Bencana Sumatera, Dr Tifa Sebut Akibat Keserakahan Pemerintah Jokowi

Kritik Dokter Tifa terhadap Kebijakan Pembangunan yang Merusak Lingkungan

Akademisi Tifauzia Tyassuma, dikenal sebagai Dokter Tifa, kembali menyampaikan kritik tajam terhadap arah pembangunan di bawah pemerintahan Presiden Joko Widodo. Dalam pernyataannya, ia menilai bahwa kebijakan-kebijakan dalam satu dekade terakhir telah berkontribusi besar terhadap kerusakan lingkungan yang kini memicu banjir bandang dan tanah longsor besar-besaran di Pulau Sumatera.

Gelombang bencana yang melanda Aceh, Sumatera Utara, hingga Sumatera Barat beberapa hari terakhir meninggalkan duka mendalam. Hingga Senin (1/12/2025) pukul 17.00 WIB, Pusdatin BNPB mencatat 604 orang meninggal dunia, angka yang mencerminkan besarnya skala bencana yang terjadi. Korban jiwa tersebar di tiga provinsi: Sumatera Utara dengan 283 korban, Sumatera Barat dengan 165 korban, serta Aceh dengan 156 korban. Selain itu, ribuan warga masih dinyatakan hilang dan ratusan lainnya mengalami luka-luka.

Tragedi ini memantik berbagai tanggapan dari publik, termasuk dari Dokter Tifa yang melihat bencana di Sumatera bukan semata karena cuaca ekstrem, melainkan akibat akumulasi kerusakan ekologis yang berlangsung selama bertahun-tahun. Dalam renungan panjang yang ia unggah melalui akun X (Twitter) @DokterTifa pada Senin (1/12/2025), ia menulis kritik tajam dengan judul “BANJIR SUMATERA: KETIKA ALAM MENJADI SAKSI BISU KEJAHATAN 10 TAHUN.”

Menurutnya, kondisi alam di Sumatera kini menyerupai “tubuh” yang mengalami kerusakan organ akibat menanggung beban terlalu lama. “Sebagai dokter, aku memandang Sumatera seperti pasien yang tubuhnya membiru dan membengkak akibat beban bertahun-tahun. Banjir ini bukan hanya banjir, ini Edema Ekologis,” tulisnya.

Ia mengaitkan kerusakan tersebut dengan proyek-proyek besar, pembukaan hutan, dan eksploitasi lahan skala masif yang menurutnya dilegalkan melalui kebijakan era pemerintahan sebelumnya. Dokter Tifa menilai banjir yang menenggelamkan desa-desa di Sumatera tidak datang dari langit, tetapi dari tanah yang telah dilukai tanpa henti.

“Dalam satu dekade, Sumatera diperlakukan seperti meja operasi tanpa anestesi: hutan dibelah, bukit dibongkar, izin diteken tanpa informed consent,” ungkapnya. Ia menegaskan bahwa hilangnya hutan bukan sekadar data statistik, melainkan hilangnya kemampuan bumi dalam menyerap air dan meminimalkan bencana.

“Jika organ vital dirusak bertahun-tahun, jangan salahkan tubuh ketika akhirnya kolaps. Dan kolaps ekologis itulah yang kita saksikan hari ini,” lanjutnya. Lebih jauh, ia menyebut alih fungsi lahan, eksploitasi DAS, hingga pertambangan dan perkebunan besar sebagai faktor yang memperburuk risiko bencana.

Dokter Tifa juga menyinggung kebijakan pembangunan pada era Presiden Joko Widodo, yang menurutnya terlalu menitikberatkan pada investasi tanpa mengutamakan aspek daya dukung lingkungan. “Rezim dulu bicara investasi dan masa depan. Tapi hari ini rakyat berdiri di depan rumah yang tenggelam, bertanya: ‘Sebelumnya kami punya hutan, sekarang kami hanya punya banjir.’”

Ia menyebut Sumatera "menangis bukan karena hujan, tetapi karena pengkhianatan yang dilakukan terhadap hutan, sungai, dan tanahnya." Dalam unggahan itu, ia juga mengkritik narasi yang kerap disampaikan para pejabat ketika bencana datang. “Ketika banjir terjadi, rezim lalu berkata: ‘Ini alam. Ini cuaca ekstrem.’ Tidak. Ini keserakahan ekstrem,” tegasnya.

Dokter Tifa menilai bencana ini adalah konsekuensi dari rangkaian kebijakan yang membuka ruang bagi eksploitasi masif. Ia menyebut banjir sebagai “bahasa alam” yang tidak bisa disensor. “Banjir ini mengungkap yang dulu ditutupi kekuasaan. Sumatera dicabik demi ambisi politik dan modal, hingga tanahnya tak sanggup lagi menolak,” sambungnya.

Ia menegaskan bahwa masyarakat kini harus menanggung harga dari kebijakan tersebut: rumah hilang, lahan hanyut, warga mengungsi, dan ratusan nyawa melayang. Di akhir renungannya, Dokter Tifa menyampaikan harapan agar pemerintahan Presiden Prabowo Subianto segera mengambil langkah cepat untuk memulihkan lingkungan dan memperkuat mitigasi bencana.

“Banjir Sumatera adalah amputasi terakhir dari tubuh ekologis yang disiksa terlalu lama. Semoga Presiden Prabowo bisa menghentikan kejahatan lingkungan ini dan memberi solusi cepat bagi rakyat,” tulisnya.

Ratusan Warga Tewas, Pencarian Belum Usai

Hingga kini, jumlah korban yang meninggal akibat banjir dan longsor di Sumatera terus meningkat. BNPB melaporkan 604 korban jiwa hingga Senin malam. Di Aceh, 156 warga dinyatakan meninggal dan 181 orang masih hilang. Tim SAR gabungan masih menyisir area terdampak, termasuk wilayah terisolasi akibat akses jalan yang terputus.

Sumatera Barat melaporkan 165 warga meninggal dan 114 hilang, sementara puluhan lainnya luka-luka. Banyak daerah di Pesisir Selatan, Agam, hingga Padang Pariaman berubah menjadi aliran lumpur tebal dan reruntuhan. Sumatera Utara menjadi provinsi dengan korban terbanyak, yakni: 283 meninggal, 169 hilang, 613 luka-luka.

Banjir besar di Langkat, Deli Serdang, dan Serdang Bedagai membuat ratusan rumah tersapu arus dan banyak desa terendam total. Hingga malam hari, proses evakuasi tetap berlangsung. Relawan, TNI/Polri, BPBD, dan warga bekerja tanpa henti. Akses yang terputus membuat beberapa wilayah hanya bisa dijangkau dengan perahu atau jalur alternatif.

Di posko pengungsian, kebutuhan mendesak seperti air bersih, makanan siap saji, selimut, dan obat-obatan menjadi prioritas. Dengan ratusan warga masih hilang dan situasi yang terus berubah, fokus utama pemerintah dan tim gabungan tetap pada pencarian korban serta penyediaan bantuan untuk ribuan pengungsi yang masih bertahan di tempat penampungan darurat.