Kesiapan Pemerintah dalam Menghadapi Bencana Banjir dan Tanah Longsor di Aceh
Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menegaskan bahwa pemerintah Indonesia memiliki sumber daya yang cukup untuk mengatasi dampak bencana banjir bandang dan tanah longsor di Provinsi Aceh, Sumatra Utara, dan Provinsi Sumatra Barat. Dalam situasi ini, masyarakat yang terdampak membutuhkan bantuan berupa air bersih serta fasilitas tempat mandi cuci kakus (MCK) untuk keperluan sehari-hari.
Sekretaris Utama BNPB Rustian menyampaikan bahwa pemerintah memiliki sumber daya anggaran, sumber daya manusia, serta peraturan yang diperlukan untuk menangani bencana di tiga provinsi tersebut. Ia menjelaskan bahwa pemerintah pusat, provinsi, dan daerah, serta TNI/Polri bekerja sama dalam strategi pentahelix untuk mengatasi dampak bencana. Rustian menegaskan bahwa pemerintah akan terus hadir dan memenuhi kebutuhan masyarakat yang terdampak, sehingga masyarakat tidak perlu merasa takut.
Selain itu, pemerintah juga melakukan koordinasi dengan para ahli atau pakar untuk percepatan penanganan darurat bencana hingga menuju tahap rehabilitasi dan rekonstruksi. Dalam kunjungan kerjanya ke Kota Padang, Rustian menyatakan bahwa langkah-langkah ini dilakukan agar proses pemulihan dapat berjalan lebih efektif dan cepat.
Kebutuhan Air Bersih dan Fasilitas MCK bagi Pengungsi
Korban banjir bandang yang mengungsi di tenda-tenda di Kabupaten Aceh Tamiang membutuhkan air bersih serta fasilitas MCK yang layak. Ramadan, salah satu korban banjir dari Banda Aceh, mengungkapkan bahwa pengungsi di tenda-tenda tersebut berada di kompleks perkantoran di Karang Baru. Ada sekitar 500-an pengungsi di area tersebut, sebagian besar berasal dari Kampung Bundar, Kecamatan Karang Baru, Aceh Tamiang.
Ramadan menyebutkan bahwa banyak rumah warga yang hilang atau rusak parah akibat banjir, bahkan ada yang tertimbun lumpur hingga lebih dari satu meter. Tempat MCK di lokasi pengungsian dinilai tidak layak, sehingga membuat pengungsi, terutama perempuan, merasa tidak nyaman. Selain itu, sebagian besar korban masih belum bisa kembali ke rumah mereka karena kondisi bangunan masih terganggu oleh lumpur.
Sebelumnya, Bupati Aceh Tamiang Armia Fahmi melaporkan kondisi pemulihan layanan air bersih di wilayahnya pasca-bencana. Ia menyampaikan bahwa fasilitas Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) setempat mengalami kerusakan berat akibat banjir pada akhir November 2025. Saat ini, layanan distribusi air bersih hanya menjangkau dua kecamatan, yakni Kuala Simpang dan Karang Baru.
Untuk mendukung pemulihan, BNPB memberikan dukungan berupa dua unit genset untuk memperkuat pasokan listrik di instalasi air. Selain itu, bantuan dari TNI dan Polri dalam pengeboran sumur tanah juga membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan air bersih secara darurat.
Rekonstruksi Pasca-Bencana
Pemerintah Aceh mulai menyusun dokumen Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) banjir bandang dan tanah longsor yang melanda sejumlah wilayah di Aceh. Dokumen ini ditargetkan rampung pada Januari 2026. Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh, M Nasir, menjelaskan bahwa penyusunan R3P merupakan tugas strategis pemerintah Aceh sebagai dasar pengusulan penanganan pasca-bencana ke pemerintah pusat.
M Nasir menegaskan bahwa seluruh data dan informasi yang diperoleh dari kabupaten/kota terdampak akan menjadi dasar penyusunan R3P. Dokumen ini akan diserahkan kepada BNPB serta kementerian dan lembaga terkait lainnya paling lambat 20 Januari 2026. Ia menargetkan bahwa proses rehabilitasi dan rekonstruksi dapat diselesaikan pada tahun 2028.
Dalam R3P, semua dampak bencana banjir dan longsor Aceh harus terdata, termasuk kerusakan rumah warga, lingkungan, sektor ekonomi, kawasan permukiman, hingga aset milik desa, kabupaten, dan provinsi.
Pemulihan di Pondok Pesantren Darul Mukhlisin
Pondok Pesantren Darul Mukhlisin yang sempat terdampak kekuatan air dan material kayu dari banjir bandang di Aceh Tamiang pada 26 November 2025 kini telah bersih dari tumpukan kayu. Melalui dokumentasi terbaru yang diterima Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI, terlihat perubahan signifikan yang memperlihatkan halaman pesantren yang dulunya merupakan "hutan kayu" darurat kini telah lapang serta tidak ada lagi potongan kayu besar yang menghalangi jalan.
Deretan alat berat yang selama ini bekerja tanpa kenal lelah, siang dan malam di bawah minimnya penerangan, kini terparkir rapi, menandakan misi pembersihan utama telah tuntas. Masjid pesantren yang sempat viral karena keteguhannya berdiri di tengah terjangan banjir pun kini tampak berdiri bersih dan kokoh. Bangunan suci itu tidak lagi terkepung kayu, tetapi telah menjadi tempat bernaung yang nyaman bagi para petugas dan sukarelawan yang beristirahat.
Meskipun di luar area pesantren masih terlihat beberapa sisa kayu yang menge ring, kondisi di dalam lingkungan pendidikan tersebut sudah jauh lebih tertata. Kerja keras lintas unsur yang melakukan pembersihan terpadu dengan koordinasi ketat membuahkan hasil nyata. Walaupun saat ini sarana pendidikan belum sepenuhnya dapat difungsikan kembali, bersihnya area dari material kayu menjadi secercah harapan. Pemerintah terus menargetkan untuk mengembalikan denyut nadi ibadah dan pendidikan di Darul Mukhlisin agar para santri dapat segera kembali menimba ilmu dengan tenang.
Diskusi Pembaca
Belum ada komentar
Jadilah yang pertama memberikan tanggapan!
Tambah Komentar