan rumah yang belum selesai, termasuk soal penetapan upah minimum yang hingga kini belum final.
Di sisi lain, tantangan ketenagakerjaan tidak semata terletak pada jumlah lapangan kerja, melainkan pada kualitasnya. Shinta mencatat, sekitar 59 hingga 60 persen tenaga kerja Indonesia masih berada di sektor informal.
Ia menambahkan, meski angka pengangguran terbuka menurun, dominasi sektor informal menunjukkan banyak pekerjaan belum masuk kategori layak. Kondisi tersebut diperparah oleh menurunnya daya serap tenaga kerja dari investasi.
Shinta menjelaskan, sebelumnya investasi senilai Rp 1 triliun dapat menyerap hampir 4.000 tenaga kerja. Kini, jumlah tersebut turun drastis.
“Sekarang hanya sekitar 1.200,” ujarnya.
Menurut Shinta, hal itu menunjukkan investasi semakin padat modal dan membutuhkan keterampilan tinggi. Sementara sebagian besar tenaga kerja Indonesia masih berada pada kategori low-skill. Tantangan paling serius terlihat pada kelompok usia muda.
“Pengangguran terbesar ada di Gen Z, hampir 67 persen. Ini harus jadi perhatian serius,” tuturnya.
Program magang yang dijalankan pemerintah dinilai sebagai langkah positif untuk menjembatani kebutuhan industri dan kesiapan tenaga kerja. Namun, ia menegaskan, kebijakan tersebut belum cukup.
Diskusi Pembaca
Belum ada komentar
Jadilah yang pertama memberikan tanggapan!
Tambah Komentar