Kepri Waspadai Risiko Inflasi Akibat Bencana Banjir di Sumatra
Bencana banjir yang terjadi di Sumatra bagian utara, khususnya pada periode tiga hari besar seperti Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2026, Imlek, serta Lebaran, dikhawatirkan meningkatkan risiko inflasi di Provinsi Kepulauan Riau (Kepri). Hal ini disebabkan oleh tekanan permintaan yang tinggi, ditambah potensi gangguan pasokan pangan dari daerah-daerah penghasil, terutama di Sumatra Utara yang saat ini sedang mengalami bencana banjir.
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kepri melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) telah melakukan pemetaan neraca pangan secara intensif untuk memastikan ketersediaan pangan tetap terjaga hingga akhir 2025 dan kuartal pertama 2026. Pj Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Kepri Luki Zaiman Prawira menyatakan bahwa pemetaan ini menjadi masukan penting dalam evaluasi bersama TPID.
Menurutnya, ada dua ancaman utama yang perlu diwaspadai, yaitu ketiadaan pasokan bahan baku dan risiko kenaikan harga meskipun stok tersedia. Kepri sebelumnya sangat bergantung pada pasokan komoditas dari luar daerah, termasuk Yogyakarta, Sulawesi, dan terbesar dari Sumatra, khususnya Medan dan daerah sentra pertanian di Sumatra Utara.
Namun, gangguan produksi dan hambatan distribusi di kawasan tersebut mulai terasa setelah banjir besar melanda sejumlah wilayah Sumatra Utara pada akhir November. Cuaca ekstrem membuat beberapa komoditas rawan terlambat dikirim, yang berpotensi menekan suplai ke Kepri.
"Stok yang biasa kita datangkan dari wilayah Sumatra mengalami gangguan produksi. Misalnya karena hujan dan faktor alam lainnya. Itu harus kami antisipasi, apalagi momen besar sedang berdekatan," ujarnya.
Meski demikian, Pemprov Kepri menegaskan bahwa hingga saat ini belum ada laporan resmi terkait potensi kekurangan stok bahan pokok. Pemerintah masih menunggu verifikasi lengkap untuk tiap komoditas—mana yang aman, mana yang pas-pasan, dan mana yang memiliki potensi kekurangan jika kondisi cuaca ekstrem berlanjut.
Langkah Cepat untuk Meminimalkan Tekanan Inflasi
Untuk meminimalkan tekanan inflasi, Pemprov Kepri dan TPID mengandalkan sejumlah langkah cepat, termasuk mengaktifkan kerja sama antardaerah. Kepri disebut telah memiliki daftar harga dan ketersediaan stok dengan beberapa provinsi mitra. Namun, distribusi menjadi tantangan tersendiri. Komoditas yang tidak memiliki daya tahan lama akan berisiko tinggi jika harus dikirim menggunakan kapal laut. Sementara pengiriman menggunakan pesawat meningkatkan biaya logistik secara signifikan.
Selama ini, subsidi selisih biaya transportasi udara telah mendapat dukungan dari Badan Pangan Nasional dan Bank Indonesia untuk menahan lonjakan harga di titik konsumen. Dukungan tersebut dinilai penting untuk menjaga stabilitas harga di daerah kepulauan seperti Kepri.
"Kami tetap harus memastikan ketersediaannya dulu. Kalau stok tidak ada, itu yang paling berbahaya. Kalau ada, risiko berikutnya adalah inflasi. Karena itu kami akan review dan mapping lagi dalam rapat TPID," jelasnya.
Edukasi dan Imbauan kepada Masyarakat
Pemprov Kepri juga menyiapkan imbauan resmi kepada masyarakat, termasuk penyebaran informasi dan edukasi melalui berbagai kanal komunikasi publik, untuk menjaga daya beli sekaligus mendorong belanja bijak menjelang lonjakan permintaan di tiga hari besar tersebut. Dengan langkah-langkah ini, Pemprov Kepri berupaya menghadapi potensi inflasi yang bisa muncul akibat bencana banjir di Sumatra Utara.
Diskusi Pembaca
Belum ada komentar
Jadilah yang pertama memberikan tanggapan!
Tambah Komentar