Bencana Sumatera: Dampak Eksploitasi Hutan yang Mengancam

Dampak Bencana Banjir dan Tanah Longsor di Wilayah Sumatera

Bencana banjir dan tanah longsor besar yang melanda sejumlah wilayah di Sumatera kembali menjadi sorotan terhadap arah pembangunan yang bertumpu pada ekstraksi sumber daya alam. Model pembangunan ini, yang lebih menguntungkan elite, terbukti menekan daya dukung lingkungan hingga memicu risiko bencana yang akhirnya harus ditanggung oleh masyarakat luas.

Data terbaru dari BNPB per Kamis (11/12) mencatat korban meninggal mencapai 986 orang, dengan 224 orang masih hilang dan 5.100 orang terluka. Bencana ini berdampak pada 52 kabupaten/kota di tiga provinsi, merusak 157.900 rumah, dan memaksa sekitar 800 ribu jiwa mengungsi. Infrastruktur publik pun ikut hancur: 1.200 fasilitas umum, 219 fasilitas kesehatan, 581 sekolah, 434 rumah ibadah, serta 498 jembatan.

Secara ekonomi, kerugian juga sangat besar. Perhitungan CELIOS menunjukkan kerugian mencapai Rp 2,04 triliun di Aceh, Rp 2,07 triliun di Sumut, dan Rp 2,01 triliun di Sumbar. Provinsi lain seperti Jambi, Riau, dan Sumatera Selatan ikut terdampak dengan kerugian sekitar Rp 2 triliun karena terputusnya akses transportasi dan distribusi logistik. BNPB bahkan memperkirakan biaya pemulihan Aceh, Sumut, dan Sumbar mencapai Rp 51,82 triliun.

Ironisnya, pendapatan negara dari sektor yang sering dituding menjadi pemicu utama bencanayakni industri ekstraktifjauh lebih kecil dari nilai kerusakan. PNBP sektor tambang di Aceh per 31 Agustus hanya Rp 929 miliar, DBH sawit hanya Rp 12 miliar, dan DBH minerba Rp 56,3 miliar. Total penerimaan ini tidak sebanding dengan kerugian dan rekonstruksi yang mencapai triliunan rupiah. CELIOS bahkan memperkirakan total kerugian ekonomi bisa mencapai Rp 68,67 triliun.

Kerusakan lingkungan semakin menguatkan dugaan bahwa bencana ini bukan hanya disebabkan hujan ekstrem akibat siklon tropis Senyar, tetapi juga diperparah oleh deforestasi dan degradasi hutan di kawasan hulu. Hilangnya fungsi hutan sebagai penahan erosi dan penyerap air membuat banjir dan longsor menjadi tak terhindarkan.

Pembangunan Ekstraktif Menurunkan Daya Dukung Lingkungan

Guru Besar Geomorfologi Lingkungan UGM, Prof. Dr. Djati Mardiatno, menegaskan bahwa pembangunan ekstraktif selalu menurunkan daya dukung lingkungan hidup (DDLH). Kerusakan hutan dan perubahan tata air akibat eksploitasi mengakibatkan meningkatnya kerentanan terhadap bencana ekologis seperti banjir bandang, tanah longsor, dan meluapnya sungai.

Banjir dan longsor di wilayah Sumatera yang baru saja terjadi sering dikaitkan dengan model pembangunan ekstraktif tersebut, ujarnya di Kampus UGM, Jumat (12/12).

Djati juga menyoroti dampak sosial-ekologis dari praktik ekstraksi besar-besaran, terutama perampasan ruang hidup masyarakat adat dan lokal. Alih fungsi lahan menjadi wilayah konsesi membuat banyak komunitas terusir dari tanah mereka, sekaligus kehilangan hak atas lingkungan yang aman dan layak huni.

Lebih jauh, ia menilai kesejahteraan yang diklaim hadir dari sektor ekstraktif adalah kesejahteraan semu. Riset menunjukkan desa-desa di sekitar tambang justru mengalami kerentanan sosial seperti rendahnya tingkat pendidikan, sulitnya akses air bersih, hingga tingginya risiko bencana.

Tantangan dalam Pembangunan Berkelanjutan

Ia memperingatkan bahwa tanpa tata kelola lingkungan yang ketat (good governance) dan prinsip keberlanjutan, pembangunan ekstraktif akan terus menghasilkan krisis sosial-ekologis. Dampak buruk seperti pencemaran, deforestasi, hingga hilangnya keanekaragaman hayati akan semakin sulit dipulihkan.

Djati menegaskan pentingnya menetapkan dan mematuhi batas Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup (D3TLH) sebagai sistem peringatan dini untuk mencegah kerusakan lebih jauh. Ia juga menekankan perlunya mempertimbangkan risiko bencana sejak tahap perencanaan pembangunan.

Sudah saatnya pemerintah menerapkan moratorium izin dan bertindak tegas terhadap perusahaan yang tidak melaksanakan prinsip kelestarian lingkungan. Kita harus mengalihkan model pembangunan dari ekonomi ekstraktif yang eksploitatif menuju model yang lebih bijak, inklusif, dan berkelanjutan, tuturnya.