Bahlil denda Rp 6,5 miliar untuk tambang nakal di hutan

aiotrade
– Pemerintah telah menegaskan komitmennya untuk menindak tegas para pelaku pertambangan yang melanggar aturan. Langkah ini diambil sebagai bentuk penegakan hukum terhadap kegiatan tambang yang tidak sesuai dengan regulasi yang berlaku, khususnya di kawasan hutan. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) juga telah menetapkan tarif denda administratif bagi pelanggaran kegiatan tambang di kawasan hutan untuk beberapa komoditas strategis seperti nikel, bauksit, timah, dan batubara.

Aturan tersebut diatur dalam Keputusan Menteri (Kepmen) ESDM Nomor 391.K/MB.01/MEM.B/2025 yang ditandatangani oleh Menteri ESDM Bahlil Lahadalia pada 1 Desember 2025. Kebijakan ini menjadi tindak lanjut dari Pasal 43A Peraturan Pemerintah (PP) 45/2025 yang mengatur tata cara pengenaan sanksi administratif dan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari denda pertambangan di bidang kehutanan.

Dalam beleid tersebut disebutkan bahwa perhitungan tarif denda merujuk pada kesepakatan Rapat Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH). Hal ini mencerminkan kerja sama antar lembaga dalam memastikan kebijakan denda bisa diterapkan secara adil dan transparan.

Tarif Denda Berbeda untuk Setiap Komoditas

Meski memiliki dasar hukum yang sama, ESDM menetapkan tarif denda yang berbeda untuk masing-masing komoditas. Denda tertinggi diberikan kepada pelaku tambang nikel, yaitu sebesar Rp6,5 miliar per hektare. Selanjutnya, denda untuk komoditas bauksit sebesar Rp1,7 miliar per ha, timah sebesar Rp1,2 miliar per ha, dan batubara sebesar Rp354 juta per ha.

Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa semua denda akan ditagih oleh Satgas PKH dan dicatat sebagai PNBP sektor ESDM. Aturan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dan menjadi dasar dalam penindakan terhadap pelanggaran di lapangan.

Tindakan Tegas Terhadap Pelanggar

Sebelumnya, Menteri Bahlil juga menyampaikan bahwa pemerintah akan bertindak tegas terhadap pelanggar kaidah pertambangan, terutama yang merugikan masyarakat. Pernyataan ini disampaikannya saat mengunjungi korban bencana hidrometeorologi di Kabupaten Agam, Sumatera Barat, pada Rabu (3/12).

“Jika dalam evaluasi kita menemukan ada yang melanggar, tidak tertib, maka tidak segan-segan kita akan melakukan tindakan sesuai dengan aturan yang berlaku,” ujarnya.

Ia juga menegaskan kembali bahwa jika ada pelaku pertambangan yang tidak sesuai dengan aturan dan standar yang berlaku, pemerintah tidak akan ragu-ragu untuk mencabut izin mereka.

Langkah Strategis untuk Kepentingan Umum

Keputusan ini merupakan langkah strategis untuk menjaga keberlanjutan sumber daya alam dan melindungi lingkungan. Dengan denda yang cukup besar, diharapkan para pelaku pertambangan lebih sadar akan tanggung jawabnya terhadap kawasan hutan dan masyarakat sekitar.

Selain itu, denda yang diterima akan menjadi salah satu sumber pendapatan negara yang dapat digunakan untuk pembangunan dan penguatan sektor energi serta sumber daya mineral di masa depan. Dengan demikian, kebijakan ini tidak hanya berdampak pada penegakan hukum, tetapi juga memberikan kontribusi nyata terhadap perekonomian nasional.