BNPB Laporkan Kerusakan 61.795 Rumah di Aceh ke Prabowo

Penanganan Bencana di Aceh: Pemulihan Hunian Sementara dan Dukungan untuk Masyarakat Terdampak

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melaporkan bahwa jumlah rumah yang rusak berat akibat banjir dan tanah longsor di Provinsi Aceh mencapai 61.795 unit per Kamis (1/1/2026). Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto menjelaskan bahwa dari jumlah tersebut, sebanyak 23.432 rumah tercatat mengajukan permohonan hunian sementara (huntara). Namun, tidak semua masyarakat terdampak memilih untuk tinggal di huntara yang disediakan pemerintah.

“Ada juga yang memilih tinggal dengan keluarganya, tercatat di kami ada 11.414 orang,” ujar Suharyanto saat Presiden Prabowo Subianto mengunjungi pembangunan rumah hunian Danantara di Aceh Tamiang. BNPB telah menyalurkan bantuan dana bagi masyarakat yang memilih tinggal secara mandiri. Bantuan tersebut diberikan dalam bentuk uang tunai per kepala keluarga, dengan besaran Rp600.000 per bulan selama tiga bulan, yaitu Desember, Januari, dan Februari. Total nilai bantuan yang diberikan kepada 11.414 orang mencapai Rp20,55 miliar.

Selain itu, BNPB mencatat adanya permintaan hunian sementara mandiri, di mana masyarakat memilih untuk tidak menempati huntara terpusat. Untuk menangani hal ini, BNPB memfasilitasi pembangunan hunian secara tersebar di lokasi terdampak. “Ini pun kami layani, jadi di titik-titik yang masyarakatnya terdampak, rumahnya rusak berat, kemudian tidak mau masuk ke titik yang terpusat, itu dibangun secara terpisah-pisah, ini sudah mulai dibangun,” ujarnya.

Hingga saat ini, jumlah hunian sementara yang telah dibangun merupakan gabungan dari BNPB dan Danantara, dengan total mencapai 1.050 unit. Dari jumlah tersebut, sebanyak 600 unit dibangun oleh Danantara di Aceh Tamiang, sedangkan BNPB membangun 450 unit yang tersebar di sejumlah lokasi.

Dukungan untuk Satuan Operasi dan Anggaran

Suharyanto juga menyampaikan dukungan BNPB terhadap kebutuhan satuan operasi selama masa tanggap darurat, termasuk dukungan bagi TNI yang bertugas di lapangan. Menurut Suharyanto, permintaan dukungan anggaran dari Markas Besar TNI pada akhir tahun mencapai lebih dari Rp80 miliar. Namun, hingga saat ini BNPB baru merealisasikan dukungan sebesar Rp26 miliar. Meski demikian, dia memastikan tidak ada kendala dari sisi pendanaan dan seluruh hak prajurit tetap terpenuhi.

“Tidak ada masalah untuk segi keuangan, dan para prajurit di lapangan mendapat uang makan dan uang lelah, uang saku per orang Rp165.000,” ujarnya.

Untuk kebutuhan infrastruktur darurat seperti jembatan gantung, BNPB memastikan seluruh pembiayaan ditanggung pemerintah melalui BNPB dengan mekanisme yang berlaku. Suharyanto menjelaskan, BNPB menggunakan mekanisme bekerja terlebih dahulu di lapangan, kemudian dilakukan audit sebelum pengajuan penggantian anggaran.

“Kemudian kami audit BPKP, berapa jumlahnya itu baru dimintakan Kementerian Keuangan. Jadi polanya seperti itu, jadi tidak ada dari depan,” lanjutnya.

Dia menegaskan hingga saat ini seluruh proses penanganan berjalan lancar tanpa kendala berarti.

Target Pembangunan Hunian Sementara oleh Danantara

Di sisi lain, Danantara menargetkan pembangunan hunian sementara (huntara) mencapai 15.000 unit dalam waktu tiga bulan ke depan yang tersebar di tiga provinsi terdampak banjir dan tanah longsor, yakni Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat. Adapun rinciannya, Provinsi Aceh diproyeksikan memperoleh sekitar 12.000 unit, wilayah Tapanuli Selatan dan Tapanuli Tengah di Sumatra Utara sekitar 2.000 unit, serta Sumatra Barat sebanyak 500 unit.

CEO BPI Danantara Rosan Roeslani menyampaikan pembangunan hunian sementara dilakukan di tiga provinsi, dengan Aceh sebagai lokasi awal. Penyerahan 600 unit perdana dijadwalkan berlangsung pada 8 Januari 2026 di Kabupaten Aceh Tamiang.

“Kami mulai awal di Aceh Tamiang ini. Rumah Hunian Danantara ini akan kami serahkan pada 8 Januari sebanyak 600 unit kepada pemerintah daerah,” kata Rosan saat Presiden Prabowo mengunjungi pembangunan rumah hunian Danantara di Aceh Tamiang.

Selain unit hunian, Danantara juga melengkapi kawasan tersebut dengan berbagai fasilitas penunjang untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat terdampak, antara lain taman bermain, jaringan WiFi, musala, 14 unit dapur umum, serta 120 unit toilet dan kamar mandi.