Banjir Sumatra: 7 Pelaku Perusak Hutan Ditangkap, Ancaman Hukum Mengancam

Penyegelan Hutan di Sumatera: Langkah Tegas untuk Menghentikan Kerusakan

Di tengah banjir yang masih menggenangi ratusan rumah dan jalan di Sumatra, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mengambil langkah tegas. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menyegel tiga subjek hukum tambahan yang diduga menjadi penyebab perusakan hutan di Sumatera Utara. Total kini sudah tujuh entitas yang terperangkap dalam jaringan penegakan hukum ini, dari korporasi besar hingga pemegang hak tanah individu. “Siapa pun yang merusak hutan, kami tindak tanpa pandang bulu,” tegas Raja Juli, Senin (8/12/2025), mengulang janjinya di depan Komisi IV DPR RI.

Keputusan ini bukan sekadar formalitas; ia lahir dari laporan lapangan yang menunjukkan betapa parahnya dampak penebangan liar terhadap banjir bandang yang telah menewaskan ratusan jiwa.

Penyegelan Darurat: Dari 4 Jadi 7 Subjek Hukum

Langkah penyegelan ini dimulai sepekan lalu, ketika KLHK mengunci empat lokasi di Tapanuli Selatan dan Utara. Dua di antaranya milik PT Toba Pulp Lestari, korporasi kertas raksasa yang areal konsesinya mencapai puluhan ribu hektare, sementara dua lainnya dikuasai Pemegang Hak Atas Tanah (PHAT) seperti Jhon Ary Manalu dan Asmadi Ritonga. Lokasi-lokasi ini, menurut tim Gakkum KLHK, berkontribusi langsung terhadap kerusakan Daerah Aliran Sungai (DAS) Batang Toru, yang akhirnya memicu banjir dahsyat di wilayah itu. Sampel kayu ilegal dan keterangan saksi menjadi bukti kuat yang membuat segel resmi terpasang.

Kini, penyegelan diperluas ke tiga subjek baru: dua areal konsesi PT Agincourt Resources di Ramba Joring, Desa Aek Pining, Kecamatan Batang Toru, serta PHAT Jon Anson di Desa Natambang Roncitan dan PHAT Mahmudin di Desa Sombadebata Purba. Raja Juli menekankan bahwa pendalaman bukti melibatkan pengumpulan sampel kayu hingga wawancara mendalam. “Kami tidak kompromi, baik korporasi maupun individu. Ini komitmen untuk rakyat yang kehilangan rumahnya gara-gara ulah segelintir orang,” katanya. Total luas lahan yang disegel mencapai ribuan hektare, area yang seharusnya menjadi penyangga alam kini justru jadi penyebab bencana.

Tak berhenti di situ, KLHK masih mengendus lima subjek hukum lain yang sedang dalam pendalaman. Jika terbukti, penyegelan bisa bertambah lagi. Ini menandakan era baru penegakan hukum di sektor kehutanan, di mana bukan lagi janji kosong tapi aksi nyata. Bagi warga Sumatera yang masih bergulat dengan lumpur dan trauma, langkah ini seperti hembusan angin segar—meski masih jauh dari penyembuhan luka yang dalam.

Respons Keras: Komitmen Tanpa Pandang Bulu

Raja Juli tak main-main dengan ancamannya. “Seperti janji saya di DPR, penegakan hukum tegas tanpa pandang bulu,” ulangnya, menunjukkan betapa seriusnya KLHK menghadapi krisis ini. Penyegelan bukan akhir dari proses; tim Gakkum akan melanjutkan dengan tuntutan pidana jika bukti kuat. Ini sejalan dengan Undang-Undang Kehutanan No. 18 Tahun 2013, yang mengancam pelaku penebangan liar dengan hukuman hingga 15 tahun penjara dan denda miliaran rupiah.

Bagi korporasi seperti PT Toba Pulp Lestari, responsnya cepat. Mereka membantah tuduhan melalui surat resmi ke Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 1 Desember 2025. “Operasional kami sesuai SOP dan sertifikasi independen,” klaim Corporate Secretary Anwar Lawden. Dari total 167.912 hektare konsesi, katanya, hanya 46.000 hektare yang dikembangkan, sisanya kawasan lindung. Tapi KLHK tak goyah; data satelit dan laporan lapangan menunjukkan sebaliknya, dengan tutupan hutan yang hilang mencapai 30 persen di DAS Batang Toru.

Sementara PT Agincourt Resources, melalui Senior Manager Corporate Communications Katarina Siburian Hardono, mengaku sudah menghentikan operasi sejak 6 Desember. “Kami fokus tanggap darurat di Tapanuli Selatan, koordinasi dengan pemerintah daerah,” ujarnya. Respons ini patut diapresiasi, tapi KLHK menegaskan bahwa hentikan operasi bukan jaminan bebas dari sanksi. “Verifikasi data sedang berlangsung, dan kami akan penuhi panggilan Gakkum,” tambahnya. Di balik pernyataan resmi, terdengar nada harap agar investigasi adil—tapi bagi korban banjir, keadilan berarti penebangan ilegal harus berhenti total.

Dampak Bencana: Korban dan Ancaman Jangka Panjang

Banjir bandang di Sumatera Utara tak hanya angka statistik; ia meninggalkan luka yang dalam bagi ribuan keluarga. Hingga 8 Desember 2025, korban jiwa mencapai 961 orang, dengan pengungsi melonjak ke puluhan ribu. Desa-desa seperti Marisi dan Dolok Sahut kini jadi lautan lumpur, infrastruktur hancur, dan akses bantuan sulit. “Rumah kami hilang seketika, sekarang tinggal bergantung tenda darurat,” cerita seorang warga Tapanuli Selatan yang enggan disebut namanya, mata merah karena kelelahan.

Penelitian Badan Geologi Kementerian ESDM memperkirakan, perusakan hutan di DAS Batang Toru telah mengurangi kapasitas resapan air hingga 40 persen. Hutan yang dulu jadi penyangga kini jadi lahan gersang, membuat air hujan langsung mengalir deras ke pemukiman. Ini bukan fenomena baru; pola serupa terulang di Aceh Selatan dan Sumatera Barat, di mana longsor menewaskan puluhan orang pekan lalu.

KLHK menilai, tanpa intervensi cepat, ancaman banjir berulang bisa datang setiap musim hujan. “Dalam 2-3 tahun, jika tak ada perubahan, Sumatera bisa jadi zona merah bencana permanen,” kata Raja Juli. Pemerintah daerah kini diwajibkan merevisi RTRW, memprioritaskan reboisasi, dan menolak proyek di zona rawan. Tapi tantangannya besar: tekanan ekonomi dari sektor kehutanan dan sawit masih kuat.

Solusi Pemulihan: Dari Penyegelan ke Penanaman

Penyegelan hanyalah langkah awal; pemulihan lingkungan jadi prioritas selanjutnya. Surat edaran KLHK mewajibkan semua subjek hukum yang disegel melakukan restorasi: penanaman kembali pohon pelindung, pemulihan DAS, dan audit lingkungan independen. “Kami tak ingin hutan jadi korban korporasi; ini soal nyawa rakyat,” tegas Raja Juli.

Kolaborasi antarlembaga juga digalakan. KLHK bekerja sama dengan BNPB untuk peta bencana real-time, sementara Kementerian ATR/BPN diminta memperketat izin lahan. Di tingkat lokal, bupati Tapanuli Selatan sudah menginstruksikan tim gabungan untuk monitoring 24 jam. “Kami butuh 10 tahun untuk pulihkan hutan ini, tapi mulai dari sekarang,” kata Bupati Tapanuli Selatan, yang proyeknya terdampak langsung.

Bagi korban seperti warga Marisi, solusi ini terasa lambat. Mereka butuh bantuan cepat: tenda tahan banjir, bibit pohon untuk kebun rumah, dan jaminan tak ada lagi penebangan liar. KLHK merespons dengan program “Hutan Rakyat” baru, di mana warga dilatih jadi penjaga hutan berbayar. Ini bukan akhir, tapi awal dari perjuangan panjang untuk Sumatera yang lebih hijau dan aman.