Peristiwa Banjir Bandang di Sumatera dan Kritik terhadap Pernyataan Pejabat
Banjir bandang yang melanda beberapa wilayah di Sumatera menjadi perhatian serius dari berbagai pihak, termasuk anggota DPR RI. Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Panggah Susanto, memberikan perhatian khusus terkait respons pemerintah setelah bencana tersebut. Ia menyoroti pentingnya kerja sama antar lembaga dalam menghadapi situasi krisis seperti ini.
Panggah menyampaikan pandangan bahwa pernyataan Menteri Koordinator Pemberdayaan Manusia, Muhaimin Iskandar (Cak Imin), yang meminta Menteri ESDM Bahlil Lahadalia dan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni untuk melakukan tobat nasuha tidak tepat. Istilah tobat nasuha merujuk pada tobat yang dilakukan dengan sungguh-sungguh, penuh keikhlasan, dan tekad kuat untuk tidak mengulangi kesalahan. Namun, menurut Panggah, komentar tersebut justru berpotensi menciptakan kesan saling menyalahkan di antara kementerian.
"Ya, prinsipnya sangat tidak tepat mengeluarkan pernyataan seperti itu dalam kondisi bencana seperti ini, apalagi itu keluar dari seorang Muhaimin Iskandar yang juga berada di dalam pemerintahan menjabat sebagai Menko PM," ujar Panggah, Selasa (2/12/2025). Ia menekankan bahwa pemerintah harus lebih fokus pada solusi komprehensif bagi masyarakat yang terdampak bencana, bukan saling melempar tanggung jawab.
Peran Pemerintah dalam Penanganan Bencana
Dalam situasi seperti ini, masyarakat membutuhkan kehadiran negara dalam bentuk langkah penanganan yang cepat sekaligus strategi pencegahan jangka panjang. Panggah menegaskan bahwa tidak perlu saling lempar tanggung jawab dan saling menyalahkan. Yang terpenting adalah kesadaran hidup di wilayah rawan bencana, serta pembenahan menyeluruh terhadap pencegahan potensi bencana seperti banjir, tanah longsor, kebakaran hutan, gempa, dll.
Ia juga mengakui bahwa kerusakan lingkungan menjadi salah satu faktor utama penyebab bencana. Panggah menyoroti fakta bahwa banyak kawasan hutan di Indonesia yang mengalami penggundulan, sehingga tidak mampu lagi menahan curah hujan ekstrem. Contohnya, hutan di Jawa seluas kurang lebih 2,4 juta hektare, di mana separuh dari luasan itu sudah menjadi lahan terbuka akibat masalah yang tidak kunjung diselesaikan secara komprehensif.
Momentum untuk Evaluasi Kebijakan Lingkungan
Panggah berharap bencana ini menjadi momentum bagi semua pihak untuk melakukan introspeksi, evaluasi menyeluruh, serta merumuskan kebijakan tata kelola lingkungan dan sumber daya alam yang lebih berkelanjutan. Ia menekankan bahwa kebijakan pembangunan harus memiliki orientasi keberlanjutan dan ramah lingkungan untuk keberlangsungan hidup generasi mendatang.
"Harus dijadikan momentum kita semua untuk introspeksi dan evaluasi secara menyeluruh kebijakan pembangunan yang memiliki orientasi keberlanjutan, yang ramah lingkungan untuk keberlangsungan hidup anak cucu kita ke depan," imbuhnya.
Sebelumnya, Cak Imin sempat menyampaikan bahwa ia telah mengirim surat kepada Menteri Kehutanan, Menteri ESDM, dan Menteri Lingkungan Hidup untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan lingkungan sebagai bentuk kesungguhan pemerintah menghadapi situasi bencana.
"Hari ini saya berkirim surat ke Menteri Kehutanan, Menteri ESDM, Menteri Lingkungan Hidup untuk bersama-sama evaluasi total seluruh kebijakan, policy dan langkah-langkah kita," ujar Cak Imin saat Workshop Kepala Sekolah SMK di Bandung, Senin (1/12/2025).
Dalam kesempatan itu, ia juga menyinggung konsep taubatan nasuha serta menyampaikan pesan reflektif mengenai dampak kelalaian manusia terhadap lingkungan. "Bahasa NU-nya taubatan nasuha. Kiamat bukan sudah dekat, kiamat sudah terjadi akibat kelalaian kita sendiri. Semoga yang sedang mengalami musibah segera mendapatkan bantuan dan kesabaran selalu menyertai kita semua."
Diskusi Pembaca
Belum ada komentar
Jadilah yang pertama memberikan tanggapan!
Tambah Komentar