Penyesuaian Kenaikan Insentif untuk Guru Honorer

Wakil Ketua Umum PAN, Saleh Partaonan Daulay, menyampaikan bahwa kenaikan insentif bagi guru honorer pada tahun 2026 patut menjadi kabar gembira. Kenaikan ini sebesar Rp 100 ribu per bulan, yang akan mengangkat total insentif dari sebelumnya Rp 300 ribu per bulan menjadi Rp 400 ribu per bulan.
Saleh menjelaskan bahwa meskipun angka tambahan tersebut terlihat kecil, jika dikalikan dengan jumlah guru honorer di Indonesia, maka dampaknya sangat besar. Berdasarkan data yang ada, jumlah guru honorer mencapai 2,6 juta orang atau sekitar 56 persen dari total 3,7 juta guru di seluruh Indonesia.
Dengan rincian tambahan insentif sebesar Rp 100 ribu per bulan, pemerintah akan mengeluarkan anggaran sebesar Rp 3,12 triliun per tahun. Hal ini tentu memberikan manfaat signifikan bagi para guru honorer dalam menutupi kebutuhan pokok sehari-hari.
Namun, walaupun kenaikan insentif ini menjadi kabar baik bagi guru honorer, tidak semua tenaga pendidikan mendapatkan manfaat yang sama. Tenaga administrasi, misalnya, sering kali bekerja tanpa imbalan yang layak. Mereka bertugas memastikan kelancaran operasional sekolah, termasuk menyiapkan sarana dan prasarana, mengelola absensi, serta mengurus dana BOS.
Tugas-tugas yang mereka lakukan tidak kalah berat dibandingkan tugas guru. Mereka harus menginventarisasi barang kebutuhan sekolah, memesan dan membeli perlengkapan, menjaga agar alat-alat tidak mudah rusak, hingga membuat laporan pertanggungjawaban. Jika terjadi kesalahan, mereka yang pertama kali dipertanyakan.
Selain itu, tenaga administrasi juga sering kali bertugas mengumpulkan pembayaran SPP siswa. Tanpa keberadaan mereka, aktivitas belajar mengajar bisa terganggu. Meski begitu, mereka jarang mendapatkan tunjangan sertifikasi seperti yang diterima oleh guru.
"Tenaga administrasi pendidikan tidak pernah menerima tunjangan sertifikasi. Bahkan, dalam setiap pembahasan kesejahteraan guru, mereka ini sengaja ditinggalkan," ujar Saleh. Ia menegaskan bahwa tenaga administrasi juga memiliki tanggung jawab keluarga yang tidak kalah berat dibandingkan keluarga guru.
Selama ini, program afirmasi untuk tenaga administrasi pendidikan sangat jarang dilakukan. Di banyak daerah, beberapa tenaga administratif bahkan ikut mengajukan tunjangan sertifikasi. Jika nanti ada pemeriksaan, pihak sekolah terpaksa menutupi hal ini.
Saleh menekankan pentingnya keberpihakan dari Kemendikdasmen terhadap tenaga administrasi. Mereka adalah pejuang-pejuang kemajuan pendidikan yang tidak boleh ditinggalkan atau dilupakan. Ia berharap, dalam waktu dekat, Kemendikdasmen dapat memberikan tambahan honor, insentif, atau tunjangan lainnya untuk tenaga administrasi.
Contohnya, membuka ruang yang lebih luas bagi penggunaan dana BOS untuk menunjang kesejahteraan tenaga administrasi. "Kalau peduli, tentu tidak perlu berbelit. Narasinya boleh kecil, tetapi dampaknya harus terasa," kata Saleh.
Diskusi Pembaca
Belum ada komentar
Jadilah yang pertama memberikan tanggapan!
Tambah Komentar