nurulamin.pro.CO.ID, JAKARTA -- Salah satu isu utama dalam pembahasan kesepakatan tarif dagang antara Indonesia dan Amerika Serikat adalah akses terhadap mineral kritis. Isu ini menjadi salah satu fokus dari negosiasi mengenai tarif nol persen untuk sejumlah komoditas sumber daya alam (SDA) yang dimiliki Indonesia.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara telah melakukan pembicaraan dengan pihak Amerika Serikat terkait akses terhadap mineral kritis. Ia menjelaskan bahwa sudah ada diskusi antara Danantara dengan lembaga ekspor di AS, serta beberapa perusahaan AS yang telah berkomunikasi dengan perusahaan lokal yang menangani mineral kritis.
"Kami sedang memfasilitasi kerja sama langsung antara perusahaan Indonesia dan perusahaan AS yang tertarik berinvestasi di sektor ini," ujar Airlangga dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat (25/12/2025).
Peran Danantara dalam hal ini bersifat business to business (B2B), artinya mereka bertindak sebagai jembatan antara perusahaan Indonesia dan mitra asing. Hal ini mencerminkan upaya pemerintah dalam memperkuat kemitraan bisnis lintas batas.
Airlangga juga menegaskan bahwa kehadiran AS di sektor mineral kritis Indonesia bukanlah hal baru. Contohnya, Freeport-McMoRan, sebuah perusahaan asal AS, telah beroperasi di Indonesia sejak tahun 1967, terutama dalam pengelolaan tembaga. Selain itu, AS juga menunjukkan minat pada mineral kritis lain seperti nikel, bauksit, dan logam tanah jarang (rare earth).
Untuk nikel, ia merujuk pada keberadaan PT Vale Indonesia Tbk, yang telah beroperasi di Indonesia sejak dekade 1970-an. Sementara itu, dalam pengembangan baterai kendaraan listrik, perusahaan otomotif AS seperti Ford Motor Company dan Tesla juga telah menjalin kerja sama dengan Indonesia.
"Logam tanah jarang masih dalam tahap pengembangan. Saat ini, logam tersebut merupakan hasil samping dari penambangan timah," kata Airlangga.
Lebih lanjut, Airlangga mengungkapkan bahwa AS sangat membutuhkan akses terhadap mineral kritis untuk berbagai sektor strategis, termasuk otomotif, industri pesawat terbang, hingga peralatan pertahanan dan militer. Hal ini menunjukkan pentingnya kerja sama antara kedua negara dalam sektor ini.
Sebelumnya, pemerintah Indonesia menargetkan kesepakatan tarif resiprokal dengan AS dapat dituntaskan dan ditandatangani pada akhir Januari 2026 oleh Presiden RI Prabowo Subianto dan Presiden AS Donald Trump. Dalam dokumen Perjanjian Tarif Resiprokal atau Agreement on Reciprocal Trade (ART), sebagian besar isu telah disepakati oleh kedua negara.
Saat ini, proses perundingan memasuki tahap legal drafting dan penyelarasan bahasa. "Pada minggu kedua Januari 2026, tim teknis Indonesia dan AS akan melanjutkan pertemuan untuk legal drafting dan cleanup dokumen, yang diharapkan selesai dalam satu minggu, yaitu tanggal 12 sampai 19 Januari," kata Airlangga dalam konferensi pers secara daring, Senin lalu (22/12/2025).
Dari hasil pertemuan dengan Perwakilan Dagang AS (USTR), Airlangga mengklaim bahwa AS telah memberikan kesempatan sebesar-besarnya untuk pengecualian tarif bagi produk unggulan Indonesia seperti minyak kelapa sawit (CPO), kakao, dan kopi.
Di masa depan, pemerintah juga berupaya agar cakupan tarif nol persen diperluas. Meski saat ini kebijakan tersebut masih difokuskan pada komoditas berbasis sumber daya alam tropis, langkah ini diharapkan mampu meningkatkan daya saing ekspor Indonesia di pasar global.
Diskusi Pembaca
Belum ada komentar
Jadilah yang pertama memberikan tanggapan!
Tambah Komentar