nurulamin.pro, JAKARTA — Kementerian Pertanian (Kementan) mencatat kerusakan signifikan pada sektor pertanian akibat banjir dan bencana yang melanda beberapa wilayah di Pulau Sumatra.
Berdasarkan pendataan awal, sekitar 70.000 hektare lahan pertanian terdampak, dengan sekitar 11.000 hektare di antaranya mengalami kerusakan berat atau puso di Provinsi Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.
Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono menjelaskan bahwa lahan yang mengalami puso tidak lagi dapat langsung ditanami lantaran mengalami perubahan fisik yang berat. Pemerintah menyiapkan langkah pemulihan melalui program cetak sawah baru guna menjaga keberlanjutan produksi pangan.
“Lahan yang mengalami puso ini sudah tidak berbentuk sawah lagi. Untuk itu, Kementerian Pertanian akan melakukan perbaikan melalui program cetak sawah, termasuk penyediaan benih dan alat mesin pertanian agar lahan bisa kembali produktif,” kata Sudaryono dalam keterangan tertulis, dikutip pada Kamis (1/1/2026).
Sudaryono menjelaskan bahwa pemulihan lahan sawah akan dilakukan secara bertahap seiring dengan proses pembersihan dan rehabilitasi wilayah terdampak. Nantinya, Kementan akan melakukan pendataan lebih rinci mulai awal Januari 2026 untuk memastikan tingkat kerusakan serta kebutuhan intervensi di setiap daerah.
Meski demikian, Sudaryono menyampaikan bahwa tidak seluruh lahan terdampak mengalami gagal panen. Untuk sawah yang hanya terendam sementara atau mengalami gangguan akses distribusi, Kementan akan memberikan pendampingan agar aktivitas produksi dapat kembali berjalan normal.
Selain tanaman pangan, dampak bencana juga dirasakan pada subsektor peternakan. Saat ini, Kementan tengah melakukan pendataan terhadap ternak ayam, sapi, dan kambing yang terdampak banjir di wilayah Sumatra.
“Untuk peternakan yang mengalami kerusakan akibat bencana, Kementan akan menyiapkan bantuan pemulihan pascabencana, termasuk bantuan ternak, pakan, dan sarana pendukung lainnya agar usaha peternakan masyarakat bisa bangkit kembali,” jelasnya.
Lebih lanjut, Sudaryono menambahkan bahwa penanganan sektor pertanian pascabencana tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan darurat, tetapi juga menyangkut perlindungan sumber penghidupan petani dan peternak serta stabilitas ketahanan pangan nasional.
“Pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat pada masa darurat harus berjalan, tetapi negara juga harus memastikan lahan dan usaha pertanian bisa segera pulih agar petani dan peternak dapat kembali berproduksi,” ujarnya.
Dalam upaya pemulihan tersebut, Kementan menyatakan perlu adanya kolaborasi lintas sektor, baik dengan pemerintah daerah maupun organisasi petani, agar perbaikan lahan dan peternakan dapat dilakukan secara cepat dan tepat sasaran.
Langkah-Langkah Pemulihan yang Diterapkan
-
Program Cetak Sawah Baru
Kementan akan melakukan program cetak sawah baru untuk mengganti lahan yang rusak. Program ini mencakup penyediaan benih dan alat mesin pertanian agar lahan bisa kembali produktif. -
Pendataan Lebih Rinci
Mulai awal Januari 2026, Kementan akan melakukan pendataan lebih rinci untuk mengetahui tingkat kerusakan dan kebutuhan intervensi di setiap daerah. -
Pendampingan untuk Sawah Terendam Sementara
Untuk sawah yang hanya terendam sementara atau mengalami gangguan akses distribusi, Kementan akan memberikan pendampingan agar aktivitas produksi kembali normal. -
Bantuan untuk Peternakan
Kementan akan menyiapkan bantuan pemulihan pascabencana, termasuk bantuan ternak, pakan, dan sarana pendukung lainnya agar usaha peternakan masyarakat bisa bangkit kembali. -
Kolaborasi Lintas Sektor
Diperlukan kolaborasi antara pemerintah daerah dan organisasi petani agar perbaikan lahan dan peternakan dapat dilakukan secara cepat dan tepat sasaran.
Diskusi Pembaca
Belum ada komentar
Jadilah yang pertama memberikan tanggapan!
Tambah Komentar