BRIN: Penanganan Bencana Sumatera Harus Lanjut hingga Pemulihan Sosial dan Ekonomi

Penanganan Bencana yang Berkelanjutan dan Inklusif

Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) menekankan bahwa penanganan bencana tidak boleh berhenti hanya pada fase tanggap darurat. Fase pemulihan sosial, ekonomi, dan kemanusiaan harus menjadi fokus utama agar masyarakat terdampak dapat bangkit secara utuh.

Pernyataan ini disampaikan oleh Kepala Organisasi Riset Ilmu Pengetahuan Sosial dan Humaniora (OR IPSH) BRIN, M. Najib Azka, dalam Webinar Perdana bertema “Transisi Tanggap Darurat Menuju Pemulihan Pascabencana Sumatera: Sejauh Mana Kesiapan Kita?” yang diselenggarakan Pusat Riset Kependudukan BRIN, Selasa, 30 Desember 2025, di Jakarta.

Najib menjelaskan bahwa pengalaman dari berbagai bencana besar di Indonesia—seperti tsunami Aceh 2004, gempa Yogyakarta 2006, hingga bencana Palu—menunjukkan bahwa fase transisi menuju pemulihan merupakan tahap paling krusial sekaligus paling rentan. Ia mengungkapkan bahwa sering kali terjadi keterputusan antara bantuan darurat dan pemulihan jangka menengah, baik antara kebijakan nasional dan realitas lokal, maupun antara program dan kebutuhan riil masyarakat terdampak.

Menurut Najib, peran ilmu pengetahuan sosial dan humaniora sangat strategis dalam proses pemulihan. Pemulihan pascabencana harus dirancang berbasis bukti ilmiah, bersifat inklusif, serta berorientasi jangka panjang.

“Pemulihan bukan hanya soal membangun kembali infrastruktur, tetapi juga menyangkut pemulihan mata pencaharian, ketahanan sosial, kesehatan mental, martabat, dan rasa aman warga,” tegasnya.

Atas dasar itu, BRIN melalui OR IPSH menginisiasi Weekly Webinar Series: Update Sumatera sebagai ruang diskusi lintas aktor yang berkelanjutan. Forum ini bertujuan menghimpun pembelajaran lintas sektor, mempertemukan perspektif kebijakan, riset, dan praktik lapangan, sekaligus mendokumentasikan tantangan serta praktik baik pemulihan pascabencana.

Rangkaian diskusi tersebut juga menjadi bagian dari penyusunan Buku Putih Pemulihan Pascabencana Sumatera dari perspektif kependudukan dan sosial.

Peran Penting Pemulihan Pascabencana

Sementara itu, Kepala Pusat Riset Kependudukan BRIN, Ali Yansyah Abdurrahim, menekankan bahwa pemulihan pascabencana tidak hanya berbicara tentang apa yang dibangun kembali, tetapi juga siapa yang pulih lebih dulu dan siapa yang tertinggal.

“Perubahan struktur rumah tangga, migrasi penduduk, serta meningkatnya kerentanan kelompok tertentu harus menjadi perhatian utama agar pemulihan tidak bersifat parsial,” katanya.

Dari sisi ilmiah, Profesor Riset Pusat Riset Klimatologi dan Perubahan Iklim BRIN, Erma Yulihastin, menjelaskan bahwa meningkatnya bencana hidrometeorologi di Sumatera berkaitan erat dengan krisis iklim global. Kenaikan suhu bumi sekitar 1,5 derajat Celsius telah meningkatkan frekuensi hujan ekstrem dan angin kencang.

“Proyeksi hingga 2040 menunjukkan Sumatera menjadi wilayah paling rawan terhadap cuaca ekstrem. Oleh karena itu, mitigasi dan kesiapsiagaan berbasis data ilmiah perlu diperbarui secara berkala,” jelasnya.

Kolaborasi untuk Pemulihan yang Lebih Baik

Dalam kesempatan yang sama, Direktorat Pemulihan dan Peningkatan Fisik (PPF) BNPB memaparkan rencana rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana banjir dan longsor akibat Siklon Senyar di Sumatera.

Pemulihan diarahkan tidak hanya pada aspek fisik, tetapi juga sosial, ekonomi, dan lingkungan melalui penyusunan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) secara kolaboratif.

Kontribusi masyarakat sipil dan perguruan tinggi turut memperkaya diskusi. Direktur Eksekutif Salam Setara (KitaBisa), Ahmad Mujahid, menyoroti pentingnya koordinasi lintas sektor agar bantuan tepat sasaran dan berkelanjutan.

Sementara itu, Universitas Syiah Kuala menekankan peran pendidikan darurat serta dukungan psikososial, khususnya bagi anak-anak penyintas bencana.

Melalui forum ini, BRIN berharap terbangun kolaborasi yang lebih kuat antara peneliti, pemerintah, masyarakat sipil, dan pemangku kepentingan lainnya dalam mengelola transisi dari tanggap darurat menuju pemulihan pascabencana di Sumatera yang inklusif, adil, dan berkelanjutan.