Kebijakan Pembebasan Penggunaan QR Code untuk Pembelian BBM Subsidi di Wilayah Terdampak Bencana
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) telah memperpanjang kebijakan pembebasan penggunaan barcode atau QR code dalam pembelian bahan bakar minyak (BBM) subsidi di SPBU di wilayah Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat. Keputusan ini diambil sebagai bagian dari upaya menjaga kelancaran distribusi energi selama masa pemulihan bencana yang masih berlangsung.
Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung menjelaskan bahwa kebijakan tersebut diperlukan karena kondisi darurat yang masih berlangsung di daerah tersebut. Pembebasan penggunaan QR code bertujuan untuk memastikan masyarakat tetap dapat mengakses BBM subsidi tanpa hambatan. Perpanjangan kebijakan ini akan berlaku hingga akhir Desember 2025.
"Jika diperlukan, kita akan terus memperpanjang kebijakan ini agar tidak menggunakan QR code dalam penyediaan BBM di daerah bencana," ujar Yuliot.
Kebijakan pembebasan penggunaan QR code sebelumnya diumumkan oleh Menteri ESDM Bahlil Lahadalia pada 2 Desember 2025. Awalnya, kebijakan ini hanya berlaku sementara. Namun, dengan perpanjangan masa tanggap darurat hingga 22 Desember, pembelian BBM subsidi tanpa syarat QR code juga diperpanjang.
Strategi Distribusi Energi di Wilayah Terdampak
Kementerian ESDM bersama PT Pertamina (persero) kini sedang memprioritaskan penguatan rantai pasok untuk menjangkau titik-titik terisolir. Tujuannya adalah memastikan distribusi BBM dan LPG tetap berjalan lancar di seluruh wilayah terdampak.
Ketua Tim ESDM Siaga Bencana Rudy Sufahriadi menjelaskan bahwa pihaknya telah menerapkan strategi distribusi multimoda, yaitu memanfaatkan jalur darat, laut, dan udara. Hal ini dilakukan untuk menembus wilayah yang sulit dijangkau.
"Di wilayah Gayo Lues, Aceh yang akses utamanya tertutup, kami membuka jalur baru dari sisi barat menggunakan drum dan intermediate bulk container (IBC) yang diangkut mobil kecil. Sementara untuk Aceh Tamiang, kami mengoperasikan SPBU secara darurat menggunakan portable take-off (PTO) dan drum karena fasilitas permanen rusak berat akibat banjir," jelas Rudy melalui keterangan resmi.
Strategi ini juga diterapkan secara agresif di wilayah Sumatra Utara. Akibat terputusnya akses darat ke Kota Sibolga dan Tapanuli Tengah, pasokan LPG dikirim melalui jalur laut dari Terminal Teluk Kabung, Sumatra Barat, serta jalur darat memutar melalui Kabupaten Pakpak Bharat.
Kondisi Stok BBM dan LPG di Wilayah Terdampak
Menurut Rudy, langkah ekstraordiner ini memastikan kebutuhan warga tetap terpenuhi meski jalur utama lumpuh. Data pemulihan energi di wilayah terdampak menunjukkan bahwa ketahanan stok BBM dan LPG cukup baik di berbagai wilayah.
Perinciannya, di Provinsi Aceh, ketahanan stok BBM jenis gasoline (bensin) terjaga di level aman 30 jam dan gasoil (solar) 33 jam. Sementara di Sumatra Barat, stok LPG mencapai level ketahanan 40 jam, jauh di atas rata-rata kondisi darurat.
Secara operasional, pemulihan infrastruktur penyalur di Sumatra Utara dan Sumatra Barat menunjukkan capaian yang hampir sempurna. Di Sumatra Utara, seluruh 406 stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU), 383 agen, dan 46 stasiun pengisian bulk elpiji (SPBE) telah kembali beroperasi.
Kondisi serupa juga terjadi di Sumatra Barat, di mana 147 SPBU, 172 agen, dan 14 SPBE seluruhnya sudah berfungsi normal dalam mendukung kelancaran distribusi energi di wilayah tersebut.
Khusus di Aceh, tingkat operasional SPBU telah mencapai 141 dari 156 SPBU beroperasi dan Agen LPG mencapai 118 dari 133 agen beroperasi. Sisa yang belum beroperasi adalah titik-titik yang masih terdampak banjir parah atau aksesnya benar-benar belum bisa ditembus kendaraan.
Diskusi Pembaca
Belum ada komentar
Jadilah yang pertama memberikan tanggapan!
Tambah Komentar