BRT Trans Cirebon Berhenti, Pemkot Tak Mampu Tanggung Subsidi, Pj Sekda Minta Maaf

BRT Trans Cirebon Berhenti, Pemkot Tak Mampu Tanggung Subsidi, Pj Sekda Minta Maaf

Penghentian Sementara BRT Trans Cirebon, Alasan di Balik Keputusan Pemerintah

Penghentian operasional Bus Rapid Transit (BRT) Trans Cirebon pada awal tahun 2026 menjadi perhatian masyarakat di Kota Cirebon. Suara mesin bus yang biasanya mengisi pagi hari kini tidak lagi terdengar, dan halte-halte yang sebelumnya ramai kini terlihat sunyi. Layanan transportasi massal andalan warga tersebut resmi berhenti sementara sejak 1 Januari 2026.

Penjelasan resmi tentang alasan penghentian ini disampaikan oleh Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Kota Cirebon, Sumantho. Menurutnya, penyebab utama adalah besarnya subsidi operasional yang harus diberikan pemerintah, sementara kondisi fiskal daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026 sangat terbatas.

“Ya, alasan utama pemberhentian sementara BRT Trans Cirebon ini adalah karena subsidi yang terlalu besar, sehingga APBD 2026 yang sangat terbatas tidak cukup untuk memberikan subsidi,” ujar Sumantho.

Ia menegaskan bahwa pemerintah harus mengambil keputusan berat meski menyadari banyak warga yang masih bergantung pada layanan BRT. “Betul, memang di APBD 2026 dengan berbagai keterbatasan fiskal yang kita miliki, saya memohonkan maaf kepada masyarakat yang masih setia menggunakan BRT.”

Sumantho menjelaskan bahwa pengelolaan BRT Trans Cirebon selama ini membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Subsidi yang diberikan dinilai terlalu besar untuk kemampuan keuangan daerah saat ini. “Karena memang pengelolaan BRT itu tidak sedikit yang kita berikan subsidinya. Kita besar, sehingga dengan pengelolaan subsidi yang besar, kita belum mampu fiskalnya ke arah sana, kita hentikan dulu.”

Meski dihentikan sementara, Pemkot Cirebon memastikan bahwa langkah ini bukan akhir dari layanan transportasi massal tersebut. Pemerintah berencana melakukan kajian menyeluruh untuk menentukan arah kebijakan BRT Trans Cirebon ke depan.

Beberapa poin penting akan menjadi fokus kajian:

  • Wilayah yang masih membutuhkan layanan BRT: Masyarakat yang masih membutuhkan BRT atau transportasi publik umum yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Cirebon wilayah mana saja.
  • Rute yang diinginkan masyarakat: Rute mana yang dikehendaki oleh masyarakat. Mungkin kita melihat, makanya perlu kajian, rute yang sekarang apakah diterima oleh masyarakat.
  • Jumlah penumpang BRT: Berapa jumlah penumpang BRT yang sekarang dengan rute yang sekarang tersedia.
  • Jumlah pengembang dan besaran subsidi: Berapa pengembang yang ada, sehingga berapa subsidi yang Pemda keluarkan nantinya.

Sebelumnya, penghentian operasional BRT Trans Cirebon juga dikonfirmasi langsung oleh Kepala Dinas Perhubungan Kota Cirebon, Andi Armawan. Ia menjelaskan bahwa berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) tahun 2026, kondisi keuangan daerah belum memungkinkan untuk menopang operasional BRT secara optimal.

“Berdasarkan DPA tahun 2026, kondisi keuangan daerah belum memungkinkan. Karena itu, operasional BRT Trans Cirebon harus ditunda sementara mulai 1 Januari 2026,” ujarnya.

Menurut Andi, selama ini operasional BRT Trans Cirebon membutuhkan subsidi sekitar Rp 1,5 miliar per tahun. Pengelolaannya berada di bawah PD Pembangunan, namun keterbatasan anggaran membuat pemerintah daerah harus mengambil keputusan berat.

Meski demikian, Andi menegaskan penghentian ini bukan akhir perjalanan BRT Trans Cirebon. “Harapan kami, BRT tetap bisa menjadi moda transportasi massal andalan masyarakat, tetapi dengan pola lain yang lebih sesuai dengan kemampuan anggaran dan tidak membebani keuangan daerah.”

Informasi penghentian operasional BRT Trans Cirebon juga diumumkan secara resmi melalui akun Instagram @brttranscirebon, yang menyebutkan 31 Desember 2025 sebagai hari terakhir operasional. Pengumuman tersebut menuai beragam respons warganet. Banyak warga menyayangkan berhentinya layanan transportasi massal yang selama ini menjadi tulang punggung mobilitas, terutama bagi pekerja, pelajar, hingga masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah.

Di awal tahun yang seharusnya menjadi lembaran baru, roda BRT Trans Cirebon justru harus berhenti sejenak, bukan karena tak dibutuhkan, melainkan karena menunggu waktu dan kebijakan agar kelak bisa kembali melaju.


Diskusi Pembaca

Belum ada komentar

Jadilah yang pertama memberikan tanggapan!

Tambah Komentar
Email tidak akan dipublikasikan