Bendungan Jambo Aye Pecah, Ancaman Kelaparan Mengancam Aceh Utara dan Timur

Bupati Aceh Utara Laporkan Kerusakan Akibat Banjir ke Menko Polkam

Bupati Aceh Utara, Ismail A. Jalil, melaporkan sejumlah kerusakan akibat banjir kepada Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polkam) Republik Indonesia, Djamari Chaniago, pada Jumat (12/12/2025). Dalam laporan tersebut, ia menjelaskan bahwa beberapa infrastruktur penting mengalami kerusakan parah.

Salah satu kerusakan yang paling signifikan adalah dua bendungan yang jebol akibat banjir. Selain itu, banyak rumah warga mengalami kerusakan berat hingga hilang, serta beberapa lainnya rusak ringan. Hal ini menunjukkan dampak besar dari bencana alam yang terjadi di wilayah tersebut.

Namun, ancaman terbesar yang dihadapi masyarakat kini adalah ancaman kelaparan. Dua kabupaten yang paling terdampak adalah Kabupaten Aceh Utara dan Kabupaten Aceh Timur. Bupati Ismail menyampaikan bahwa bendungan DI Jambo Aye yang jebol merupakan sumber air bagi sawah-sawah di tujuh kecamatan di Aceh Utara dan tiga kecamatan di Aceh Timur. Jika tidak segera diperbaiki, kondisi ini bisa memicu krisis pangan.

"Bendungan DI Jambo Aye jebol, bendungan itu mengairi sawah di tujuh kecamatan dalam Kabupaten Aceh Utara dan tiga kecamatan dalam Kabupaten Aceh Timur. Jika tidak diperbaiki segera, ini ancaman kelaparan warga kita," ujar Bupati yang akrab disapa Ayahwa ini.

Ia berharap pemerintah pusat segera melakukan perbaikan pada bendungan tersebut agar petani dapat kembali menanam setelah banjir. "Jika tidak, kita akan krisis beras. Padahal, selama ini, Aceh Utara selalu surplus beras," tambahnya.

Menko Polkam Djamari Chaniago merespons permintaan Bupati dengan menyatakan komitmen pemerintah pusat untuk membantu sebisa mungkin. Ia menekankan bahwa semua pihak memiliki keterbatasan, tetapi jika bekerja sama, masalah ini dapat diatasi.

"Kami akan membantu sebisa mungkin. Persoalannya semua punya keterbatasan. Kalau kami bekerja bersama-sama, kami pasti bisa mengatasi keterbatasan itu dan kerusakan banjir ini," ujarnya.

Sebelumnya, banjir telah merendam 18 kabupaten/kota di Provinsi Aceh. Daerah yang paling terparah adalah Aceh Tamiang, Aceh Timur, Aceh Utara, Bener Meriah, dan Kabupaten Aceh Tengah.

Dampak Banjir yang Mengancam Kesejahteraan Warga

Banjir yang terjadi di Aceh tidak hanya merusak infrastruktur, tetapi juga memberikan ancaman serius terhadap kesejahteraan masyarakat. Kerusakan bendungan dan hilangnya lahan pertanian dapat berdampak jangka panjang, terutama karena Aceh Utara biasanya menjadi daerah penghasil beras yang cukup besar.

Selain itu, banjir juga menyebabkan ribuan warga kehilangan tempat tinggal dan sumber penghidupan. Pemulihan kondisi ini membutuhkan koordinasi yang baik antara pemerintah daerah dan pusat. Dengan adanya bantuan yang cepat dan tepat, diharapkan masyarakat dapat segera bangkit dari krisis ini.

Upaya Perbaikan dan Pemulihan

Bupati Aceh Utara menegaskan bahwa perbaikan bendungan adalah prioritas utama. Tanpa adanya perbaikan, para petani tidak akan bisa kembali bertani, sehingga produksi beras akan terganggu. Ini bisa memicu kenaikan harga beras dan kesulitan pangan di masyarakat.

Pemerintah pusat, dalam hal ini Menko Polkam Djamari Chaniago, berjanji akan mengerahkan sumber daya yang ada untuk membantu daerah yang terkena dampak banjir. Namun, ia juga mengingatkan bahwa setiap pihak memiliki batasan dalam sumber daya dan kemampuan.

Dengan kerja sama yang baik, diharapkan semua pihak dapat mengatasi keterbatasan tersebut dan segera melakukan pemulihan. Proses pemulihan ini tidak hanya melibatkan perbaikan infrastruktur, tetapi juga dukungan sosial dan ekonomi bagi warga yang terdampak.

Tantangan di Masa Depan

Meskipun upaya pemulihan sedang dilakukan, tantangan di masa depan masih sangat besar. Perlu adanya rencana jangka panjang untuk mencegah terulangnya bencana serupa. Hal ini termasuk peningkatan kesiapsiagaan, pembangunan infrastruktur yang lebih kuat, serta edukasi masyarakat tentang mitigasi bencana.

Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan Aceh dapat lebih siap menghadapi bencana alam di masa depan dan menjaga kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.