Kritik terhadap Laporan Menteri ESDM tentang Kelistrikan Aceh
Anggota DPR RI dari Partai Gerindra, TA Khalid, mengkritik laporan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia. Khalid menilai laporan tersebut tidak akurat dan menuduh Bahlil berbohong kepada Presiden Prabowo Subianto mengenai kondisi pasca bencana banjir dan longsor yang melanda Aceh.
Saat laporan tersebut disampaikan, mayoritas listrik di 18 kabupaten/kota yang terdampak banjir dan longsor masih dalam keadaan padam. Namun, Bahlil melaporkan bahwa listrik di Aceh telah menyala sekitar 97 persen pasca diterjang banjir dan longsor. Faktanya, masih banyak daerah di Aceh yang belum mendapatkan penerangan sebagaimana yang dilaporkan oleh Bahlil.
Listrik di Aceh baru menyala 60 persen di 18 kabupaten/kota yang terdampak banjir dan longsor. Khalid menegaskan bahwa kebohongan dalam laporan data dapat berdampak langsung pada rakyat dan memperlambat penanganan bencana di Aceh. Ia meminta seluruh menteri untuk melaporkan data yang benar kepada Presiden, jangan bohongi Presiden, sehingga beliau bisa mengambil kebijakan yang tepat dan benar untuk rakyat.
Dia juga memperingatkan bahwa jika kondisi ini dibiarkan, akan sangat merugikan masyarakat Aceh. "Bisa jadi saat hunian sementara dibangun, data sesungguhnya juga akan dikurangi. Ini akan mengadu pemimpin lokal di Aceh dengan rakyatnya," tambahnya.
Penjelasan dari Pihak Terkait
Juru Bicara Pemerintah Aceh, Muhammad MTA, angkat bicara terkait pernyataan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, yang mengklaim kondisi kelistrikan Aceh sudah pulih 93 persen. Menurut MTA, pihaknya perlu melakukan klarifikasi terkait klaim tersebut demi menjaga kondusivitas di tengah masyarakat.
MTA menjelaskan, dalam beberapa pertemuan terakhir bersama pihak PLN, hingga saat ini potensi suplai listrik seluruh Aceh terhadap jaringan menengah baru mencapai 60-70 persen. Untuk Banda Aceh sendiri, kondisi kelistrikan saat ini masih pada posisi 35-40 persen menyala. Namun apabila suplai tegangan tinggi dari pembangkit listrik di Arun selesai pada hari ini atau besok, maka berpotensi besar 100 persen menyala.
Sedangkan untuk daerah terparah rusaknya jaringan arus menengah di masyarakat seperti Aceh Tamiang, Aceh Utara, dan Aceh Timur, persentasenya masih di bawah 40 persen. MTA berharap, kekeliruan yang disampaikan oleh Menteri ESDM tersebut tidak mengakibatkan kekecewaan masyarakat terhadap petugas PLN di lapangan, apalagi sampai terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan terhadap mereka.
Realita Listrik di Aceh
Listrik di sebagian wilayah Aceh pada Senin (8/12/2025) malam masih padam. Misalnya di sebagian Kota Banda Aceh, Aceh Besar, Aceh Jaya, Bireuen, dan Gayo Lues. Kenyataan itu tidak sesuai dengan klaim Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahaladia di depan Presiden Prabowo bahwa pada Minggu (7/12/2025) malam ia pastikan 97 persen wilayah Aceh listriknya sudah menyala.
Berbagai pihak di wilayah Aceh yang dihubungi Serambinews.com secara terpisah, Senin (8/12/2025) malam, sejak pukul 20.00-21.00 WIB menyatakan listrik di tempat domisilinya masih padam. Hilmi Irsyadi (20) yang tinggal di Gampong Pango Deah, Kecamatan Ulee Kareng, Banda Aceh, mengatakan sejak Minggu pagi listrik padam total di desanya hingga Senin malam, saat berita ini ditulis.
Pernyataan yang sama disampaikan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Persandian Kabupaten Bireuen, M Zubair MH tadi malam. “Malam ini seluruh Bireuen gelap, karena listrik masih padam,” kata Zubair. Dari Gayo Lues, Syarifah Aini melaporkan bahwa tadi malam pun listrik padam di sana.
Tanggapan Ombudsman RI
Dari Jakarta, pihak Ombudsman RI juga meminta seluruh instansi terkait, termasuk Kementerian ESDM dan PLN, agar menyampaikan informasi yang akurat, faktual, dan sesuai kondisi lapangan mengenai pemulihan listrik pascabencana banjir di Aceh. Dalam situasi darurat, akurasi informasi sangatlah penting untuk memastikan masyarakat mendapatkan kepastian dan dapat mengambil langkah penyelamatan dengan tepat.
Anggota Ombudsman RI, Johanes Widijantoro, menegaskan bahwa penyampaian informasi yang tidak sesuai fakta justru dapat menghambat pemulihan layanan publik dan menurunkan kepercayaan masyarakat. “Dalam kondisi bencana, masyarakat tidak membutuhkan laporan yang dibuat untuk menyenangkan pimpinan,” ujar Johanes pada Senin (8/12/2025) di Kantor Ombudsman RI, Jakarta Selatan.
Hingga berita ini ditayangkan, masih banyak wilayah yang mengalami pemadaman, termasuk sejumlah kawasan di Banda Aceh yang merupakan ibu kota Provinsi Aceh. Karena fakta yang ada tidak sesuai dengan klaim Menteri ESDM, pernyataan Bahlil itu menjadi bahan gunjingan di Aceh. Ada warga yang menyebut bahwa Bahlil banyak dramanya, bahkan ada yang menyebut itu hanyalah 'prank' Bahlil terhadap rakyat Aceh yang sedang dirundung bencana besar.
Diskusi Pembaca
Belum ada komentar
Jadilah yang pertama memberikan tanggapan!
Tambah Komentar