Berita Terkini: Kantor Kanwil Kemenhaj Resmi Beroperasi di Asrama Haji Palangka Raya

Kehadiran Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah di Kalimantan Tengah

Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah (Kanwil Kemenhaj) Kalimantan Tengah (Kalteng) telah resmi hadir di Palangka Raya. Keberadaan kantor ini ditandai melalui kegiatan koordinasi tahapan penyelenggaraan ibadah haji tahun 1447 Hijriah/2026 Masehi yang digelar di Palangka Raya, Senin (15/12/2025). Plt Kepala Kanwil Kementerian Haji dan Umrah Kalteng, Hasan Basri menjelaskan bahwa Kanwil Kemenhaj Kalteng sementara menggunakan fasilitas Asrama Haji Al Mabrur Palangka Raya.

Hasan Basri menekankan bahwa kegiatan ini tidak hanya membahas persiapan teknis penyelenggaraan haji, tetapi juga menjadi ajang silaturahmi sekaligus pengenalan lembaga baru Kementerian Haji dan Umrah kepada stakeholder daerah. “Selain koordinasi tahapan haji, kegiatan ini memang kami rangkai sebagai salam kenal Kementerian Haji dan Umrah kepada pemerintah daerah dan mitra terkait,” ujarnya saat dikonfirmasi, Selasa (16/12/2025).

Ia juga menjelaskan bahwa penyelenggaraan ibadah haji dan umrah yang sebelumnya berada di bawah Kementerian Agama kini resmi beralih ke Kementerian Haji dan Umrah, sesuai kebijakan pemerintah pusat.

Bencana Banjir Merendam 3 Kecamatan dan 5 Desa di Barito Timur

Bencana banjir yang terjadi di Kalimantan Tengah (Kalteng) telah merendam tiga kecamatan dan lima desa di Barito Timur. Berdasarkan data per 15 Desember 2025, sebanyak 211 kepala keluarga dan 587 jiwa terdampak banjir di daerah tersebut. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPB-PK Kalteng, Alpius Patanan mengungkapkan bahwa banjir di Barito Timur terjadi sejak 12 Desember 2025.

Tiga kecamatan yang terendam tersebut adalah Kecamatan Awang, Dusun Timur, dan Paku. Titik banjir paling banyak terjadi di Kecamatan Awang, yakni di Desa Tangkan, Desa Mansiwui, dan Desa Hayaping. Instansi terkait lainnya tetap bersiap menghadapi potensi bencana, mengingat saat ini Kalteng masih memasuki musim hujan.

Penunjukan Plt Kadis ESDM Kalteng Dinilai Mendesak Pasca Korupsi Tambang Zirkon

Akademisi dari Fisip Universitas Palangka Raya (UPR), Suprayitno menilai bahwa Gubernur Kalimantan Tengah harus segera menunjuk Pelaksana Tugas (Plt) Kadis ESDM Provinsi. Penunjukkan Plt Kadis ESDM Kalteng disebut sebagai kebutuhan mendesak pasca Kadis ESDM sebelumnya tersandung kasus korupsi tambang zirkon.

Kejati Kalteng telah menetapkan Kadis ESDM Kalteng inisial VC dan Direktur PT Investasi Mandiri atas dugaan korupsi pada penjualan hasil tambang zirkon ke berbagai negara oleh PT IM pada 2020-2025. Dugaan korupsi tersebut diperkirakan merugikan negara sebesar Rp 1,3 triliun. Menurut Suprayitno, kasus korupsi yang menyeret nama Kadis ESDM Kalteng itu bakal berpengaruh terhadap kepercayaan publik terhadap pemerintah.

Pemprov Kalteng Godok Tiga Program Ketahanan Pangan Daging dan Sawit Berkelanjutan

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalteng sedang menggodok tiga program ketahanan pangan daging dan industri sawit berkelanjutan. Ketiga program penting tersebut antara lain Sistem Integrasi Sapi Sawit (Siska), Hilirisasi Peternakan Ayam Terintegrasi, serta Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS).

Wagub Kalteng Edy Pratowo menjelaskan bahwa program Siska mengutamakan prinsip saling menguntungkan dan berkelanjutan, baik bagi perusahaan sawit maupun peternak. Penerapan program Siska, kata dia, bakal menciptakan ekosistem lebih efisien serta mengurangi penggunaan pupuk kimia.

Kejar Swasembada Daging, Program Integrasi Sapi–Sawit Didorong di Kalteng

Integrasi sapi dengan perkebunan sawit dinilai sebagai solusi strategis untuk meningkatkan populasi ternak nasional. Limbah sawit juga memiliki potensi besar untuk dimanfaatkan sebagai pakan ternak. Program SISKA merupakan bagian dari upaya pemerintah menuju swasembada daging, mengingat saat ini konsumsi daging nasional masih bergantung pada impor hingga 52 persen.

Direktur Pakan Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian, Tri Melasari mengatakan, integrasi sapi dengan perkebunan sawit dinilai sebagai solusi strategis untuk meningkatkan populasi ternak nasional. “Untuk memelihara sapi tentu dibutuhkan lahan. Sementara lahan yang sangat luas dan tersedia saat ini berasal dari perkebunan kelapa sawit, luasnya mencapai sekitar 16,3 juta hektare,” ujar Tri Melasari saat ditemui usai Rapat Koordinasi Peternakan dan Kesehatan Hewan di Aula Jayang Tingang, Kantor Gubernur Kalteng, Selasa (16/12/2025).