Rapat Koordinasi Kesiapan Natal dan Tahun Baru serta Antisipasi Bencana
Pemerintah pusat mengadakan rapat koordinasi di Kantor Kemendagri, Jakarta pada Senin, 1 Desember 2025. Salah satu pembahasan utama dalam rapat tersebut adalah bencana hidrometeorologi yang terjadi akibat curah hujan ekstrem di Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh.
Dalam rapat ini, pemerintah daerah ditegaskan untuk lebih memperhatikan pengelolaan tata ruang guna mencegah risiko bencana. Deputi Bidang Sistem dan Strategi Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Raditya Jati, menyampaikan bahwa setiap kepala daerah harus memahami risiko dan mitigasi bencana di wilayahnya masing-masing.
Soroti Kesiapan Mitigasi Bencana di Daerah
Raditya Jati menyoroti kecenderungan para pemimpin daerah yang sering menyalahkan curah hujan tinggi sebagai penyebab bencana. Ia menilai bahwa hal ini sering kali membuat mereka tidak siap menghadapi ancaman bencana.
“Ini yang sering kali terjadi dan sering kali menyalahkan curah hujan yang tinggi sehingga mereka tidak siap, padahal sebetulnya juga ada permasalahan misalnya tata ruang,” ujarnya.
Ia menekankan pentingnya kesiapan pemerintah daerah dalam bergerak mandiri, bukan hanya menunggu bantuan dari pemerintah pusat. Hal ini mencakup penetapan status kedaruratan dan kaji cepat kebencanaan.
“Yang paling penting adalah kepala daerah paham, jadi jangan menunggu kejadian bencana baru meminta bantuan dari pusat,” tambahnya.
Raditya juga menyoroti pentingnya respons terhadap informasi dari BMKG, yang disebut sebagai peringatan dini. Informasi ini harus direspons dengan aksi nyata dalam kesiapsiagaan.
Perlunya Tata Ruang yang Sesuai Aturan
Mengenai potensi bencana, Raditya menyentuh masalah pengelolaan tata ruang di daerah yang memiliki dampak langsung terhadap warga. Contohnya adalah kasus di Jabodetabekpunjur, di mana banyak warga mendirikan rumah di area sempadan sungai.
“Contoh saja beberapa wilayah di Jabodetabekpunjur, banyak rumah-rumah yang tinggal persis melanggar sempadan sungai. Kami punya datanya, kami ada datanya via satelit,” ujarnya.
Menurut Raditya, kejadian banjir bandang di Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh juga disebabkan karena ketidaksiapan pemerintah daerah dalam mengantisipasi. Ia menyebut bahwa banyak korban jiwa terjadi karena masyarakat tidak terinfokan secara langsung.
BMKG Ungkap Sudah Beri Peringatan Dini pada Pemda
Dalam rapat yang sama, Kepala BMKG, Teuku Faisal Fathani, mengungkapkan bahwa pihaknya telah memberi peringatan dini tentang cuaca ekstrem di tiga provinsi tersebut. Menurutnya, siklon tropis Senyar yang menyebabkan curah hujan tinggi sudah terprediksi sejak delapan hari sebelumnya.
“Jadi di daerah Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat itu Kepala Balai 1, Balai Besar BMKG Wilayah 1 itu sudah mengeluarkan warning delapan hari sebelumnya, diulang lagi empat hari sebelumnya, kemudian dua hari sebelumnya,” ujar Fathani.
Ia menjelaskan bahwa untuk daerah Aceh dan Sumatera Barat, BMKG telah menerbitkan press release untuk potensi bencana siklon atau cuaca ekstrem. Press release ini diterbitkan empat hari sebelum bencana terjadi. Sedangkan untuk Sumatera Utara, press release-nya diterbitkan delapan hari sebelum bencana.
Belajar dari kejadian bencana sebelumnya, ia meminta para kepala daerah untuk merespons dan mengantisipasi datangnya ancaman bencana. “Mohon para kepala daerah juga berhati-hati dan mencermati informasi-informasi yang kami berikan melalui pos atau koordinator tiap provinsi,” ujarnya.
Fathani menambahkan bahwa pemerintah daerah dapat mengundang koordinator dari lima balai besar BMKG untuk berdiskusi tentang persiapan-persiapan menghadapi ancaman berikutnya.
Diskusi Pembaca
Belum ada komentar
Jadilah yang pertama memberikan tanggapan!
Tambah Komentar