BRT Trans Cirebon Berhenti Beroperasi Mulai 1 Januari 2026, Ini Penjelasan Pemkot

Berhentinya Operasional BRT Trans Cirebon

Kehadiran Bus Rapid Transit (BRT) Trans Cirebon yang selama ini menjadi salah satu moda transportasi massal andalan warga Kota Cirebon kini harus berhenti sementara sejak 1 Januari 2026. Hal ini menimbulkan kekecewaan di kalangan masyarakat, terutama bagi para pekerja, pelajar, dan warga berpenghasilan menengah ke bawah yang mengandalkan layanan tersebut untuk mobilitas harian.

Alasan Penghentian Operasional BRT

Pemerintah Kota Cirebon akhirnya memberikan penjelasan resmi tentang alasan penghentian sementara operasional BRT Trans Cirebon. Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Kota Cirebon, Sumantho, menjelaskan bahwa penyebab utamanya adalah besarnya subsidi operasional yang tidak dapat ditanggung oleh APBD 2026 yang terbatas. Ia menyatakan bahwa pemerintah harus membuat keputusan sulit meskipun sadar bahwa banyak warga masih membutuhkan layanan tersebut.

“Ya bahwa alasan utama pemberhentian sementara BRT Trans Cirebon ini adalah karena subsidi yang terlalu besar, sehingga APBD 2026 yang sangat terbatas tidak cukup untuk memberikan subsidi,” ujar Sumantho.

Ia juga mengakui bahwa pengelolaan BRT Trans Cirebon memerlukan biaya yang cukup besar. Dengan kondisi fiskal daerah saat ini, pemerintah belum mampu menanggung beban subsidi yang diperlukan. “Karena memang pengelolaan BRT itu tidak sedikit yang kita berikan subsidinya. Kita besar, sehingga dengan pengelolaan subsidi yang besar, kita belum mampu fiskalnya ke arah sana, kita hentikan dulu,” jelasnya.

Langkah Pemkot Cirebon untuk Masa Depan BRT

Meski BRT Trans Cirebon dihentikan sementara, Pemkot Cirebon memastikan bahwa langkah ini bukan akhir dari layanan transportasi massal tersebut. Pemerintah akan melakukan kajian menyeluruh untuk menentukan arah kebijakan BRT ke depan. Beberapa poin penting yang akan menjadi fokus kajian antara lain:

• Wilayah yang membutuhkan layanan BRT: Pemkot akan mengevaluasi wilayah mana saja yang masih membutuhkan layanan BRT atau transportasi publik milik pemerintah daerah.
• Rute yang diinginkan masyarakat: Pemerintah akan mengkaji rute-rute yang benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat.
• Jumlah penumpang BRT: Evaluasi jumlah penumpang dengan rute yang tersedia juga menjadi perhatian.
• Besaran subsidi dan pengembang: Pemkot akan memperhitungkan jumlah pengembang serta besaran subsidi yang nantinya harus dikeluarkan.

Tanggapan Warga dan Harapan Masa Depan

Sebelum penghentian resmi dilakukan, Kepala Dinas Perhubungan Kota Cirebon, Andi Armawan, juga mengonfirmasi penghentian sementara operasional BRT Trans Cirebon. Ia menjelaskan bahwa berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) tahun 2026, kondisi keuangan daerah tidak memungkinkan untuk menopang operasional BRT secara optimal. Selama ini, operasional BRT Trans Cirebon membutuhkan subsidi sekitar Rp 1,5 miliar per tahun.

Penghentian ini juga diumumkan melalui akun Instagram @brttranscirebon, yang menyebutkan 31 Desember 2025 sebagai hari terakhir operasional. Respons warganet terhadap pengumuman ini beragam, dengan banyak yang menyayangkan berhentinya layanan transportasi massal yang selama ini menjadi tulang punggung mobilitas masyarakat.

Di awal tahun yang seharusnya menjadi lembaran baru, roda BRT Trans Cirebon justru harus berhenti sejenak. Namun, harapan tetap terbuka bahwa layanan ini bisa kembali beroperasi dalam waktu yang lebih sesuai dengan kemampuan anggaran dan kebijakan yang lebih efisien.