Bali Siap Menghadapi Risiko Bencana Saat Nataru 2025-2026
Bali kini masuk dalam wilayah yang memiliki risiko tinggi terhadap hujan ekstrem selama perayaan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru). Untuk memastikan kesiapsiagaan menghadapi ancaman bencana, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali menggelar Apel Siaga Bencana di Lapangan Renon, Denpasar, pada Selasa (2/12). Apel ini dipimpin oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Bali, Dewa Made Indra, dengan tujuan untuk memastikan Bali siap, sigap, dan tangguh dalam menghadapi berbagai ancaman bencana.
Dewa Indra menyadari bahwa fenomena cuaca ekstrem kini semakin sering terjadi dan sulit diprediksi. Peristiwa banjir pada awal September lalu menjadi pelajaran penting tentang kesiapan menghadapi bencana. Saat itu, curah hujan mencapai tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya, bahkan saat Bali belum memasuki musim hujan. Ia menegaskan bahwa situasi serupa tidak mustahil bisa terulang kembali, dengan ancaman seperti angin kencang, tanah longsor, dan gelombang tinggi di kawasan pesisir.
“Kesiapsiagaan menyeluruh akan menjadi kunci mengurangi risiko atau dampak bencana,” ujar Dewa Indra. Bali, sebagai pulau kecil dengan keindahan alam dan kekayaan budaya, juga berada di kawasan ring of fire yang menyimpan berbagai ancaman bencana geologi dan hidrometeorologi. Ia menekankan bahwa meskipun berbagai kegiatan mitigasi telah dilakukan, kesiapsiagaan tetap sangat penting, terlebih puncak musim hujan diperkirakan terjadi di bulan Januari hingga Februari 2026.
Presiden Prabowo Subianto memberikan instruksi melalui Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian agar seluruh daerah melakukan langkah-langkah kesiapsiagaan bencana. Salah satu instruksi tersebut adalah melakukan apel siaga bencana. Oleh karena itu, melalui apel siaga kemarin, Dewa Indra menegaskan beberapa hal teknis, antara lain:
- Kolaborasi komponen Pentahelix: Seluruh komponen, baik instansi pemerintah, masyarakat, dunia usaha, media, dan akademisi, harus terus memperkuat kolaborasi.
- Pemeriksaan kesiapan: Periksa kembali seluruh kesiapan personel, peralatan, logistik, sistem komunikasi, dan prosedur evakuasi.
- Siaga dan mobilitas: Seluruh kekuatan di level provinsi harus siaga dan siap dimobilisasi untuk mendukung penanganan bencana di seluruh kabupaten dan kota se-Bali.
Menurut Dewa Indra, semua sudah dalam kondisi baik, termasuk peralatan dan kendaraan operasional. BMKG memprediksi bahwa Bali saat ini sudah memasuki musim hujan, dengan puncaknya di bulan Januari hingga Februari 2026. Meski hujan deras masih bisa terjadi, pihaknya menegaskan bahwa kesiapsiagaan tetap menjadi prioritas utama.
Aktivitas Pariwisata Tetap Berjalan
Meski menghadapi risiko bencana, aktivitas pariwisata di Bali tetap berjalan. Dewa Indra menegaskan bahwa pariwisata adalah lokomotif perekonomian Bali dan harus tetap sustain serta menciptakan iklim suasana yang kondusif. Kepala Kantor Basarnas Bali, Nyoman Sidakarya, juga menegaskan bahwa antisipasi bencana terkait Nataru dilakukan di berbagai titik wisata, seperti Pelabuhan Gilimanuk, Padang Bai, Celukan Bawang, dan Sanur.
Ia mengimbau masyarakat dan wisatawan untuk selalu mengutamakan keselamatan saat berwisata di perairan. Personel siaga di tempat-tempat wisata dengan alat utama (alut) untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan.
Identifikasi Wilayah Rawan Bencana
Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Bali, I Gede Agung Teja Bhusana Yadnya, menjelaskan bahwa BPBD telah mengidentifikasi 14 jenis bencana di Bali, 9 di antaranya berisiko tinggi. Ia menegaskan bahwa tidak ada sejengkal wilayah di Bali yang benar-benar aman dari bencana.
“Tidak ada. Ada satu kawasan terancam bencana, dua tiga jenis bencana, ada yang lima jenis bencana, ada bahkan sepuluh jenis bencana dalam satu kawasan itu. Yang terpenting adalah kesiapan tadi,” ujarnya.
Normalisasi Pasca Banjir
Sementara itu, Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup (DKLH) Provinsi Bali melakukan update kegiatan normalisasi. Kepala DKLH Bali, I Made Rentin, menjelaskan bahwa program Gotong Royong Semesta Berencana, yang digagas oleh Gubernur Bali, telah memasuki fase kedua. Fase pertama telah dilakukan dengan penanaman pohon oleh 35 ribu personel.
Rentin menegaskan bahwa Gubernur Bali memesankan agar program ini terus dilakukan secara konsisten, baik dalam penanaman pohon maupun kebersihan lingkungan. Target Gubernur adalah meningkatkan cakupan lahan dan hutan di Bali hingga 30 persen pada 2027.
Selain itu, DKLH Bali bekerja sama dengan Dinas PUPR Provinsi Bali dan Balai Wilayah Sungai Bali Penida untuk melakukan normalisasi tumpukan dan endapan sedimentasi di sungai-sungai di Bali. Proses pengerukan sedimentasi akan terus dilakukan bersama berbagai pihak terkait.
Diskusi Pembaca
Belum ada komentar
Jadilah yang pertama memberikan tanggapan!
Tambah Komentar