Masalah Utama yang Menghambat Layanan Program Makan Bergizi Gratis di Kabupaten Cirebon
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diberikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon masih menghadapi sejumlah tantangan serius. Hal ini disampaikan langsung oleh Kepala Biro Umum dan Keuangan Badan Gizi Nasional (BGN), Lili Khamiliyah, saat menghadiri acara kunjungan kerja Anggota Komisi IX DPR RI ke Kabupaten Cirebon dalam rangka membahas keberlanjutan program MBG. Dalam kesempatan tersebut, ia menyampaikan beberapa permasalahan yang menjadi penghambat optimalisasi layanan tersebut.
Jumlah SPPG yang Belum Memadai
Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) merupakan salah satu komponen penting dalam mendukung pelaksanaan program MBG. Namun, menurut data yang diungkapkan oleh Lili, jumlah SPPG di Kabupaten Cirebon belum mencapai target ideal. Wilayah ini seharusnya memiliki 213 SPPG, namun hingga saat ini hanya 135 SPPG yang telah mendapatkan surat keputusan pembentukan. Dari jumlah tersebut, hanya 93 SPPG yang benar-benar beroperasi secara penuh, sedangkan 42 unit lainnya masih dalam proses persiapan teknis.
Ketidakmerataan ini berdampak langsung pada distribusi makanan harian bagi siswa. Tanpa fasilitas yang memenuhi standar, aliran makanan untuk ribuan siswa dipastikan mengalami kendala setiap hari.
Kualitas Fasilitas Dapur yang Masih Kurang
Selain jumlah SPPG yang kurang, kualitas dapur juga menjadi perhatian utama. BGN menyebutkan bahwa tiga komponen utama, yaitu sertifikat laik hygiene sanitasi (SLHS), sertifikasi koki, dan standar HACCP (Hazard Analysis Critical Control Points), belum terpenuhi secara merata.
Secara data yang tercatat, baru 89 SPPG yang mendapatkan SLHS, sedangkan 46 dapur lainnya masih menunggu pemenuhan syarat. Untuk sertifikat chef, hanya 64 dapur yang dinilai telah memenuhi ketentuan, sementara 30 dapur lainnya belum memiliki tenaga yang tersertifikasi.
Yang paling memprihatinkan adalah standar HACCP, karena hanya satu dapur yang telah lolos sertifikasi, sementara 33 lainnya masih dalam proses pembenahan. Kondisi ini membuat jaminan kualitas makanan tidak seragam antarwilayah.
Perlu Kolaborasi dengan BPOM Bandung
BGN juga menyoroti adanya kekurangan dalam kolaborasi antara pihak terkait dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Bandung. Keterlibatan BPOM dinilai sangat penting dalam memperkuat pengawasan mutu pangan, seperti uji kontaminan, pengecekan bahan tambahan pangan, dan verifikasi standar produksi.
“Jika BPOM belum turun mendampingi, maka pengawasan kita belum sekuat yang diharapkan. Perlu kolaborasi agar mutu makanan bisa diawasi lintas lembaga,” kata Lili.
Langkah yang Diharapkan dari Pemerintah Kabupaten Cirebon
Melihat berbagai masalah tersebut, BGN mendorong Pemerintah Kabupaten Cirebon untuk mempercepat peningkatan infrastruktur dapur, memperbanyak tenaga bersertifikat, serta membangun kemitraan pengawasan yang lebih intensif.
“Jika SPPG tidak siap, maka dampaknya langsung terasa pada siswa yang menjadi penerima manfaat. Penguatan di level dapur adalah kunci agar layanan berjalan konsisten dan aman,” ujar Lili.
Diskusi Pembaca
Belum ada komentar
Jadilah yang pertama memberikan tanggapan!
Tambah Komentar