Dukungan DPR RI untuk Pembelian Jembatan Bailey dalam Penanganan Bencana
Badan Anggaran (Banggar) DPR RI menunjukkan dukungan penuh terhadap langkah Presiden Prabowo Subianto dalam membeli jembatan bailey dalam jumlah besar. Langkah ini bertujuan untuk membuka akses wilayah yang terdampak bencana di Sumatera.
Ketua Banggar DPR RI, Said Abdullah, menyatakan bahwa keberadaan jembatan bailey sangat penting dalam mempercepat pemulihan daerah yang terisolasi akibat bencana. Ia menegaskan bahwa kecepatan menjadi faktor kunci dalam penanganan bencana, sehingga pemerintah tidak boleh terjebak dalam prosedur birokrasi yang berbelit.
Said menekankan bahwa keselamatan masyarakat harus menjadi acuan utama dalam merespons bencana. Ia mengingatkan bahwa pemerintah masih memiliki ruang fiskal untuk mendukung penanganan bencana di Sumatera. Anggaran tersebut dapat dimanfaatkan apabila Presiden menetapkan Peraturan Presiden untuk penggunaannya.
Selain itu, Banggar DPR juga mendukung upaya TNI Angkatan Darat memobilisasi seluruh sumber daya untuk membantu penanganan bencana. Said menjelaskan bahwa jembatan bailey adalah alat darurat yang dimiliki oleh Zeni Tempur TNI AD dan sangat membantu dalam membuka akses di kawasan bencana yang terisolasi.
Menurut Said, kebutuhan anggaran mobilisasi dan pemasangan jembatan bailey relatif tidak besar dan dapat direalisasikan dengan cepat jika koordinasi lintas sektor berjalan baik. Ia menilai bahwa persoalan utama bukan terletak pada ketersediaan anggaran, melainkan pada kecepatan koordinasi dan pengorganisasian di lapangan.
Kesiapan TNI AD dalam Membangun Jembatan Darurat
Sebelumnya, Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak mengungkapkan bahwa pemerintah akan membeli 100 jembatan bailey dari luar negeri atas perintah Presiden Prabowo Subianto melalui Kementerian Pertahanan. Jembatan tersebut akan dipasang di berbagai wilayah Indonesia yang membutuhkan, termasuk Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Maruli menyebutkan bahwa TNI AD telah mengerahkan 22 jembatan bailey di wilayah terdampak bencana. Selain itu, sebanyak 39 jembatan Armco telah disiapkan di Aceh, serta 14 jembatan bailey tambahan berasal dari Kementerian Pekerjaan Umum.
Dalam keterangan terbarunya, Maruli menyatakan bahwa Satgas Darurat Pembangunan Jembatan masih bekerja secara swadaya. Ia mengaku bahwa pengadaan jembatan Armco dilakukan dengan cara berutang demi mempercepat proses pembangunan. Meski demikian, Maruli menegaskan bahwa Satgas tetap melanjutkan pekerjaan pemulihan infrastruktur penghubung di wilayah terdampak bencana.
Evaluasi Koordinasi Lintas Sektor
Said menilai bahwa kondisi TNI AD yang harus bekerja secara swadaya bahkan hingga berutang dalam pembangunan jembatan darurat pascabencana harus menjadi bahan evaluasi. Ia menekankan bahwa koordinasi lintas sektor ke depan harus lebih efektif.
Ia menegaskan bahwa poin utama dalam penanganan bencana adalah kecepatan koordinasi dan pengorganisasian di lapangan. Anggaran penanganan bencana di Sumatera sudah ada alokasinya, yang dibutuhkan adalah koordinasi yang cepat dan pengorganisasian yang baik di lapangan.
Kesimpulan
Dukungan dari Banggar DPR RI terhadap pembelian jembatan bailey merupakan langkah penting dalam mempercepat pemulihan daerah yang terdampak bencana. Dengan koordinasi yang baik antar sektor dan penggunaan anggaran yang tepat, diharapkan dapat memberikan solusi efektif bagi masyarakat yang terisolasi akibat bencana.
Diskusi Pembaca
Belum ada komentar
Jadilah yang pertama memberikan tanggapan!
Tambah Komentar