Penyidik KPK Siap Lakukan Pemeriksaan terhadap Plt Gubernur Riau
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) saat ini sedang bersiap menjadwalkan pemeriksaan terhadap Pelaksana Tugas Gubernur Riau (Plt Gubri), SF Hariyanto. Pemeriksaan ini dilakukan setelah adanya penggeledahan di rumah dinas dan rumah pribadi SF Hariyanto, yang menghasilkan temuan uang tunai dalam bentuk rupiah dan valuta asing.
Penggeledahan di Rumah Dinas dan Rumah Pribadi
Penggeledahan tersebut dilakukan pada Senin (15/12/2025) siang. Kegiatan ini terkait dengan penyidikan kasus dugaan tindak pidana pemerasan dan gratifikasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau. Kasus ini bermula dari operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan pada awal November 2025.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, membenarkan bahwa tim sedang melakukan giat penggeledahan di rumah dinas SFH, Plt Gubernur Riau. Selain itu, penyidik juga menggeledah kediaman pribadi SF Hariyanto. Dari lokasi tersebut, penyidik menyita sejumlah uang tunai dalam bentuk rupiah dan mata uang asing.
Temuan Uang Tunai dan Dokumen
Budi menjelaskan bahwa salah satu mata uang asing yang ditemukan adalah dolar Singapura. Namun, jumlah pasti uang tersebut masih dalam proses penghitungan. Ia menambahkan bahwa penggeledahan dan penyitaan tersebut berkaitan dengan dugaan pemerasan dalam penambahan anggaran di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Riau.
Temuan hasil penggeledahan, termasuk uang tunai dan dokumen, akan dikonfirmasi kepada para pihak terkait, baik tersangka maupun pemilik barang. Penyidik akan membutuhkan keterangan dari para pihak terkait untuk melengkapi penyidikan.
Awal Mula Kasus
Dalam perkara ini, KPK telah menetapkan Gubernur Riau nonaktif Abdul Wahid sebagai tersangka. Selain Abdul Wahid, dua orang lainnya juga ditetapkan sebagai tersangka, yakni Kepala Dinas PUPR Riau M Arief Setiawan dan Dani M Nursalam, tenaga ahli Gubernur Riau yang merupakan orang kepercayaan Abdul Wahid.
Penetapan tersangka dilakukan setelah KPK melaksanakan OTT pada Senin (3/11/2025). Sebelumnya, KPK juga telah melakukan penggeledahan di sejumlah lokasi di Riau, antara lain Kantor Dinas Pendidikan Riau, Kantor BPKAD Riau, Kantor Gubernur Riau, Kantor Dinas PUPR PKPP, rumah dinas Gubernur Riau di Jalan Diponegoro Pekanbaru, serta rumah para tersangka.
Penyebaran Fee dan Operasi Tangkap Tangan
Kasus ini bermula pada Mei 2025, saat terjadi pertemuan antara Sekretaris Dinas PUPR PKPP Ferry Yunanda dan enam Kepala UPT Wilayah terkait pungutan fee dari penambahan anggaran UPT Jalan dan Jembatan yang meningkat dari Rp71,6 miliar menjadi Rp177,4 miliar. Permintaan fee yang semula sebesar 2,5 persen kemudian dinaikkan secara paksa menjadi 5 persen atau setara Rp7 miliar.
Pejabat yang menolak disebut terancam dicopot atau dimutasi. Kesepakatan fee 5 persen ini kemudian dilaporkan kepada Kepala Dinas PUPR PKPP Riau dengan menggunakan bahasa kode ‘7 batang’.
Setidaknya terjadi tiga kali setoran fee antara Juni hingga November 2025 dengan total Rp4,05 miliar. Setoran pertama pada Juni 2025 sebesar Rp1,6 miliar, setoran kedua pada Agustus 2025 sebesar Rp1,2 miliar, dan setoran ketiga pada November 2025 sebesar Rp1,25 miliar.
Pada penyerahan setoran ketiga inilah KPK melakukan OTT. Dalam operasi tersebut, KPK mengamankan M Arief Setiawan, Ferry Yunanda, dan lima Kepala UPT. Selanjutnya, Gubernur Abdul Wahid diamankan di sebuah kafe bersama orang kepercayaannya, Tata Maulana.
Penyitaan Mata Uang Asing
Secara paralel, KPK juga menggeledah rumah Abdul Wahid di Jakarta Selatan dan menyita mata uang asing senilai Rp800 juta. Jika digabungkan dengan uang tunai Rp800 juta yang diamankan saat OTT, total barang bukti mencapai Rp1,6 miliar.
Setelah seluruh pihak diamankan dan menjalani pemeriksaan, Dani M Nursalam akhirnya menyerahkan diri ke Gedung Merah Putih KPK. Johanis Tanak menegaskan kembali komitmen KPK untuk mengusut tuntas perkara korupsi tersebut.
Diskusi Pembaca
Belum ada komentar
Jadilah yang pertama memberikan tanggapan!
Tambah Komentar