BRT Trans Cirebon Berhenti, Warga dan Tokoh Pemuda Angkat Bicara

Penghentian Operasional BRT Trans Cirebon Memicu Kekesalan Publik

Keheningan menggantikan suara mesin bus yang biasanya memecah pagi di sejumlah koridor Kota Cirebon. Awal tahun 2026 datang dengan sunyi di halte-halte BRT Trans Cirebon yang selama ini menjadi tumpuan pekerja, pelajar, hingga warga berpenghasilan menengah ke bawah. Bus Rapid Transit (BRT) Trans Cirebon resmi berhenti beroperasi sejak 1 Januari 2026.

Penghentian layanan transportasi massal ini bukan disebabkan oleh kerusakan armada maupun minimnya jumlah penumpang, melainkan karena keterbatasan anggaran. Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) Kota Cirebon, Andi Armawan, membenarkan penghentian sementara layanan tersebut. Ia menjelaskan bahwa kondisi keuangan daerah belum memungkinkan untuk menopang operasional BRT secara optimal.

Penyebab Penghentian Layanan BRT

Menurut Andi, selama ini operasional BRT Trans Cirebon membutuhkan subsidi sekitar Rp 1,5 miliar per tahun dan pengelolaannya berada di bawah PD Pembangunan. Meski demikian, ia menegaskan penghentian ini bukan akhir dari perjalanan BRT Trans Cirebon. Harapan mereka adalah BRT tetap bisa menjadi moda transportasi massal andalan masyarakat, tetapi dengan pola lain yang lebih sesuai dengan kemampuan anggaran.

Dishub Kota Cirebon juga menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat, khususnya para pengguna setia BRT Trans Cirebon, serta berharap layanan tersebut dapat kembali beroperasi dengan skema yang lebih realistis dan berkelanjutan.

Tanggapan Masyarakat terhadap Penghentian BRT

Tanggapan masyarakat terhadap penghentian layanan BRT Trans Cirebon sangat beragam. Salah satu tokoh pemuda Kota Cirebon, Alpin Alghani, menyatakan kekecewaannya terhadap keputusan tersebut. Menurutnya, keputusan tersebut tidak sejalan dengan praktik di lapangan.

“Kami menyayangkan keputusan penghentian layanan yang dinilai tidak sejalan dengan penggunaan armada oleh pemangku kebijakan,” ujar Alpin saat dimintai tanggapan. Ia menilai bahwa kendaraan BRT diketahui tetap digunakan oleh pemangku kebijakan pada malam pergantian Tahun Baru.

“Yang semakin menambah kekecewaan, pada malam Tahun Baru kendaraan BRT justru digunakan oleh pemangku kebijakan untuk kepentingan monitoring,” ucapnya. Ia menegaskan bahwa transportasi publik seharusnya menjadi prioritas pelayanan pemerintah, bukan sekadar aset yang digunakan pada momentum tertentu.

Kehadiran BRT dalam Kehidupan Warga

Suara kecewa juga datang dari warga. Anah (30), warga Kecamatan Harjamukti, mengaku sangat menyayangkan berhentinya operasional BRT Trans Cirebon. Bagi Anah, BRT bukan hanya sarana transportasi, tetapi juga menjadi alternatif rekreasi murah bersama keluarga.

“BRT itu jadi tujuan berwisata tersendiri buat saya dan saudara. Sering kalau weekend bingung mau jalan-jalan ke mana, ya naik BRT jadi alternatif muter-muter Cirebon,” jelas dia. Ia menilai tarif BRT yang terjangkau menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat.

“Bayarnya murah, cuma Rp 5 ribu,” katanya. Anah berharap penghentian operasional BRT Trans Cirebon hanya bersifat sementara. “Harapannya cuma sementara, mungkin habis Lebaran ada lagi,” ujarnya.

Ironi Penghentian BRT di Awal Tahun

Berhentinya layanan BRT di awal tahun pun menjadi ironi tersendiri bagi warga. Moda transportasi yang selama ini menjadi sandaran mobilitas justru harus berhenti saat kebutuhan masyarakat masih tinggi. Hal ini memunculkan pertanyaan besar di tengah masyarakat.

Mereka bertanya-tanya, mengapa armadanya masih dapat digunakan untuk kepentingan lain, bukan untuk tetap melayani warga? Kondisi tersebut memperkuat keyakinan bahwa transportasi publik seharusnya menjadi prioritas pelayanan bagi masyarakat, bukan sekadar aset.

Kebutuhan Komitmen Pemerintah

Ia menekankan bahwa dibutuhkan kepekaan dan komitmen nyata dari pemerintah daerah terhadap kebutuhan mobilitas warga. “Kami berharap pemangku kebijakan bisa lebih peka terhadap perasaan dan kebutuhan masyarakat. Transportasi publik bukan sekadar aset, tetapi simbol pelayanan dan komitmen pemerintah kepada warganya,” ujarnya.

Dengan begitu, harapan masyarakat adalah agar layanan BRT Trans Cirebon dapat kembali beroperasi dengan skema yang lebih realistis dan berkelanjutan. Mereka berharap pemerintah tidak hanya melihat transportasi sebagai aset, tetapi juga sebagai bagian dari pelayanan publik yang penting untuk kesejahteraan masyarakat.