Bencana sebagai Ruang untuk Solidaritas, Bukan Panggung Politik
Bencana adalah momen di mana solidaritas seharusnya bergerak lebih cepat daripada kamera, dan rasa empati seharusnya hadir lebih kuat daripada simbolisme politik. Namun, ketika banjir bandang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat baru-baru ini, publik justru disuguhi rangkaian adegan yang lebih mirip panggung pencitraan ketimbang aksi kemanusiaan yang tulus.
Di tengah nestapa warga yang kehilangan rumah, sanak keluarga, dan harta benda, beberapa pejabat publik tampak menjadikan momentum ini sebagai kesempatan untuk membangun citra personal maupun politik. Dalam sebuah rekaman video, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan nampak seorang diri memanggul sekarung beras seolah menjadi relawan lapangan. Anggota DPR Verrell Bramasta tampil dengan rompi menyerupai rompi antipeluru dilengkapi name tag dalam kunjungan ke lokasi banjir, menghadirkan kesan dramatis yang over dosis. Adapula Zita Anjani, putri kedua Zulkifli Hasan yang menjabat sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Pariwisata, juga tampil dalam video sedang membersihkan rumah warga, sebuah aksi yang baik pada dasarnya, namun menjadi problematis ketika dikemas seolah menjadi konten visual untuk konsumsi publik.
Fenomena serupa juga muncul dari sejumlah pejabat publik lainnya. Praktik ini bukan sekadar persoalan gaya, tetapi menyinggung isu etika kepemimpinan publik dimana pemimpin memegang mandat untuk melaksanakan tindakan kolektif yang berlandaskan kepentingan publik, bukan untuk memproduksi narasi visual demi keuntungan politik sesaat.
Kepemimpinan yang Tidak Sesuai dengan Ekspektasi Publik
Ketika aksi-aksi simbolik mengambil porsi lebih besar dibandingkan kerja sistematis, kesan yang muncul adalah bencana dijadikan panggung politik. Fenomena ini dapat dijelaskan melalui teori political symbolism dan disaster politics. Banyak pemimpin memanfaatkan kondisi krisis sebagai momen untuk menunjukkan citra tanggap dan peduli kepada rakyat. Namun, tanpa kerangka kebijakan yang jelas dan tanpa koordinasi lintas lembaga yang efektif, tindakan-tindakan simbolik hanya melahirkan “kepemimpinan performatif”.
Dalam konteks inilah publik kerap melihat pejabat turun ke lapangan bukan sebagai bagian dari manajemen krisis yang komprehensif, tetapi sebagai kesempatan tampil di depan kamera. Padahal, kepemimpinan dalam situasi bencana membutuhkan hal yang jauh lebih substansial, mulai dari perencanaan mitigasi, sistem logistik yang responsif, kesiapsiagaan daerah, alokasi anggaran yang tepat, hingga koordinasi antarkementerian dan pemerintah daerah.
Bantuan yang Cepat dan Merata
Korban banjir tidak membutuhkan drama heroik sesaat, melainkan jaminan bahwa mereka akan memperoleh bantuan secara cepat, tepat, dan merata. Dalam standar internasional penanganan bencana, seperti Sendai Framework for Disaster Risk Reduction, pemimpin ideal justru dituntut untuk memastikan tata kelola bencana berjalan berdasarkan protokol dan sains, bukan berdasarkan kamera. Pemimpin harus mampu mengomunikasikan informasi yang akurat, menggerakkan sumber daya secara efektif, meminimalkan risiko politik terhadap relawan, serta memastikan transparansi penggunaan anggaran.
Bukan tampil memanggul beras atau membersihkan rumah demi viral di media. Lagi pula, pencitraan di tengah bencana dapat merusak kepercayaan publik. Ketika warga melihat bantuan disalurkan dengan membawa nama partai, foto pribadi, atau rombongan pejabat yang datang lebih banyak untuk berswafoto ketimbang bekerja, maka yang tergerus bukan hanya kredibilitas perorangan, tetapi juga legitimasi institusi negara.
Kritik terhadap Pencitraan yang Tidak Efektif
Bahwa dalam jangka panjang akan menyebabkan rendahnya akuntabilitas, lemahnya partisipasi warga, dan meningkatnya sinisme terhadap pemerintah. Jadi, sudah saatnya pejabat publik menempatkan bencana pada konteks yang seharusnya, yaitu sebagai peristiwa kemanusiaan, bukan panggung politik. Bantuan harus disalurkan tanpa label, tanpa simbol partai, dan tanpa memosisikan warga terdampak sebagai latar belakang drama kepemimpinan.
Pemimpin yang baik adalah mereka yang membiarkan kinerja berbicara, bukan kamera. Sesungguhnya hikmah di balik bencana ini, Indonesia memiliki kesempatan untuk memperbaiki standar kepemimpinan krisis. Dengan mengedepankan empati, profesionalisme, serta tata kelola penanganan bencana yang berbasis data dan prosedur, pemerintah dapat memulihkan kembali kepercayaan warga. Bencana memang tidak dapat dihindari, tetapi mempermalukan korban dengan pencitraan murahan adalah bentuk krisis moral yang sepenuhnya dapat dicegah. Bantuan untuk korban harus tetap menjadi prioritas. Segala hal lainnya, termasuk pencitraan politik, seharusnya dikesampingkan dan dibuang jauh-jauh.
Diskusi Pembaca
Belum ada komentar
Jadilah yang pertama memberikan tanggapan!
Tambah Komentar